Winnetnews.com -&nbsp;Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (&ldquo;KUHAP&rdquo;), khususnya Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perlu diingat bahwa dalam masa penahanan tersebut, tersangka atau terdakwa masih belum dijatuhi suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Contoh: terdakwa dijatuhi putusan pidana xx tahun di Pengadilan Negeri namun terdakwa tersebut banding, maka masa penahanan selanjutnya akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi).

Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) berdasarkan kepentingannya yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;&nbsp;

2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.&nbsp;

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, memiliki rincian sebagai berikut:

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PENYIDIKAN:&nbsp;</h3>

1. 20 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah penyidik.&nbsp;

2. 40 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh jaksa penuntut umum.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PENUNTUTAN:&nbsp;</h3>

1. 20 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum.&nbsp;

2. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI:&nbsp;</h3>

1. 30 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGGI:&nbsp;</h3>

1. 30 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG):&nbsp;</h3>

1. 50 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

Apabila jangka waktu masa penahanan atau perpanjangannya sebagaimana yang disebutkan di atas sudah terlewati, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum, akan tetapi, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan di pengadilan akan tetap berlanjut).&nbsp;

Pada masa penahanan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tugas pengamanan dan pengawasan terhadap terdakwa adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kejaksaan.&nbsp;

Apabila telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka status terdakwa akan beralih menjadi narapidana dan narapidana tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman pidananya dibawah pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

&nbsp;

By:&nbsp;<a href="https://www.tnrlawfirm.com/">tnrlawfirm</a>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa d...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

Masa Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

Jakarta, Winnetnews.com - Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indah Oktianti mengatakan sangat tidak beralasan soal dalil pemohon praperadilan mantan Menkes Siti Fadilah Supari, yang menyatakan tidak mengetahui peristiwa yang disangkakan terhadap pemohon.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan mantan Menkes Siti Fadilah Supari pada Selasa (11/10) yang beragendakan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.&quot;Pemohon telah dipanggil dan memberikan keterangan sebagai saksi oleh termohon dalam tahap penyidikan dengan tersangka Rustam Syarifuddin Pakaya pada 25 Januari 2012,&quot; kata Indah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.Penyidikan yang dimaksud, kata dia, terkait pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Ksesehatan RI Tahun Anggaran 2007.&quot;Bahkan pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Rustam Syarifuddin Pakaya,&quot; tuturnya.Ia juga menyatakan berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat pemohon memeritahkan barang bergerak berupa uang di mana saat itu pemohon berkedudukan sebagai saksi.&quot;Adanya keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rustam dengan pemohon sebagai orang yang turut menerima Mandiri Traveller&#39;s Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar,&quot; ucap Indah.

Jakarta,  Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indah Oktianti mengatakan sangat tidak beralasan soal dalil pemohon praperadilan mantan Menkes...

mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari. Foto: Ist

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mengaku-tidak-ketahui-perkara-fadilah-dinilai-tidak-beralasan.jpg

Mengaku Tidak Ketahui Perkara, Fadilah Dinilai Tidak Beralasan

&#160;Jakarta, Winnetnews.com -&#160;Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi, membantah jika ada pengaturan dalam perkara Partai Golkar, yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketu Umum partai berlambang pohon beringin itu.Untuk diketahui, pada 24 Juli 2015, PN Jakut mengadili perkara perdata Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar antara hasil musyawarah nasional (munas) Bali pimpinan Aburizal Bakrie menggugat pelaksanaan Munas Ancol pada 6-8 Desember 2014 dan dimenangkan oleh kubu Agung Laksono.Majelis hakim yang dipimpin Lilik bersama dengan Ifa Sudewi, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penyelenggaraan Munas Golkar Bali dan kepengurusan hasil munas tersebut serta menyatakan munas Ancol sebagai perbuatan melawan hukum."Wah tidak tahu saya, pokoknya masalah partai Golkar tidak ada yang menghadap saya. Saya tidak mau mendengar siapa-siapa. Saya itu megang perkara cuma satu, perkara Golkar saja di Utara, karena itu perkara berat, maka saya panggil wakil saya, pakai anggota sama hakim," ungkap Lilik di gedung KPK Jakarta, Jumat (5/8/2016).KPK sedang mengembangkan penyidikan kasus ini karena menduga Rohadi tidak hanya mengurus perkara Saiful Jamil karena adanya temuan Rp700 juta di mobil Rohadi yang diduga terkait dengan kasus Golkar.

Jakarta,  Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi, membantah jika ada pen...

mantan-ketua-pn-jakut-bantah-atur-perkara-partai-golkar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34434.jpg

Mantan Ketua PN Jakut Bantah Atur Perkara Partai Golkar

WinNetNews.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) praperadilan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. MA menganulir putusan PN Jaksel dengan alasan telah terjadi penyelundupan hukum.Kasus bermula saat seorang pengusaha Jakarta Barat, Ng Thin Po dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan dan pemalsuan pada 27 Mei 2013. Namun setelah diselidiki lebih lanjut oleh polisi, kasus yang dilaporkan itu bukanlah tindak pidana tetapi kasus keperdataan. Alhasil, Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Agustus 2014.Atas penghentian kasus ini, pihak pelapor tidak terima dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Pada 25 November 2014, PN Jaksel memerintahkan Polda Metro Jaya untuk mencabut SP3 tersebut serta memerintahkan kasus itu untuk ditelusuri lebih lanjut. Giliran Polda Metro Jaya yang tidak terima dan mengajukan PK dengan mengajukan saksi ahli Chairul Huda, Jamin Ginting dan Edward Omar Sharif Hieraj. Kesaksian para ahli ini diamini oleh MA untuk dasar mengabulkan PK itu."Laporan polisi Ng Thin Po tidak memenuhi unsur delik sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan karena masalah kedua belah pihak menyangkut masalah keperdataan karena pihak lain tidak melakukan pembayaran atau pelunasan harta barang karena adanya cacat atau tidak sesuai pemesanan barang. Hal ini disebut sebagai wanprestasi yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan perkara pidana," ujar ahli yang diamini majelis PK.Hal itu tertuang dalam putusan yang dilansir website MA, Senin (25/4/2016). Duduk sebagai ketua majelis yaitu hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota hakim agung Dudu Duswara dan hakim agung Margono."MA selaku peradilan tertinggi dan pengawas peradilan dalam semua tingkatan, perlu meluruskan secara hukum setuap kasus permohonan PK, khususnya mengenai upaya hukum praperadilan yang melakukan penyelundupan hukum," ucap majelis dengan suara bulat.&#160;Hal itu diperkuat dengan hasil pleno bidang pidana MA yang menyatakan tidak semua permohonan PK praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena bila terjadi penyelundupan hukum dengan berlindung pada putusan praperadilan seolah-olah benar, maka tentunya diberikan hak terhadap pihak untuk membuktikan bahwa putusan praperadilan tersebut adalah keliru atau salah menerapkan hukum."Putusan PN Jaksel Nomor 50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah terjadi kekhilafan atau kekeliruan nyata. Membatalkan Putusan PN Jaksel Nomor 50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. Menyatakan penghentian penyidikan adalah sah menurut hukum," putus majelis pada 20 Oktober 2015 lalu.Majelis PK mengesampingkan keterangan ahli Made Darma Weda yang menyatakan peristiwa yang dilaporkan ke Polda Metr Jaya itu adala perkara pidana karena terjadi moral hazard atau perbuatan tercela dengan alasan bahwa barang diterima oleh pemesan, baru melakukan keberatan atau claim.Putusan ini mengingatkan pada perkara praperadilan yang diajukan PK sebelumnya. Seperti saat mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang mengajukan PK praperadilan atas dirinya dan diputuskan tidak dapat menerima. Begitu juga saat Udar Pristono mengajukan PK praperadilan dan MA menyatakan tidak diterima.Salah satu yang sedang diadili di MA adalah PK praperadilan terhadap Hadi Poernomo. KPK mengajukan PK atas putusan PN Jaksel yang mencabut status tersangka Hadi Poernomo. Bagaimana akhir kasus Hadi Poernomo? Sumber: DetikFoto: Google

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) praperadilan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. MA menganulir putusan PN Jaksel dengan alasan telah te...

ma-kabulkan-pk-praperadilan-polda-karena-ada-penyelundupan-hukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23109.jpg

MA Kabulkan PK Praperadilan Polda karena Ada Penyelundupan Hukum

Pengusutan KPK tak berhenti hanya dengan menetapkan pengacara kawakan Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan. KPK masih membidik tersangka lain, yakni pemilik uang suap.Informasi yang didapat, Rabu (15/7/2015) tim penyidik KPK saat ini sudah mendapatkan beberapa petunjuk soal siapa pemilik suap ini. Tinggal menunggu waktu akan ada penetapan tersangka baru kasus suap hakim PTUN ini.Namun, Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji mengaku saat ini sprindik untuk tersangka baru kasus suap hakim PTUN Medan belum diteken. Pasalnya, tim saat ini tengah berfokus untuk mengorek keterangan dari OC Kaligis yang telah dijebloskan ke Rutan Guntur."Belum ditentukan (kapan akan menerbitkan sprindik baru), karena kami masih perlu pemeriksaan terhadap OCK," jelas Indriyanto.'Nyanyian' OC Kaligis ini akan sangat membantu KPK untuk menentukan siapa pihak lain yang bertanggung jawab atas kasus ini. Namun, untuk diketahui, dalam perkara di PTUN Medan, OC Kaligis disewa oleh pihak Pemprov Sumatera Utara agar gugatannya menang.Sebelumnya, komisioner KPK yang lain, Johan Budi menyebut memang KPK tengah membidik tersangka lain. Tersangka yang dibidik adalah pihak pemilik uang suap."Belum berhenti, ini masih dikembangkan, kepada para pihak yang diduga terlibat, apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup, siapapun akan ditindak," jelas Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, Selasa (14/7)."Ini masih didalami sumber uang yang digunakan," tegas Johan.(cn)

Pengusutan KPK tak berhenti hanya dengan menetapkan pengacara kawakan Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan. KPK masih membidik te...

setelah-oc-kaligis-kpk-bidik-tersangka-baru-kasus-suap-hakim-ptun-1

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/513.jpg

PERKARA

Masa Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

Mengaku Tidak Ketahui Perkara, Fadilah Dinilai Tidak Beralasan

Mantan Ketua PN Jakut Bantah Atur Perkara Partai Golkar

Latest News

MA Kabulkan PK Praperadilan Polda karena Ada Penyelundupan Hukum

Setelah OC Kaligis, KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Suap Hakim PTUN