Winnetnews.com - Moda transportasi Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta diketahui sudah beroperasi sejak 1 Desember 2019. LRT Jakarta ini dibangun agar menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan.

Melansir Indozone.id, LRT Jakarta yang digadang-gadang bakal menekan angka kemacetan yang menghubungkan antara wilayah utara dan timur Jakarta ini ternyata dinilai sepi peminat. Hal ini disampaikan Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon 

Melalui akun Twitternya @jansen_jsp, Jansen menilai LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Rawamangun yang dibangun dengan dana hampir Rp6 triliun adalah proyek gagal. 

&quot;Beberapa hari ini aku sering ke Kelapa Gading. Baru tahu LRT menuju Rawangun sepi banget ternyata. Menurutku sih ini proyek gagal dan salah lokasi. Apa dulu tidak disurvei ya? Ini bukan jalur pekerja gemuk, orang Gading sendiri kaya-kaya jadi malas naik ini. LRT Palembang apa kabar ya?&quot; cuit Jansen, Rabu (19/2/2020).

Menurut Jansen, jalur LRT Kelapa Gading tidak dilintasi para pekerja seperti lalu lintas pekerja yang berasal dari Bogor, Depok, Bekasi maupun Tangerang. 

Seperti diketahui, LRT Jakarta memiliki panjang lintasan 5,8 kilometer dan memiliki enam stasiun. Keenam stasiun tersebut adalah Stasiun Velodrome, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Pegangsaan Dua sekaligus dipo.

Moda transportasi Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta diketahui sudah beroperasi sejak 1 Desember 2019. LRT Jakarta ini dibangun agar men...

politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-politisi-demokrat-komentari-sepinya-peminat-lrt-jakarta-1582103964.jpg

Politisi Demokrat Komentari Sepinya Peminat LRT Jakarta

Winnetnews.com -&nbsp;Sosok tinggi tegap serta rupawan menjadi bagian dari ciri fisik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski jam terbangnya belum segudang seperti sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun nama AHY diprediksi kuat menggantikan posisi SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Demokrat 2020.

Dilansir Kompas.com, kabar tersebut hanya ditanggapi santai oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini. AHY mengatakan, Partai Demokrat punya mekanisme dan aturan sesuai dengan AD/ART.

&quot;Dan ketua umum kami, Pak SBY tentunya juga sudah memiliki gambaran-gambaran bagaimana partai ini semakin baik ke depan,&quot; kata AHY saat diwawancara wartawan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (13/2/2020).

Ia menuturkan, yang dilakukan saat ini, meyakinkan semua kader Demokrat memiliki semangat yang sama.

&quot;Kongres itu sebagai sebuah formalitas. Yang penting bagi kami, bagimana Demokrat terus memiliki semangat untuk berbenah diri, terus meningkatkan kerja-kerja politik untuk masyarakat di berbagai daerah dan nusantara, dan pada akhirnya kami ingin berkiprah lebih luas lagi untuk negeri ini,&quot; ujarnya.

Nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga dikabarkan akan maju pada Kongres Demokrat. Ditanya terkait bakal ada persaingan dalam calon ketua umum, AHY hanya menjawab singkat.

&quot;Oh enggak ada (persaingan). Enggak ada sama sekali. Kami adalah keluarga besar, untuk kita semua menginginkan membawa Pertai Demokrat itu semakin baik ke depan. Tidak ada itu persaingan-persaingan,&quot; tegas AHY.

Disinggung sudah berapa jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mendukung dirinya, namun AHY hanya mengatakan ia datang ke Sulawesi Utara hanya bersilaturahmi saja.

&quot;Kita tunggu waktunya nanti, mekanisme dari pimpinan di Jakarta,&quot; tukas dia.

Sebagai informasi, dua putra Ketua Umum Partai Demokrat SBY, yakni AHY dan Ibas berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (12/2/2020). Selain silaturahmi, keduanya juga menggelar konsolidasi partai.

Sosok tinggi tegap serta rupawan menjadi bagian dari ciri fisik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski jam terbangnya belum segudang seperti sang ayah Susi...

duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-duo-putra-sby-nyalon-ketum-demokrat-ahy-kandidat-kuat-1581646597.jpg

Duo Putra SBY Nyalon Ketum Demokrat, AHY Kandidat Kuat

Winnetnews.com - Tagar #TolakSementaraTurisCina merebak di media sosial Twitter. Angota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi pun ikut berkomentar tentang wacana tersebut. Menurutnya, hal itu benar bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona.

&ldquo;Iya setuju dengan tagar itu. Sementara dunia masih belum ada vaksin untuk membasmi virus dari Wuhan tersebut,&rdquo; kata Bobby, dilansir dari Detik.com, Minggu (26/01).

Menurut Bobby, larangan ini hanya bersifat sementara. Politikus Partai Golkar tersebut menyarankan agar Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Beijing menerapkan kebijakan karantina terlebih dahulu.

&ldquo;Otoritas Indonesia harus menahan WNA asal Cina yang datang ke Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Kedubes RI di Beijing juga harus menyiapkan protocol evakuasi dan pencegahan penyebaran virus, misal dengan fasilitas karantina cegah tangkal sementara,&rdquo; jelas Bobby.

Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam salah satu pasal, disebut bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kekarantinaan kesehatan di pintu-pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan.

&ldquo;Pemerintah perlu penjagaan ekstra di semua pintu masuk dari Cina, seperti bandara-bandara daerah dan menempatkan segera fasilitas deteksi dini, seperti thermal scan dan lain-lain,&rdquo; lanjutnya.

Selain Bobby, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, juga menyetujui adanya usulan tersebut. Menurutnya, jalan tagar tersebut merupakan langkah terbaik yang bisa dimabil saat ini. Komisi DPR I akan sepenuhnya mendukung.

&ldquo;Virus ini kan ceritanya sudah mulai melebar. Nah, kita tentu lihat nanti perkembangannya, karena sudah ada 53 juta rakyat Cina yang terpapar infeksi tersebut,&rdquo; kata Syarief secara terpisah, Minggu (26/01).

Tagar #TolakSementaraTurisCina merebak di media sosial Twitter. Angota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi pun ikut berkomentar tentang wacana tersebut. Men...

netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-netizen-ingin-turis-cina-dicekal-sementara-dpr-beri-dukungan-penuh-1580028182.jpg

Netizen Ingin Turis Cina Dicekal Sementara, DPR Beri Dukungan Penuh

Winnetnews.com - Upaya kubu Partai Demokrat untuk memperbolehkan Senat Amerika Serikat (AS) yang didominasi Partai Republik dalam memanggil saksi dan meminta dokumen terkait pemakzulan Presiden AS, Donald Trump gagal. 

Mengutip Tempo, Senator AS dari Fraksi Partai Republik menghalangi upaya tersebut lewat mekanisme voting di mana Demokrat kalah dengan skor 47-53 pada hari Selasa (21/1) waktu AS.

&quot;Aturan itu seperti sengaja dibuat oleh Presiden Donald Trump untuk Presiden Donald Trump,&quot; ujar Ketua Senat Minoritas (Senate Minority Leader), Chuck Schumer sebagaimana dikutip dari CNN, Rabu (22/1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, upaya pemakzulan Trump berawal dari klaim Partai Demokrat bahwa mereka menemukan bukti Trump berupaya memata-matai kandidat rivalnya di Pemilu 2020 nanti, Joe Biden. 

Trump menggunakan segala cara untuk menguntit Biden, termasuk menugaskan penasehat hukumnya dan meminta tolong pemerintah Ukraina.

Sebelum sidang pemakzulan dimulai di Senat AS, tim hukum Trump sudah memberikan tanggapan atas dakwaan yang dibuat Demokrat. 

Tim hukum Trump menganggap Partai Demokrat hanya membual perihal tuduhan Trump mencoba memata-matai Joe Biden. 

Selain itu, tim hukum Trump juga menganggap mereka tidak memiliki cukup bukti dan saksi untuk memakzulkan Trump.

Di hari pertama sidang pemakzulan Trump di Senat, kubu Demokrat mengajukan 11 amandemen yang pada intinya memperbolehkan mereka untuk menggali lebih dalam bukti-bukti terkait operasi gelap Trump. 

Beberapa permintaan mereka mulai dari mengajukan permohonan memanggil saksi dari gedung putih hingga meminta dokumen-dokumen sensitif terkait hubungan Trump dan Ukraina.

Salah satu saksi kunci yang diincar oleh Partai Demokrat adalah John Bolton, penasehat keamanan AS (National Security Adviser). 

Partai Demokrat menyakini Bolton tahu banyak soal operasi Trump untuk mendapatkan informasi soal Biden via Ukraina. 

Beberapa waktu lalu, Bolton siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh Senat AS, namun Republik menghalangi langkah ini.

&quot;Apa yang terjadi sekarang adalah Senat diminta untuk menyelesaikan sidang ini secepat mungkin dan mustahil untuk mendapatkan bukti yang mencukupi. Persidangan ini akan berjalan cepat dan hasil yang gelap,&quot; ujar Schumer.

Meski amandemen yang diajukan Partai Demokrat gagal, beberapa perubahan terhadap mekanisme jalannya persidangan disetujui. 

Misalnya, baik Partai Demokrat maupun tim hukum Trump memiliki waktu tiga hari untuk menyiapkan argumen hukum mereka. Sebelumnya, mereka hanya memiliki waktu dua hari.

Selain soal batas waktu penyiapan argumen, Senat AS juga memperbolehkan kubu Partai Demokrat untuk menggunakan bukti yang telah mereka miliki tanpa mekanisme voting. 

Sebelumnya, bisa atau tidaknya bukti digunakan harus memakai sistem voting terlebih dahulu. [tempo]

Upaya kubu Partai Demokrat untuk memperbolehkan Senat Amerika Serikat (AS) yang didominasi Partai Republik dalam memanggil saksi dan meminta dokumen terkait pe...

adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

Suasana sidang pemakzulan Presiden AS, Donald Trump, Selasa (21/1) waktu setempat. [Foto: Washington Post]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-adu-argumen-warnai-sidang-pemakzulan-trump-1579743686.jpg

Adu Argumen Warnai Sidang Pemakzulan Trump

Winnetnews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristyanto hari ini dijadwalkan menghadiri gladi resik Rakernas PDIP. Namun hingga menjelang siang hari, Hasto belum juga terlihat batang hidungnya. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut jika Hasto sedang terkena diare.

&ldquo;Pak Hasto ke sini. Pak Hasto tadi infomrasi dia kena diare karena kecapekan kali ya,&rdquo; kata Djarot di arena Rakernas PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Deyik.com, (09/01).

Dalam agenda tersebut, Hasto dijadwalkan memimpin gladi resik Rakernas PDIP. Hingga pukul 14.00 WIB, baru ada Djarot dan politikus PDIP Aria Bima yang ngoborl-ngoborl dengan wartawan.

Sebelumnya, melalui cuitan bernada tanya, Wakil Sekjen Parai Demokrat Andi Arief menyeret dua staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di pusaran OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. imintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang dia terima. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.

Terkait isu ini, Djarot mengaku tidak tahu-menahu. Dia menegaskan hal ini tidak mengganggu jalannya rakernas. 
 
&quot;Sangat (tidak mengganggu rakernas). Berbeda bahwa ada oknum atau kader partai, itu dikenakan akan sanksi tegas, sebagai bentuk kita betul betul memberantas korupsi,&quot; ujarnya.

Mengenai keterlibatan Hasto, Djarot mengungkapkan, &ldquo;Saya langsung ke sini dan belum bisa kasih penjelasan. Tapi untuk masalah ini, kami bakal mengadaka konpers.&rdquo;

Terkait isu ini, Djarot mengaku tidak tahu-menahu. Dia menegaskan hal ini tidak mengganggu jalannya rakernas. 
 
&quot;Sangat (tidak mengganggu rakernas). Berbeda bahwa ada oknum atau kader partai, itu dikenakan akan sanksi tegas, sebagai bentuk kita betul betul memberantas korupsi,&quot; ujarnya.

&nbsp;

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristyanto hari ini dijadwalkan menghadiri gladi resik Rakernas PDIP. Namun hingga menjelang siang hari, Hasto belum ju...

terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Tirto.ID)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terseret-pusaran-ott-kpk-dan-tak-datang-rakernas-sekjen-pdip-mendadak-kena-diare-1578561874.jpg

Terseret Pusaran OTT KPK dan Tak Datang Rakernas, Sekjen PDIP Mendadak Kena Diare

Winnetnews.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MBKG) terkait bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jabodetabek. Ia menuding BMKG tidak becus dalam memberikan antisipasi prediksi cuaca dan potensi banjir.

Keluhan ini disampaikan Andi melalui akun Twitter pribadinya, @andiarief_. Menurut Andi, BMKG sebagai lembaga yang bertugas memprediksi cuaca seharusnya bisa memberikan antisipasi untuk memperingatkan warga.

<div data-oembed-url="https://twitter.com/AndiArief__/status/1212368816677588997?s=20">
<blockquote align="center" class="twitter-tweet">
Banjir Jakarta ini yang perlu dipertanyakan adalah BMKG. Harusnya dengan kecangggihan peralatan dan metode dan mempertimbangkan siklus, bisa menghitung potensi curah hujan. Pemda DKI tak mungkin bisa menghitung air. Harusnya sistem berjalan dan masyarakat dipersiapkan.
&mdash; andi arief (@AndiArief__) <a href="https://twitter.com/AndiArief__/status/1212368816677588997?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</div>

&ldquo;Banjir Jakarta ini yang perlu dipertanyakan adalah BMKG. Harusnya dengan kecanggihan peralatan, metode, dan mempertimbangkan siklus, bisa menghitung vurah hujan,&rdquo; kicau Andi di Twitter.

Banjir di awal tahun 2020 ini terjadi di beberapa titik di Jabodetabek. Banjir di sejumlah daerah ini terjadi akibat intensitas hujan yang besar dan tak kujung reda sejak Selasa (31/12/2019) sore. Hingga Kamis (02/10) pagi, beberapa daerah dilaporkan masih tergenang air dengan ketinggian yang bervariasi.

Andi memaparkan jika Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin bisa memprediksi cuaca dan menghitung debit air yang akan turun di wilayahnya. Hal ini merupakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang harus dilakukan BMKG.

<div data-oembed-url="https://twitter.com/AndiArief__/status/1212375985376514048?s=20">
<blockquote align="center" class="twitter-tweet">
Letusan gunung api, badai dan banjir karena curah hujan sudah bisa diprediksi dengan teknologi dan metode dan keahlian. PvMBG berhasil menekan korban letusan Gunung api 15 tahun terakhir. Gempa, tsunami dan banjir bandang yang saat ini masih belum bisa diprediksi waktunya.
&mdash; andi arief (@AndiArief__) <a href="https://twitter.com/AndiArief__/status/1212375985376514048?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</div>

Dalam cuitan selanjutnya, Andi menyoroti tentang bencana di Indonesia&nbsp;yang semestinya bisa diprediksi menggunakan teknologi dan metode canggih. Terbukti, pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mampu menekan korban letusan gunung berapi selama beberapa tahun terakhir.

Secara morfologi, Jakarta bisa diklasifikasikan sebagai daerah banjir. Namun bencana di awal tahun 2020 ini nampaknya menjadi salah satu bencana yang paling beberapa. Banjir kali ini dilaporkan sempat membuat beberapa kendaraan besar hanyut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MBKG) terkait bencana banjir yang me...

tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief (foto: Detik News)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tuding-bmkg-tak-becus-prediksi-banjir-andi-arief-pemprov-dki-kan-tak-bisa-hitung-air-hujan.jpeg

Tuding BMKG Tak Becus Prediksi Banjir, Andi Arief: Pemprov DKI Kan Tak Bisa Hitung Air Hujan!

Winnetnews.com - Kejaksaan Agung menolak untuk memberikan nama bakal tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk waktu dekat ini.

&ldquo;Saat ini ksmi msdih belum bisa memberikan nama. Kami masih melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti,&rdquo; papar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, dilansir dari Tempo, Kamis (26/12).

Pernyataan Mukri ini menyusul desakan politisi Partai Demokrat Andi Arief. Sebelumnya, Andi mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mempublikasikan nama tersangka dalam kasus Jiwasraya agar isunya tak semakin melenceng kesana-kemari.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="475" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1577352112.jpeg" width="700" />
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri (foto: Detik.com)</figcaption>
</figure>
</div>

Mukri berargumen bahwa perlu setidaknya dua alat bukti yang cukup. &ldquo;Nanti baru bisa ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ucap Mukri.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Kejaksaan Agung di awal. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ada tersangka dalam pusaran kasus tersebut. aksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT&ndash;33/F.2/Fd.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dalam kasus tersebut.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="350" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1577352052.jpg" width="700" />
<figcaption>Politisi Partai Demokrat Andi Arief (foto: Merdeka.com)</figcaption>
</figure>
</div>

Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi sejak 2014 sampai 2018.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan dengan tawaran persentase bunga tinggi (cenderung di atas nilai rata-rata), berkisar antara 6,5 persen sampai dengan 10 persen, sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp 53,27 triliun.

Potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga Agustus 2019 diperkirakan mencapai Rp 13,7 triliun.

&nbsp;

Kejaksaan Agung menolak untuk memberikan nama bakal tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk waktu dekat ini.“Saat ini ksmi msdi...

andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-andi-arief-desak-soal-mafia-jiwasraya-begini-kata-kejaksaan-agung.jpg

Andi Arief Desak Soal Mafia Jiwasraya, Begini Kata Kejaksaan Agung

Winnetnews.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini resmi mendaftarkan diri dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Pesisir Selatan via Partai Demokrat. Keputusan Faldo ini lantas menimbulkan risakan dari publik karena dinilai sebagai kutu loncat.

Melalui akun Twitter pribadi @FaldoMaldini, Faldo mengumumkan keputusanya untuk maju di Pilbup Pesisir Selatan. Namun, bukanya maju melalui PSI, dirinya malah mendaftar ke Partai Demokrat.

&ldquo;Hari ini mendaftar di Partai Demokrat untuk mengikuti Pemilihan Bupati Pesisir Selatan. Bismillah!&rdquo; cuit Faldo di Twitter.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="227" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1577253703.jpg" width="650" />
<figcaption>Foto: Twitter.com/FaldoMaldini</figcaption>
</figure>
</div>

Sebelum memutuskan untuk bergabung dalam Pilbup Pesisir Selatan, Faldo maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat 2020 via PSI. Ia bahkan didapuk menjadi Ketua DPW PSI Sumatera Barat.

Sayang, langkah Faldo untuk menempati singgasana di Sumatera Barat harus terhenti karena ada syarat batas usia maju Pilkada. Faldo dan PSI sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun ditolak.

Saat ini Faldo masih sah tercatat sebagai pengurus PSI Sumatera Barat. Faldo telah mengantongi izin PSI untuk mendaftar Pilbup Pesisir Selatan melalui Demokrat lantaran PSI tak punya jatah kursi di DPRD Pesisir Selatan.

Eks politisi PAN itu dinilai tidak punya pendirian teguh karena hobi gonta-ganti partai. Beberapa warganet bahkan menyebut Faldo sebagai kutu loncat karena berambisi mengejar kekuasaan.

&ldquo;PAN-PSI-Demokrat, kira-kira nanti mau loncat kemana lagi? Udah kayak naik komidi puter, muter-muter nggak jelas,&rdquo; kata @arisnawan.

&ldquo;Pantang menyerah dan pantang malu,&rdquo; ujar @orangbiasaaje.

&ldquo;Kayaknya si Faldo ini ngebet banget ya pengen jadi pejabat, biasanya yang ngebet gini akhirnya berurusan sama KPK,&rdquo; celetuk @rini00697911.

&ldquo;Lagi mengutuki diri sendiri dulu sempat ngefans sama @FaldoMaldini. Ternyata cuma kutu loncat yang nggak punya arah dan ideologi&nbsp;yang jelas,&rdquo; papar @ansbilabi21.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini resmi mendaftarkan diri dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Pesisir Selatan via Partai Demokrat. Keputusa...

loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-loncat-ke-partai-demokrat-untuk-maju-pilbup-warganet-sebut-faldo-maldini-haus-kekuasaan.jpg

Loncat ke Partai Demokrat untuk Maju Pilbup, Warganet Sebut Faldo Maldini Haus Kekuasaan

Winnetnews.com - Debat panas terjadi di House of Representative Amerika Serikat (AS) saat pemakzulan Donald Trump telah diumumkan. Anggota Partai Republik Mike Rogers mengatakan proses pemakzulan itu sama saja dengan kudeta.&nbsp;

Menurut Rogers, pemakzulan tersebut hanya berdasarkan kebencian Partai Demokrat kepada Presiden Donald Trump.&nbsp;

&ldquo;Masalah yang dihadapkan ke House hari ini berdasarkan kebencian mendasar&nbsp;terhadap presiden kami, ini memalukan, perburuan penyihir, dan itu sama saja dengan mengkudeta presiden terpilih Amerika Serikat,&rdquo; kata Rogers dalam debat, Kamis (19/12/2019).&nbsp;

Partai Demokrat yang mendominasi House mengklaim Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Ukraina menyelidiki mantan presiden dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden.&nbsp;

Biden adalah calon rival terkuat Trump dalam pemilihan presiden 2020 mendatang. Trump juga dituduh menghalang-halangi penyelidikan House dengan memerintahkan pejabat pemerintah untuk tidak memenuhi panggilan House untuk memberikan saksi. Dia juga dituduh tidak memberikan dokumen yang diminta dalam proses penyelidikan pemakzulan.

Debat tersebut mencerminkan keretakan yang mendalam di Kongres atas perilaku Trump sepanjang kepresidenannya. Selain itu, debat memperlihatkan buruknya perpecahan politik di Amerika Serikat.&nbsp;

Dilansir dari Ayobandung.com (19/12/2019), anggota House dari Partai Republik Berry Loudermilk juga menyinggung soal agama dalam debat itu. Ia menggunakan kisah tentang persidangan Yesus yang dilakukan oleh gubernur Romawi Pontius Pilate.&nbsp;

&ldquo;Dalam persidangan yang memalukan Pontius Pilate memberikan hak yang lebih besar kepada Yesus dibandingkan hak yang diberikan Partai Demokrat kepada presiden dalam proses ini,&rdquo; kata Loudermilk.&nbsp;

Sementara itu, anggota Partai Republik lainnya Mike Kelly menyamakan proses pemakzulan dengan masa terburuk AS dalam Perang Dunia II. Ia menyamakan pemakzulan tersebut dengan serangan Jepang ke Pangkalan Angkatan Laut AS Pearl Harbor pada tahun 1941.

Debat panas terjadi di House of Representative Amerika Serikat (AS) saat pemakzulan Donald Trump telah diumumkan. Anggota Partai Republik Mike Rogers mengatakan...

trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Foto: Evan Vucci/Associated Press via Wall Street Journal)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-trump-resmi-dimakzulkan-anggota-partai-republik-ini-kudeta.jpg

Trump Resmi Dimakzulkan, Anggota Partai Republik: Ini Kudeta!

Winnetnews.com -&nbsp;Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku mendapat tekanan dari para anggota Komisi I DPR RI saat rapat kerja Komisi I DPR dan Kemenhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Tekanan itu datang dari politisi PDIP, Effendi Simbolon yang mendorong Menhan Prabowo membeberkan anggaran Kemenhan terhadap sejumlah program dan turunannya. Sementara Prabowo baru memaparkan tentang program, belum menyinggung soal anggaran.

&quot;Dukungan anggarannya seperti apa, tolong disampaikan agar ini jadi bahasan kita rapat pagi ini,&quot; kata Effendi seperti dikutip Tempo.co.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifulla Tamliha, dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin, bergantian menjelaskan bahwa urusan anggaran akan dibahas secara tertutup.

Menurut mereka, hal tersebut telah menjadi keputusan dalam rapat pimpinan komisi dan kelompok fraksi sebelumnya. Selain itu, mereka mengatakan bahwa tradisi rapat-rapat di Komisi Pertahanan selama ini selalu digelar tertutup.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573525740.jpg" width="800" />
<figcaption>Effendi Simbolon (belakang kanan) mendesak Menhan Prabowo transparan anggaran Kemenhan 
saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). [Foto: Telusur.co.id]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Saya ingin tradisi ini kita akui, rapat pimpinan fraksi dan komisi tadi sudah memutuskan seperti tadi. Kemudian kita masuk ke tertutup. Ini keputusan yang kita buat, yang saya kira hampir semua kapoksi hadir,&quot; kata Alimin.

Effendi mengatakan, Prabowo selazimnya menyampaikan program kerja disertai dukungan anggaran. Dia pun beralasan dukungan anggaran itu sudah tertuang dalam dokumen presentasi yang disampaikan Prabowo, tetapi tidak dibacakan.

&quot;Bahwa nanti kita akan bahas tertutup, ya, itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka Saudara Menhan,&quot; kata Effendi.

&quot;Terbuka kepada Komisi I, kami tidak terbuka kepada umum,&quot; kata Prabowo.

Effendi masih berkukuh agar dukungan anggaran itu dipaparkan oleh Prabowo. Menurut dia, anggaran sebesar Rp131 triliun seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 itu juga sudah bukan rahasia lagi.

Menanggapi hal ini, Prabowo mengatakan tak keberatan menjelaskan kembali ihwal anggaran Rp131 triliun itu. Namun, dia mengingatkan bahwa topik ini kadang berkaitan dengan isu kesiapan dan kemampuan negara di bidang pertahanan, yang seharusnya menjadi rahasia negara.

Politikus PDIP Adian Napitupulu lantas nimbrung. Membela kolega satu partainya, dia juga meminta agar masalah anggaran itu dibacakan saja.

&quot;Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan. Sampaikan saja terbuka, dan Pak Menhan tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan daripada Pak Menhan,&quot; kata Adian.

Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan juga membela usulan PDIP. Menurut dia, tak masalah jika Prabowo membeberkan secara garis besar saja.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573525954.jpg" width="800" />
<figcaption>Menhan Prabowo dengan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid usai rapat 
kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). [Foto: Tempo.co]</figcaption>
</figure>
</div>

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono kemudian mengusulkan, sebaiknya Prabowo yang menentukan apakah ingin membeberkan anggaran itu secara terbuka atau tidak. &quot;Karena beliau yang paham mana yang harus disampaikan terbuka dan tertutup,&quot; ucapnya.

Menanggapi semua perdebatan itu, Prabowo menolak ditekan untuk bicara terlalu terbuka. Menurut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu, semua pihak harus berhati-hati saat bicara tentang pertahanan dan keamanan negara.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengatakan, dia bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku akan bicara terbuka di hadapan Komisi I DPR jika rapat digelar tertutup.

&quot;Kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka,&quot; tutup dia. [<a href="https://nasional.tempo.co/read/1270800/prabowo-menilai-banyak-kekurangan-di-industri-pertahanan">Tempo</a>]

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku mendapat tekanan dari para anggota Komisi I DPR RI saat rapat kerja Komisi I DPR dan Kemenhan di Komp...

dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). [Foto: Jawapos.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dpr-desak-prabowo-transparansi-anggaran-kemenhan.jpg

DPR Desak Prabowo Transparansi Anggaran Kemenhan

Winnetnews.com - Partai NasDem dikabarkan bakal mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke acara kongres partai yang akan digelar pada 8 November 2019 mendatang. Selain berstatus gubernur, NasDem mengundang Anies karena merupakan salah satu deklarator terbentuknya ormas tersebut.

Undangan itu disebut spesial karena akan membahas pencalonan Anies sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun keputusan partai besutan Surya Paloh untuk menjagokan Anies dinilai harus lebih dipertimbangkan secara matang. Hal ini disebabkan posisi Anies di partai politik masih terlihat abu-abu.

&ldquo;NasDem masih punya PR besar jika hendak menggandeng Anies Baswedan. Status kepartaian Anies juga dinilai bermasalah meningat seberapa besar partai politik lain mau berokalisi,&rdquo; kata Ubedilah Badrun, dikutip dari Okezone, Rabu (06/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="600" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573010289.jpg" width="900" />
<figcaption>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Anies Baswedan dan Surya Paloh (foto: Beritagar)</figcaption>
</figure>
</div>

Lebih lanjut, Ubedilah mengatakan bahwa pencalonan Anies pada Pilpres 2024 nantinya mungkin akan didukung oleh PKS. Namun, kedua partai tersebut tidak cukup untuk memenuhi syarat bila persyaratan presidential threshold masih diberlalukan pada Pilpres 2024 nanti.

&ldquo;Jika presidential threshold tidak lagi digunakan, maka kandidat capres-cawapres mereka bisa ikut kontestasi. Problemnya apakah PKS mau berkoalisi dengan NasDem jika calon wapresnya bukan dari PKS. Itu bisa dibilang meripakan hal yang sulit,&rdquo; jelasnya kemudian.

Pengsungan Anies, menurut Ubedilah, dirasa cukup majur kalau NasDem mampu melobi parpol-parpol lainnya seperti PAN dan Demokrat. Jika memang tiga partai tersebut mau bergabung mengangkat Anies, maka tiga partai besa lawan, PDIP, Golkar, dan Gerindra harus bersiap menerima manuver kuat dari koalisi&nbsp;yang digagas Surya Paloh tersebut.

&ldquo;Peluang NasDem dan partai menengahnya memungkinkan menandingi bahkan memungkinkan mengalahkan koalisi tiga partai besar,&rdquo; pungkasnya.

Partai NasDem dikabarkan bakal mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke acara kongres partai yang akan digelar pada 8 November 2019 mendatang. Selain...

nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-nasdem-ingin-anies-baswedan-maju-pilpres-2024-partai-apa-saja-yang-ikut-serta.jpg

NasDem Ingin Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Partai Apa Saja yang Ikut Serta?

Winnetnews.com - Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo&nbsp;(<a href="https://cnnindonesia.com/tag/jokowi">Jokowi</a>) yang menaikkan iuran&nbsp;<a href="https://cnnindonesia.com/tag/bpjs-kesehatan">BPJS</a>&nbsp;Kesehatan dua kali lipat, berikut beberapa kebijakan menterinya mulai dicecar kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPP Partai&nbsp;<a href="https://cnnindonesia.com/tag/demokrat">Demokrat</a>&nbsp;Jansen Sitindaon. Menurutnya, itu tidak sesuai dengan tujuan BPJS sejak pertama kali dibentuk.

Jansen menjelaskan melalui pesan singkat yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, bahwa BPJS dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011. Kala itu, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat mengurangi beban masyarakat dalam menyecap pelayanan kesehatan.

&quot;Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya ekonomi,&quot; tulis Jansen, Sabtu (2/11).

Kritik juga dilayangkan oleh politikus DPP Demokrat Cipta Panca Laksana. Dia menyayangkan pemerintah dan partai yang berkuasa kini tidak memperhatikan beban masyarakat.

Sebagaimana diberitakan laman CNN Indonesia (2/11), Panca menjelaskan bahwa SBY tidak tumbuh besar dari keluarga yang kaya di Pacitan, Jawa timur. SBY&nbsp;justru sulit untuk berobat ke rumah sakit akibat&nbsp;sering kekurangan biaya.

<div data-oembed-url="https://twitter.com/jansen_jsp/status/1190487337613922304?s=20">
<div style="margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px; max-width:320px">
<blockquote align="center" class="twitter-tweet" data-dnt="true">
Dulu ketika BPJS ini dibuat pak <a href="https://twitter.com/SBYudhoyono?ref_src=twsrc%5Etfw">@SBYudhoyono</a> melalui UU 24/2011 tujuannya adl untuk mengurangi beban masyarakat. BPJS inilah pintu gerbang bagi kaum &quot;papa&quot; utk mendapatkan fasilitas kesehatan yg baik dan mumpuni. Skrg malah membuat rakyat merasa diteror ditengah sulitnya ekonomi! <a href="https://t.co/lID0pS8lK2">https://t.co/lID0pS8lK2</a>
&mdash; JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) <a href="https://twitter.com/jansen_jsp/status/1190487337613922304?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
</div>

Berkaca dari pengalaman masa lalunya, kata Panca,&nbsp;SBY lantas membentuk BPJS agar masyarakat kecil bisa lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan.&nbsp;

&quot;Makanya beliau melahirkan kebijakan ekonomi pro growth, pro poor, pro job, pro environment. Sayang sekarang ngaku partai wong cilik tapi nyusahin,&quot; kata Panca.

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat, berikut beberapa kebijakan menterinya mul...

jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari via Kompas.com

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jabat-presiden-belum-100-hari-kebijakan-jokowi-dinilai-sudah-meneror-rakyat.jpeg

Jabat Presiden Belum 100 Hari, Kebijakan Jokowi Dinilai Sudah Meneror Rakyat

Winnetnews.com -&nbsp;Partai Gerindra sudah dipastikan akan ikut berkubang bersama koalisi Jokowi untuk masa pemerintahan 2019-2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo beberapa waktu lalu menerima undangan Presiden Jokowi untuk datang ke Istana Negara. Keduanya dikabarkan hadir untuk menerima penempatan menteri yang dijatahkan untuk diterima Partai Gerindra.

Kabar masuknya Gerindra ini dibenarkan oleh relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi yang juga merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo). Menurut pertemuannya dengan relawan, Jokowi mengaskan keinginannya dalam menerima Partai Gerindra dalam koalisi.

&ldquo;Beliau (Jokowi) mengeaskan jika tidak semua parpol bisa bergabung dalam koalisi. Selain tidak sehat bagi demokrasi, juga berpotensi untuk mengurangi fungsi check and balance,&rdquo; kata Budi, dilansir dari Detik.com, Selasa (22/10).

&ldquo;Hanya ada satu partai saja yang gabung. Beliau sadar kalau pemimpin harus memiliki kekuatan untuk mengontrol,&rdquo; tambah Budi.

Selian berbagi kursi dengan Prabowo, Jokowi juga dikabarkan membagi jatah kuris kepada Ketua Umum Partai Demokrat Prabowo Subianto. Jokowi bahkan menyebutkan jika dirinya telah melakukan perbincangan dengan SBY beberapa waktu yang lalu.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="476" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1571718413.jpg" width="635" />
<figcaption>Rachland Nashidik (foto: Indonesiakita.co)</figcaption>
</figure>
</div>

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik, dilansir dari Detik News, menyampaikan bahwa posisi pembagian kursi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Rachland mengatakan jika Demokrat sama sekali tidak bisa ikut campur dalam penentuan kursi menteri.

&ldquo;Kami menyerahkan sepenuhnya penempatan kepada Pak Jokowi. Mau dimasukkan ke dalam kabinet atau tidak itu keputusan Pak Jokowi,&rdquo; kata Rachland.

Rachland menegaskan bahwa baik di dalam atau di luar kabinet, Demokrat akan selalu mendukung Jokowi sebagai pemimpin rakyat. &ldquo;Kalau misal di dalam berarti koalisi, kalau kami di luar kan berarti kami menjalankan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintah,&rdquo; terangnya.

Demokrat, bagaimanapun juga, memiliki ciri khas. Partai besutan SBY yang didirikan pada 2001 tersebut selalu bersikap konstruktif terhadap pengelolaan kekuasaan presiden. &ldquo;Jadi kalau misal memang kita berada di luar lingkaran pemerintahan, kami akan ingatkan jika ada hal-hal yang harus dibenahi,&rdquo; kata Rachland.

Sebelumnya, santer terdengar bahwa Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Namun menurut penuturan Rachland, hal tersebut merupakan kader pribadi yang diajukan Demokrat kepada media, bukan keputusan resmi dari partai.

&ldquo;Demokrat tidak pernah diminta untuk mengusulkan nama. Kalau misal ada kader muncul di media itu karena adanya pendapat pribadi. Juru bicara partai tidak pernah diberikan wejangan untuk menyampaikan nama kader,&rdquo; tandasnya.

Partai Gerindra sudah dipastikan akan ikut berkubang bersama koalisi Jokowi untuk masa pemerintahan 2019-2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subi...

santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-santer-disebut-gagal-dapatkan-jatah-kursi-demokrat-pasrah.jpg

Santer Disebut Gagal Dapatkan Jatah Kursi, Demokrat Pasrah

Winnetnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak masalah dengan isu bergabungnya tiga partai musuh ke dalam koalisi Jokowi-Ma&rsquo;ruf. Ketiga partai yang dimaksud oleh PPP adalah Gerindra, Demokrat, dan PAN.

&ldquo;Mengapa harus dipermasalahkan? PPP hanya memberikan himbauan saja kepada partai-partai yang hendak masuk koalisi untuk tidak berakting jadi opsisi jika sudah duduk di barisan koalisi nantinya. Jangan cuma mau kursi tapi tidak mau yang tidak enak seolah bukan bagian dari koalisi,&rdquo; celetuk Sekjen PPP Arsul Sani, dilansir dari Detik.com, Kamis (17/10).

Arsul menilai jika PPP mendapatkan posisi menteri karena kerja keras dan sebagai bentuk penghargaan karena mengusung dan mendukung Jokowi sebagai presiden di Pemilu 2019. Arsul berkata jika bagaimanapun juga, PPP tidak bisa mengintervensi keputusan Jokowi.

&ldquo;Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik yang mengusung itu kemudian ada imbalannya,&rdquo; jelas Arsul.

&ldquo;Namun kemudian kan tidak bisa reward yang kita terima lantas membatasi hak presiden untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk di pemerintahan. Kita kembalikan keputusan kepada beliau (Jokowi),&rdquo; kata Arsul.

Belakangan ini media memang tengah santer mengiuskan kalau Gerindra, PAN, dan Demokrat sudah melakukan pertemuan rahasia untuk membicarakan tentang koalisi. Gerindra dalam sebuah respon, mengatakan jika partai gambar Garuda tersebut&nbsp;siap mendukung Jokowi.

&ldquo;Sikap Gerindra siap membantu pemerintah sebagaimana Pak Prabowo sampaikan. Apabila negara memanggil, Gerindra dan Pak Prabowo siap membantu,&rdquo; ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Komples MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak masalah dengan isu bergabungnya tiga partai musuh ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf. Ketiga partai yang dim...

ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ppp-kepada-gerindra-demokrat-dan-pan-jangan-bertindak-sebagai-koalisi-rasa-oposisi.jpg

PPP Kepada Gerindra, Demokrat, dan PAN: Jangan Bertindak Sebagai Koalisi ‘Rasa’ Oposisi

Winnetnews.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Waketum DPP) Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengungkapkan jika Agus Harimurti Yudhoyonobbb (AHY) merupakan kader paling sesuai untuk menjadi perwakilan Demokrat mengisi kursi kepemimpinan di masa medatang.

Syarif menyebut jika AHY siap menjadi menteri di kabinet Jokowi&nbsp; Ma&rsquo;ruf Amin untuk periode 2019-2024. &ldquo;AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol untuk menjadi representasi kaum milenial Indonesia. AHY merupakan kader yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan,&rdquo; jelas Syarief, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (10/10).

Syarief juga bercerita bahwa Demokrat merupakan partai yang pernah berkuasa di Indonesia selama 10 tahun dan memiliki pengalaman dalam menyiapkan kader-kader berkualitas untuk mengisi berbagai jabatan di pemerintah. Syarief juga berujar jika Demokrat memiliki konsep tentang pemerintahan yang telah diajukan ke Jokowi lewat AHY dalam sejumlah pertemuan di instana negara.

&ldquo;Dari 14 program tersebut sudah kami komunikasikan kepada pemerintah. Semoga bisa diadopsi karena program-program tersebut merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini,&rdquo; jelas Syarief.

Namun Demokrat menurut Syarief tidak akan memaksa. Mereka menyerahkan pemilihan sosok sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif. &ldquo;Tentunya ini kami serahkan kepada Pak Jokwi. Jadi Partai Demokrat hanya menunggu saja,&rdquo; kata Syarief.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="420" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1570673022.jpg" width="630" />
<figcaption>Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanti (foto: Fakta News)</figcaption>
</figure>
</div>

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku jika partainya tidak akan rakus dalam menempatkan menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Hasto mengaku jika PDI-P tetap akan menempatkan kader-kader pendukung koalisi Jokowi-Ma&rsquo;ruf di beberapa jabatan pemerintahan.

&ldquo;Ya, kata Ibu Mega kan rekrut menteri sebanyak-banyaknya. Tapi perlu diingat bahwa PDI-P ini tidak kemaruk. PDI-P memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa,&rdquo; ujar Hasto, dilansir dari Antara.

Terkait nama-nama menteri yang akan ditempatkan Jokowi, Hasto mengaku jika pihaknya sudah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Waketum DPP) Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengungkapkan jika Agus Harimurti Yudhoyonobbb (AHY) merupakan kader pal...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Katadata)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ahy-bakal-jadi-menteri-jokowi.jpg

AHY Bakal Jadi Menteri Jokowi?

Winnetnews.com - Penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dilakukan Partai Demokrat di Parlemen AS ditolak mentah-mentah oleh pihak Gedung Putih. Penolakan kerja sama dalam penyelidikan pemakzulan Kongres AS ini dinilai tidak berdasar dan inkonstitusional.

Pengacara Gedung Putih, Pat Cipollone menuturkan&nbsp;dirinya mengutip sebagian keputusan anggota parlemen guna melanjutkan penyelidikan tanpa suara penuh dari wakil rakyat AS. Hal ini dia utarakan dengan melayangkan surat kepada para pimpinan Partai Demokrat AS.

&quot;Anda telah merancang dan mengimplementasikan pertanyaan Anda dengan cara yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi,&quot; kata Cipollone seperti dilansir SINDOnews seraya menambahkan bahwa Demokrat dari Partai Demokrat telah meninggalkan Trump 

&ldquo;Tidak ada pilihan,&rsquo; sambungnya.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="707" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570594744.jpg" width="800" />
<figcaption>Pengacara Gedung Putih, Pat Cipollone. [Foto: Politico]</figcaption>
</figure>
</div>

&ldquo;Untuk memenuhi tugasnya kepada rakyat AS, Konstitusi, Eksekutif dan semua penghuni masa depan Kantor Kepresidenan, Presiden Trump dan pemerintahnya tidak dapat berpartisipasi dalam penyelidikan partisan dan inkonstitusional Anda dalam keadaan ini,&quot; bunyi surat itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (9/10).

Dalam suratnya, Cipollone menggambarkan penyelidikan itu dibuat-buat dan menyebutnya secara konstitusional tidak sah dan melanggar proses hukum. Dia mengatakan penyelidikan pemakzulan adalah strategi politik telanjang yang dirancang untuk membalikkan Pemilu 2016 dan mempengaruhi pemilu pada Pemilu November 2020.

&quot;Anda secara jelas tergesa-gesa untuk menghakimi, kurangnya otorisasi yang bertanggung jawab secara demokratis, dan pelanggaran hak-hak dasar dalam proses saat ini memperjelas tujuan ilegal, dari penyelidikan partisan,&quot; kata surat itu.

Surat itu datang tak lama setelah pemerintahan Trump tiba-tiba memblokir kehadiran saksi kunci dalam skandal Ukraina sebelum penyelidikan impeachment kongres.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="519" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570594964.jpg" width="800" />
<figcaption>Neon box memamerkan Donald Trump dimakzulkan. [Foto: Newsweek]</figcaption>
</figure>
</div>

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, donor politik Trump, tidak akan diizinkan hadir, meskipun ia sudah terbang dari Eropa untuk melakukannya. 

Trump mengecam penyelidikan yang dipimpin Demokrat tentang apakah ia menyalahgunakan jabatannya dalam mengejar keuntungan politik pribadi sebagai &lsquo;pengadilan kanguru&rsquo;.

Langkah dan surat ini adalah tanggapan Gedung Putih yang paling agresif terhadap penyelidikan pemakzulan, yang telah melemahkan kampanye Trump untuk memenangkan kembali Gedung Putih pada tahun 2020. 

Keluhan pengaduan tentang panggilan telepon 25 Juli di mana Trump menekan rekannya asal Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki saingan politiknya, mantan Wakil Presiden Joe Biden, mendorong penyelidikan pemakzulan.

Penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dilakukan Partai Demokrat di Parlemen AS ditolak mentah-mentah oleh pihak Gedu...

gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. [Foto: The New Yorker]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gedung-putih-ogah-kerja-sama-parlemen-as-soal-pemakzulan-trump.jpg

Gedung Putih Ogah Kerja Sama Parlemen AS Soal Pemakzulan Trump

Winnetnews.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menilai upaya parlemen AS melalui Fraksi Partai Demokrat untuk memakzulkannya adalah lelucon. Trump mempertanyakan alasan pemakzulan tersebut.

Mengutip CNNIndonesia.com, Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan AS mulai membuka penyelidikan demi memulai proses pemakzulan Trump. Proses tersebut dibuka setelah Trump dituduh menyalahgunakan wewenang sebagai presiden untuk menghalangi langkah eks wakil presiden AS, Joe Biden, bersaing di pemilihan presiden (pilpres) 2020.

Trump dituduh menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan putra Biden, Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.

Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal. Proses penyelidikan untuk pemakzulan ini berawal dari laporan seorang whistleblower yang bekerja sebagai agen intelijen AS. Dia melaporkan hasil sadapan telepon antara Trump dan Zelensky pada 25 Juli lalu.

Dalam percakapannya, Trump dilaporkan mendesak Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi Hunter. Dalam penelusurannya, Trump dilaporkan sudah delapan kali menghubungi Zelensky untuk mendesak agar permintaannya dikabulkan sejak sekitar Mei lalu.

Dikutip AFP, selain membantah tudingan itu, Trump melalui Gedung Putih juga merilis transkrip percakapannya dengan Zelensky.

Simpulan transkrip percakapan itu menunjukkan Trump mengatakan bahwa Jaksa Agung AS, Bill Barr, dan kuasa hukumnya, Rudy Giuliani, akan menghubungi Zelensky untuk membicarakan penyelidikan aktivitas bisnis Hunter Biden di Ukraina.

Transkrip itu tidak menunjukkan secara eksplisit bahwa Trump memberikan bantuan ke Ukraina agar Zelensky mau menyelidiki Biden. Namun, kedua pemimpin memang membahas sejumlah paket bantuan AS ke Ukraina yang sempat ditangguhkan Trump, dan kembali disalurkan dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menilai upaya parlemen AS melalui Fraksi Partai Demokrat untuk memakzulkannya adalah lelucon. Trump mempertanyakan...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-trump-bilang-pemakzulan-dirinya-lelucon.jpg

Trump Bilang Pemakzulan Dirinya Lelucon

Winnetnews.com - Sungguh mengejutkan jelang beberapa hari terakhir era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Undang-Undang (UU)-nya sudah diamandemen langsung menersangkakan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, Rabu (18/9/2019) malam.

Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Seperti diketahui, Imam Nahrawai merupakan menteri kedua yang ditahan KPK setelah Idrus Marham yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Melihat kursi Menpora kosong, Partai Demokrat besuta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menargetkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengisi kursi kosong tersebut. Hal ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Putu Supadma seperti dilansir Liputan6.com.

&ldquo;Jika bersalah tentu patut dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Demokrat sangat siap untuk masuk koalisi. Tentu AHY menjadi figur terbaik untuk membantu presiden terpilih,&quot; kata Putu.

<h3>Hak Prerogatif Presiden</h3>

Meski demikian, Putu tetap menyerahkan kebijakan dan keputusan penunjukan kursi menteri kepada Presiden Jokowi di era kepemimpinan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Menurut Putu, Jokowi memiliki hak prerogatif terkait hal tersebut.

&quot;Tentu yang berhak dan bisa menjawab secara konkret adalah Presiden Jokowi,&quot; ungkap Anggota Komisi X ini.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1568865546.jpg" width="800" />
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat yang juga anggota Komisi X DPR RI, Putu Supadma Rudana (Foto: Parlementeria)</figcaption>
</figure>
</div>

Dia menilai, sosok AHY bisa menggantikan posisi Imam Nahrawi, dan merepresentasikan sosok anak muda.

&quot;Tentu kembali kepada Presiden Jokowi, Presiden memiliki hak prerogatif. Figur yang tepat muda dan penuh integritas yaitu AHY,&quot; pungkasnya.

Sungguh mengejutkan jelang beberapa hari terakhir era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Undang-Undang (UU)-nya suda...

klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto BBC.com)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-klaim-demokrat-soal-ahy-gantikan-imam-nahrawi-jadi-menpora.jpg

PARTAI DEMOKRAT

Politisi Demokrat Komentari Sepinya Peminat LRT Jakarta

Duo Putra SBY Nyalon Ketum Demokrat, AHY Kandidat Kuat

Netizen Ingin Turis Cina Dicekal Sementara, DPR Beri Dukungan Penuh

Latest News

Adu Argumen Warnai Sidang Pemakzulan Trump

Terseret Pusaran OTT KPK dan Tak Datang Rakernas, Sekjen PDIP Mendadak Kena Diare

Tuding BMKG Tak Becus Prediksi Banjir, Andi Arief: Pemprov DKI Kan Tak Bisa Hitung Air Hujan!

Andi Arief Desak Soal Mafia Jiwasraya, Begini Kata Kejaksaan Agung

Loncat ke Partai Demokrat untuk Maju Pilbup, Warganet Sebut Faldo Maldini Haus Kekuasaan

Trump Resmi Dimakzulkan, Anggota Partai Republik: Ini Kudeta!

DPR Desak Prabowo Transparansi Anggaran Kemenhan

NasDem Ingin Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Partai Apa Saja yang Ikut Serta?

Jabat Presiden Belum 100 Hari, Kebijakan Jokowi Dinilai Sudah Meneror Rakyat

Santer Disebut Gagal Dapatkan Jatah Kursi, Demokrat Pasrah

PPP Kepada Gerindra, Demokrat, dan PAN: Jangan Bertindak Sebagai Koalisi ‘Rasa’ Oposisi

AHY Bakal Jadi Menteri Jokowi?

Gedung Putih Ogah Kerja Sama Parlemen AS Soal Pemakzulan Trump

Trump Bilang Pemakzulan Dirinya Lelucon

Klaim Demokrat Soal AHY Gantikan Imam Nahrawi Jadi Menpora

Harapan Demokrat Berkoalisi Hanya Angan? Ini Sikap 4 Partai KIK

Diminta Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo, Demokrat: Tidak Layak

PDIP: PAN Mau Gabung Silahkan Datang, Jangan Suruh Jokowi Ngelamar

Parpol Pro-Prabowo Dinilai Bisa Jadi "Duri dalam Daging" jika Berkoalisi

Parpol Bubar, Demokrat: Koalisi untuk Prabowo Sudah Berakhir

SBY dan AHY dipastikan Tidak Hadir di Kediaman Prabowo

Partai PAN dan Demokrat "Sangat Terbuka" Merapat ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Hasil Final Rekapitulasi Pileg 2019: PDIP Raup Suara Terbanyak

'Bully' Ani Yudhoyono, Demokrat Berhenti Dukung Prabowo?

Ferdinand Hutahaean: Karena Politik, Pendukung 02 Hilang Nilai Kemanusiaan

Demokrat Diminta Keluar Koalisi, Sandiaga Katakan Ini

Dianggap Labil, Demokrat Pilih Jalur Aman dengan Cara Ini