Winnetnews.com - &nbsp;Tiga fraksi di DPR RI yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai&nbsp;Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19).

&quot;(Saya) minta pemerintah membatalkan Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran (BPJS Kesehatan),&quot; kata Mulyanto,&nbsp;Kamis (14/5).

Secara hukum, kata Mulyanto, regulasi baru yang dibuat Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini bermasalah karena tumpang tindih dengan Perpres 75/2019 yang masih berlaku.

Menurutunya, dalam amar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang dibatalkan hanya Pasal 34 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU BPJS.

&quot;Sebaiknya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dicabut kembali atau dibatalkan,&quot; kata Didik.

Ia menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi virus corona seperti saat ini bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Senada, anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto juga ikut meminta pemerintah membatalkan Perpres 64/2020 demi membahagiakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan mencari nafkah dan pekerjaan di tengah pandemi virus corona.

&quot;Mohon kiranya kenaikan (iuran) BPJS Kesehatan itu dibatalkan untuk membahagiakan,&quot; ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang per bulan dan iuran peserta mandiri kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang per bulan, berlaku mulai 1 Juli 2020.

Sementara iuran peserta mandiri kelas III yang naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu per orang per bulan berlaku mulai 2021 mendatang. Keputusan mengerek iuran ini dilakukan Jokowi tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai langkah Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan MA.

Menurutnya, Jokowi juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi peraturan yang telah dinyatakan tidak sah.

Tiga fraksi di DPR RI yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) me...

pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pks-demokrat-dan-pan-kompak-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-1589443628.jpg

PKS, Demokrat, dan PAN Kompak Desak Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Winnetnews.com - &nbsp;Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani mengkritisi program kartu prakerja dikeluarkan pemerintah. Menurutnya program tersebut tidak tepat untuk menanggulangi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Netty mengungkapkan, program kartu prakerja&nbsp;sejak awal merupakan janji politik Jokowi saat pilpres yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja.

&quot;Situasi pandemi hari ini yang dibutuhkan penerima manfaat itu bukan pelatihan. Sehingga niat baik pemerintah itu tidak&nbsp;match&nbsp;dengan kebutuhan masyarakat,&quot; kata dia, dikutip dari&nbsp;CNN Indonesia.

Program kartu prakerja sendiri memang mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Awalnya program tersebut ditujukan untuk pencari kerja mendapatkan layanan pelatihan vokasi baik&nbsp;skilling&nbsp;atau&nbsp;reskilling.

Namun pemerintah akhirnya mengubah kebijakan dan menggunakan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Netty juga mengkritisi terkait pelatihan yang diberikan, seharusnya masalah permintaan dan penawaran tenaga kerja seharusnya seimbang. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu faktor keberhasilan dari program kartu prakerja itu.

Namun, di tengah pandemi ini, jumlah tenaga kerja justru menjadi melimpah karena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

&quot;Hari ini&nbsp;supply-nya begitu banyak. Nah kira-kira&nbsp;demand-nya ada gak. Lapangan kerjanya ada gak. Jangan sampai kemudian program yang menghabiskan anggaran cukup besar ini, uangnya habis, namun tidak mengentaskan masalah yang sebenarnya,&quot; lanjutnya.

Ia juga menganggap pelatihan secara&nbsp;online&nbsp;yang diberikan,&nbsp;tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan proses pendampingan.

&quot;Apakah kemudian dengan situasi pandemi covid, kita sedang menerapkan jaga jarak, bertahan hidup, pelatihan menjadi efektif,&quot; ujar Netty.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani mengkritisi program kartu prakerja dikeluarkan pemerintah. Menuru...

kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kritisi-kartu-prakerja-politisi-pks-tidak-sesuai-kebutuhan-masyarakat-1588042719.jpg

Kritisi Kartu Prakerja, Politisi PKS: Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Winnetnews.com - Ketua panitia pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah menyatakan pihaknya akan segera melaksanakan&nbsp;uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari jarak jauh atau&nbsp;teleconference&nbsp;untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Terkait pencegahan penyebaran virus corona, uji kepatutan dan kelayakan ini harus&nbsp;digelar secara berbeda atau tanpa tatap muka. Proses yang rencana akan dilangsungkan hari ini, Jumat (3/4) juga akan terdiri dari tanya jawab dengan dua kandidat Wagub DKI.&nbsp;

&quot;Rapat Paripurna Pemilihan Wagub tetap diputuskan pada Senin (6/4/2020). Sedangkan pemaparan visi-misi serta tanya jawab dilakukan melalui teleconference pada hari Jumat,&quot; kata Farazandi, dilansir dari&nbsp;liputan6,com

Ia menambahkan, nantinya uji publik akan dipandu oleh moderator dan sejumlah fasilitas bakal disiapkan untuk perwakilan anggota fraksi, yakni kamera dengan koneksi internet dan aplikasi untuk melakukan teleconference di ruang kerja.

&quot;Nanti anggota dewan lain bisa nonton dari saluran yang sudah kami sediakan. Kami juga mengupayakan agar masyarakat umum bisa melihat langsung,&quot; tambahnya.

Farazandi memperikiran uji publik ini akan&nbsp; berlangsung maksimal selama tiga jam. Dengan demikian, ia berharap masyarakat dapat melihat kemampuan dan intelektual dua kandidat Wagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Sebelumnya tahapan ini, berkas kedua calon Wakil Gubernur DKI telah diverifikasi dan dinyatakan lolos oleh panitia pemilihan. Farazandi memastikan bahwa kedua calon pendamping Anies Baswedan itu memiliki kapasitas yang mumpuni dan layak dipilih.

&quot;Kami sangat optimistis, kedua calon Wakil Gubernur DKI yang kami tetapkan ini adalah calon yang berkualitas. Dan insyaallah mampu menjadi pendamping Bapak Gubernur nanti,&quot; ucapnya.

Ketua panitia pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah menyatakan pihaknya akan segera melaksanakan uji kepatutan dan...

dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dua-cawagub-dki-akan-jalani-fit-and-proper-test-hari-ini-1585891869.jpg

Dua Cawagub DKI akan Jalani Fit and Proper Test Hari Ini

Winnetnews.com - Jelang Pilkada 2020 yang digelar serentak di 270 daerah, sejumlah partai politik dikabarkan tengah giat berkonsolidasi internal maupun eksternal partai. Seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menggelar silaturahmi kebangsaan di Puri Cikeas, Kamis (12/3).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden PKS, Sohibul Iman datang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Mustafa Kamal, Bendahara Umum (Bendum) PKS, Mahfudz Abdurrahman, Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Chairul Anwar, serta Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini.

Mengutip Kompas.com, Jum&rsquo;at (13/3), Shohibul Iman menuturkan pertemuan dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan silaturahmi dengan sejumlah parpol, terlebih dalam menyambut kontestasi politik di daerah yang memungkinkan PKS berkoalisi dengan parpol lain sebagai bentuk upaya memenangkan kader parpol di daerah.

&ldquo;Kami bangun waktu dimulai dari Nasdem, partai-partai lain termasuk ormas-ormas keagamaan. Jadi ini sekarang giliran kepada Demokrat,&quot; kata Sohibul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).

Sohibul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia bersama SBY membahas berbagai isu selain Pilkada 2020, antara lain terkait <a href="https://winnetnews.com/post/who-resmi-nyatakan-virus-corona-sebagai-pandemi-ini-artinya">penyebaran virus corona</a>, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshhold.

&quot;Lebih spesifik kita menyoroti beberapa hal terkait agenda keparlemenan. Ada <a href="https://winnetnews.com/post/omnibus-law-dan-mengapa-kita-perlu-menolaknya">Omnibus Law</a> jadi bahasan kita. Juga terkait Parliamentary Threshold (PT). Kemudian terkait Pilkada dan virus corona,&quot; ujarnya.

Menurut Sohibul, mengenai Pilkada 2020, akan ada tindak lanjut dari kedua partai untuk membicarakan peluang koalisi di beberapa tempat dan memetakan wilayah yang menjadi kekuatan PKS dan Demokrat.

&quot;PKS secara khusus memberikan kebebasan koalisi di Pilkada ini dengan partai manapun tergantung suasana kebatinan di wilayah itu. Kalau PKS memang nyaman di daerah itu dengan Demokrat, ya kita dorong,&quot; tuturnya.

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan, tak hanya dengan Partai Demokrat, PKS terbuka kepada partai lain yang ingn berkerja sama di Pilkada 2020.

&quot;Jika dengan partai lain silakan juga. Nah itu yang harus digali, di-scan. Diperiksa daerah mana yang melahirkan kemenangan,&quot; pungkasnya.

Jelang Pilkada 2020 yang digelar serentak di 270 daerah, sejumlah partai politik dikabarkan tengah giat berkonsolidasi internal maupun eksternal partai. Sepert...

kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemesraan-pks-dan-demokrat-di-cikeas-potensi-koalisi-pilkada-2020-1584084629.jpg

Kemesraan PKS dan Demokrat di Cikeas, Potensi Koalisi Pilkada 2020?

Winnetnews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menyambut Pilkada Bantul&nbsp; 2020 dengan mengantongi dua nama yang bakal diusungnya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sagiran yang sempat diusung PKS pada Pilkada lima tahun lalu, kini kembali diusung dan disandingkan dengan seniman Soimah Pancawati.

Siapa yang tak mengenal sosok artis serba bisa tersebut. Soimah yang khas dengan logat Jawanya ketika tampil di berbagai acara on air maupun off air bakal menjajaki dunia politik.

Fenomena artis berpolitik memang bukanlah hal baru. Berdasarkan pengakuan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) PKS Bantul, Arif Haryanto menyebut, PKS sudah menjalin komunikasi politik koalisi bersama poros tengah dengan mempertimbangkan Sagiran yang juga pemilik RS Nur Hidayah dan Soimah Pancawati.

&quot;Dua nama itu jadi bahan komunikasi kami dengan poros tengah,&quot; kata Arif seperti dikutip Harianjogja.com, Rabu (4/3).

Arif mengatakan, PKS sudah berkomunikasi langsung dengan Sagiran secara personal maupun partai. Sementara, komunikasi dengan Soimah baru sebatas personal kader PKS.

Ia menilai, kedua nama tersebut layak dipertimbangkan untuk diusung jadi bakal calon bupati atau wakil bupati karena memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Bagi pihaknya, Sagiran adalah salah satu putra daerah yang kesehariannya didedikasikan untuk mengabdi pada masyarakat melalui rumah sakit maupun lembaga sosial. Menurutnya, Sagiran juga memiliki obsesi untuk memperluas pengabdiannya kepada masyarakat.

&quot;Ingin memiliki pengaruh terhadap kebijakan,&quot; ujar Arif.

Sementara itu, lanjut dia, Soimah memiliki kemampuan dalam bidang seni, sehingga diyakini bisa menggenjot pembangunan Bantul dari sisi seni, budaya, dan pariwisata, yang akan menjadi fokus pembangunan Bantul ke depan.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul Mahmud Ardi Widanto kemudian mengapresiasi munculnya nama Sagiran yang dibawa PKS. Ia menilai Sagiran layak memimpin Bantul. Namun, untuk posisi bakal calon bupati atau wakil bupati, kata dia, masih perlu didiskusikan dengan bakal partai koalisi.

&quot;Pak Sagiran bisa menjadi pemimpin alternatif di Bantul,&quot; ucap dia.

Secara pribadi, dirinya mengaku merasa cocok jika pada akhirnya dapat berduet dengan Sagiran, baik sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati.

Kecocokan PAN dengan sosok Sagiran sendiri bukan hanya pada pilkada ini. Bahkan dalam Pilkada 2015 lalu, PAN sempat akan mengusung dokter spesialis bedah tersebut bersama Golkar.

Namun, karena Golkar memiliki persoalan di internal partai, PAN tidak cukup syarat untuk mengusung Sagiran, sehingga dalam pilkada lima tahun lalu, PAN memilih absen alias tidak memihak pada siapa pun secara partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menyambut Pilkada Bantul  2020 dengan mengantongi dua nama yang bakal diusungnya sebagai pasangan calon bupati dan wa...

pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pks-usung-paslon-sagiran-soimah-di-pilkada-bantul-2020-1583376595.jpg

PKS Usung Paslon Sagiran-Soimah di Pilkada Bantul 2020

Winnetnews.com - Polemik kasus PT Asuransi Jiwasraya yang hingga kini belum menemukan titik terang mendapat sorotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Presiden PKS, Sohibul Iman menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah tak ingin kasus telat bayar Jiwasraya tersebut ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPR.

Dilansir Merdeka.com, Sohibul sudah menceritakan hal ini kepada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Awalnya, kata Sohibul, Paloh yang dulu berprofesi sebagai jurnalis ini percaya kasus Jiwasraya harus diselesaikan melalui Pansus. Namun, Paloh mendapatkan penjelasan dari pemerintah bahwa kasus itu cukup lewat Panitia Kerja (Panja) DPR.

&quot;Awalnya NasDem itu percaya bahwa ini bisa diselesaikan oleh pansus, tapi saya mendapat, pernyataan dari Surya Paloh, &#39;saya mendapat penjelasan dari teman-teman pemerintah bahwa dengan panja juga cukup,&quot; kata Sohibul menirukan Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Sohibul mengatakan, karena itu Paloh dan NasDem berubah pikiran dan lebih mendukung Panja. Kendati, Paloh tak masalah jika dibawa ke arah Pansus.

Dia menangkap, sikap Paloh dan NasDem sebetulnya objektif. Namun, ada faktor politik yang membuat NasDem batal mendukung Pansus.

Dia pun menduga, bahwa perubahan pikiran Paloh karena Presiden Jokowi tidak menginginkan Pansus dan meminta agar hanya ditangani melalui Panja.

&quot;Mungkin, saya enggak tahu, mungkin ya,&quot; kata Sohibul.

Dia yakin, fraksi koalisi pemerintah bakal menolak Pansus Jiwasraya di DPR. Namun, PKS optimis akan objektif dalam mengusulkan Pansus Jiwasraya agar tidak ada yang ditutupi.

&quot;Justru kalau dibuka itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ,&quot; tegas Sohibul.

Polemik kasus PT Asuransi Jiwasraya yang hingga kini belum menemukan titik terang mendapat sorotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Presiden PKS, Soh...

paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-paloh-curhat-ke-pks-soal-pansus-jiwasraya-sohibul-jokowi-tolak-usulan-dpr-1581652354.jpg

Paloh Curhat ke PKS Soal Pansus Jiwasraya, Sohibul: Jokowi Tolak Usulan DPR

Winnetnews.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli Kande, menyarankan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menambahkan ganja sebagai salah satu komoditas ekspor. Hal ini diutarakan Rafli dalam rapat kerja Komisi VI.

Menurut Rafli, selama ini anggapa bahwa ganja dilarang karena memiliki kandungan berbahaya dan digolongkan ke dalam jenis narktoika merupakan konspirasi global. Rafli juga berkelakar jika para pelaku penyalahgunaan ganja yang kini dipenjara tidak sebanyak orang-orang yang menggunakan jenis narkotika lainnya.

&ldquo;Jadi ganja ini adalah sebuah konspirasi global, dibuat ganja nomor satu bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian-sekian. Padahal yang paling sewot dan gila sekrang itu kan bukan orang yang mengonsumsi ganja. Orang pakai sabu-sabu bunuh neneknya pakai ekstasi dan segala macam,&rdquo; kata Rafli, dilansir dari Suara.com, Jumat (31/01).

&ldquo;Jadi Pak, bagaimana jika ganja ini kita jadikan sebagai komoditas ekspor yang bagus. Jadi kita bisa buat lokasinya. Saya bisa kasih nanti daerahnya di mana. Setuju nggak?&rdquo; lanjutnya.

Menyadari usulannya anti-mainstream, Rafli percaya jika pasti banyak orang yang ragu. Sebab, di Indonesia sendiri ganja masih diklasifikasikan ke dalam jenis narkotika sehingga keberadaan dan peredarannya dilarang oleh pemerintah.

&ldquo;Nah itu memang Pak regulasinya. Kita sebenarnya memang bisa jadi laboratorium eksperimen orang-orang di dunia. Eksperimen memang seperti tidak ada kekuatan kultural, kekuatan tradisional, dan kekuatan batin. Ini yang kita munculkan,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli Kande, menyarankan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menambahkan ganja sebagai salah satu komoditas ekspor...

rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

Anggota DPR RI Fraksi PKS Rafli Kande (foto: AJNN)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-rapat-dengan-mendag-dpr-fraksi-pks-kepingin-ganja-jadi-komoditas-ekspor-1580438434.jpg

Rapat dengan Mendag, DPR Fraksi PKS Kepingin Ganja Jadi Komoditas Ekspor

Winnetnews.com - Mantan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hadir dalam sebuah acara Partai Gerindra DKI Jakarta. Tidak hanya dihadiri keduanya, acara yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, itu juga dihadiri oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik.

&ldquo;Assalamualaikum, Ketua DPP Pak Ahmad Riza Patria, beserta jajaran DPP Gerindra, Wakil Gubernur 2017-2018 Sandiaga Uni. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Welcome back Bro! para pengurus DPD Gerindra, ketuanya Pak Taufik,&rdquo; kata Anies, seperti dikutip dari Detik.com, Minggu (26/01).

Seperti yang sudah diketahui publik, Anies dan Sandi&nbsp;merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur setelah memenangi Pemilihan Gubenur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2017 kemarin, mengalahkan pasangan Ahok-Djarot. Kedua pasangan ini diusung oleh Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Parai Gerindra.

Namun pada Agustus 2018 kemarin, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari kursi wakil gubernur karena ingin fokus dalam Pemilu 2019 bersama Prabowo Subianto. Sampai saat ini, posisi yang ditinggalkan Sandi masih belum diisi oleh siapapun.

&nbsp;

Mantan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hadir dalam sebuah acara Partai Gerindra DKI Jakarta. Tidak hanya diha...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (foto: Tribunnews)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-anies-kepada-sandi-welcome-back-bro-1580018897.jpg

Anies kepada Sandi: Welcome Back Bro!

Winnetnews.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan nama calon wakil gubernur (cawagub) kepada partai pengusung. Namun, dia memiliki pesan khusus kepada Nurmansyah Lubis maupun Riza Patria selaku cawagub yang diumumkan Partai Gerindra.

&quot;Partai politik pasti sudah pertimbangkan (calon) dengan matang. Karena itu, dari dulu saya sampaikan, hak kewenangan ada di partai politik, dan saya teruskan kepada mereka (DPRD DKI Jakarta),&quot; ucap Anies di Taman Puring, Jakarta Selatan, Senin (20/1) seperti dikutip Detik.com.

Menurut Anies, yang terpenting setelah resmi menjadi wagub adalah mengikuti visi-misi. Terlebih, cawagub tersebut tidak ikut berkampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

&quot;Harapan saya, siapa pun yang nanti terpilih, dia ikuti visi-misi yang ada di 2017-2022. Jadi meski tidak, kalau Pak Sandi kan kampanye, (mereka) tidak ikut kampanye, tapi harus ikuti pada semua janji kampanye kita,&quot; ucap Anies.

Anies mengaku tidak memiliki kendala berlebih selama lebih dari setahun tanpa wakil gubernur. Menurutnya, dia hanya keteteran acara seremonial.

&quot;Seperti saya bilang, banyak acara yang lebih banyak seremonial yang tidak sulit diwakilkan. Kalau dari pekerjaan alhamdulillah berjalan dengan baik,&quot; ucap Anies.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengumumkan dua nama cawagub DKI Jakarta yang baru. Dua nama itu adalah Riza Patria perwakilan dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS.

Gerindra pun turut serta memamerkan surat persetujuan yang ditandatangani PKS terkait dua nama baru itu. Rencananya, dua nama itu segera diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.

&quot;Saya bawa surat yang ditujukan kepada gubernur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat ini cabut surat terdahulu, di surat ini sudah setuju dua nama. Satu, Nurmansyah Lubis, dan dua, Ahmad Riza Patria,&quot; ucap Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat. [dtc]

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan nama calon wakil gubernur (cawagub) kepada partai pengusung. Namun, dia memiliki pesan khusus kepada Nurmansya...

jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. [Foto: Indopolitika]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jelang-penentuan-kursi-cawagub-dki-anies-titip-pesan-khusus-1579579260.jpg

Jelang Penentuan Kursi Cawagub DKI, Anies Titip Pesan Khusus

Winnetnews.com - Mencuatnya aksi gugatan dan demonstrasi terkait banjir di DKI Jakarta yang rencananya bakal dilakukan politik PDIP, Dewi Tanjung, direspon oleh dua partai politik yakni Partai Gerindra dan PKS.

Diberitakan Detik.com, kader partai banteng moncong putih Dewi Tanjung siap menggelar aksi menuntut tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perihal banjir yang merugikan masyarakat.

Partai Gerindra yang mengetahui hal tersebut menduga aksi demonstrasi itu memuat unsur kepentingan politik. Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif menyebut, meski demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, namun aksi itu patut dipertanyakan.

&ldquo;Jelas dan terang benderang itu politik, kan menuntut mundur,&quot; ujar Syarif, Selasa (14/1).

Syarif menilai tuntutan yang meminta Anies mundur tidak memiliki alasan. Bahkan, tuntutan disebut tidak bernalar.

&quot;Tuntutan mundur tidak punya alasan kuat, dan boleh dibilang serampangan dan tidak bernalar,&quot; tukas Syarif.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat menilai baik kinerja Anies. Menurutnya, tudingan yang menyebut Anies tidak bekerja mengatasi banjir hanya alasan yang dibuat-buat.

&quot;Masyarakat menilai Anies bekerja sudah baik. Tuduhan Anies nggak bekerja, dibuat untuk meluapkan ketidakpuasan mereka saja atau BBM Barisan Belum Move On,&quot; tuturnya.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani. Menurutnya, Anies telah bekerja keras menangani banjir.

&quot;Pak Gubernur Anies sudah bekerja keras menangani masalah banjir di Jakarta, dan kami memberikan apresiasi terhadap Pak Gubernur yang cepat tanggap dalam menangani banjir di Jakarta,&quot; ujar Achmad, Selasa (14/1).

Menurut Achmad bila Anies dinilai tidak mengatasi banjir, hal tersebut merupakan pandangan yang keliru. Sehingga dianggap perlu diluruskan.

&quot;Jika ada pihak tertentu yang menganggap Pak Anies tidak mengatasi banjir, adalah pandangan yang keliru dan salah karenanya perlu diluruskan,&quot; kata Achmad.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, Achmad berharap demo tidak dipolitisasi.

&quot;Demo atau unjuk rasa adalah hak setiap warga, jika ada warga yang berdemo atau melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya silakan saja. Hanya saja demo tersebut jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu,&quot; tuturnya.

Aksi demonstrasi rencananya akan digelar politikus PDIP Dewi Tanjung cs siang ini. Dewi Tanjung mengatakan massa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi di Balai Kota menuntut Anies mundur dari Gubernur DKI Jakarta karena banjir yang melanda Jakarta itu.

Dewi mengungkapkan, para ibu terdampak banjir DKI Jakarta kecewa dengan sikap Anies yang menurutnya selalu hanya bisa memberi pernyataan, namun gak ada kerja apapun. Dewi berdalih, sebelum banjir harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengantisipasi timbulnya banjir.

Dewi mencontohkan, bentuk antisipasi terjangan banjir di DKI Jakarta antara lain, Pemprov DKI Jakarta harus sudah menyiapkan sejumlah pompa air yang ada di tiap sudut kota. Selain itu, Dewi juga menilai jika gorong&mdash;gorong yang belum dibersihkan serta normalisasi sungai. 

&quot;Iya itu demo para ibu se-DKI yang jadi korban banjir, yang mereka menuntut tanggung jawab gubernur dan minta pertanggungjawaban gubernur kan selama ini Anies Baswedan terkenal cuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain,&quot; kata Dewi Tanjung kepada wartawan, Senin (13/1).

Menurut Dewi, tuntutan aksi tersebut adalah meminta Anies mundur. Bukan hanya banjir, Dewi menilai ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.

&quot;Tuntutan aksinya pertanggungjawaban kerja sang pemimpin seiman ini bapak gubernur yang terhormat Anies Baswedan action kami minta beliau mundur. Selain banjir banyak hal yang menurut kami ini bukan seperti pemimpin yang kami harapkan, yang suka cuci tangan, lepas tangan dan menyalahkan anak buah, begitu ada kesalahan ini sang pemimpin nggak mau mengambil alih tanggung jawab malah lempar ke anak buah, menyalahkan seolah-olah dia nggak tahu padahal dia, lama-lama masyarakat ini sebal,&quot; tutupnya. [dtc]

Mencuatnya aksi gugatan dan demonstrasi terkait banjir di DKI Jakarta yang rencananya bakal dilakukan politik PDIP, Dewi Tanjung, direspon oleh dua partai poli...

gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

Dewi Tanjung berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait banjir yang menyengsarakan warga. [Foto: politiktoday.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

Gerindra dan PKS Nilai Aksi Dewi Tanjung ke Anies Bermuatan Politik

Winnetnews.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Netty Prasetiani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III per 1 Januari 2020.

&ldquo;Benar-benar kado pahit untuk rakyat,&rdquo; kata Netty, dilansir dari Tempo, (04/01).

Menurut Netty, pemerintah juga mengabaikan kesepakatan dengan Komisi IX DPR pada 12 Desember 2019 tentang subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Netty membeberkan bahwa kesepakatan itu merupakan hasil dari rapat marathon yang dilakukan Komisi IX bersama pemerintah pada sejak November 2019 silam.

Kala itu, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN menghitung kenaikan iuran kelas I, II, dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) cukup untuk memberi subsidi peserta PBPU dan Kelas III.

&ldquo;Ternyata mata rezim pemerintah telah mati dengan tetap bersikukuh pada keputusan untuk menaikkan premi,&rdquo; celetuk Netty.

Lebih lanjut, Netty menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menaikkan iuran dengan alasan harus patuh pada Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 bahwa kenaikan iuran untuk semua kelas.

Dia berpendapat kenaikan iuran BPJS adalah bukti bahwa pemerintah tidak mendengar aspirasi rakyat.

&ldquo;Katanya kerja untuk rakyat, tapi kok malah menyengsarakan rakyat. Rezim zalim, katanya pro rakyat malah mencekik rakyat,&rdquo; pungkas Netty.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Netty Prasetiani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS Ke...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-iuran-bpjs-naik-pks-dasar-rezim-zalim.jpg

Iuran BPJS Naik, PKS: Dasar Rezim Zalim!

Winnetnews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD bisa membuat kaum oligarik semakin sewenang-wenang.

Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh orang-orang oligarki. &ldquo;Kalau pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa. Ruang eskploitasi semakin sempit dan akan memudahkan mereka untuk mengelola ruang oligarki ini,&rdquo; kata Sohibul saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari SINDO News, Rabu (20/11).

Sohibul menilai jika pemilihan umum (Pemilu) merupakan cara terbaik. Menurutnya, Pemilu&nbsp;akan membatasi kaum oligarki bertindak seenaknya lewat DPRD.

&ldquo;Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD hanya berjumlah 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementar akalau lewat Pemilu, mereka tidak akan semudah itu untuk melakukan kontrol politik. Kami masih menilai Pilkada langsung adalah jalan terbaik,&rdquo; lanjtunya.

Selain itu, melalui Pilkada, orang-orang yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan integritas bisa maju. &ldquo;Kalau dipilih rakyat, orang-orang dengan integritas bisa punya peluiang untuk masuk dalam lingkar kekuasaan. Kita berharap orang-orang yang memiliki integritas dan kapabilitas tersebut semakin banyak yang masuk ke ranah kekuasaan politik,&rdquo; tandasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD bisa membuat kaum oligarik semakin sewenang-wenang.Preside...

isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

Presiden PKS Sohibul Iman (foto: Detik News)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-isu-kepala-daerah-dipilih-dprd-bergulir-pks-khawatir-pilkada-jadi-ladang-oligarki.jpg

Isu Kepala Daerah Dipilih DPRD Bergulir, PKS Khawatir Pilkada Jadi Ladang Oligarki

Winnetnews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera ikut menanggapi tweet sindiran Fadli Zon kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Mardani, penunjukkan Ahok sebagai petinggi BUMN bisa dibilang aneh dan memaksa.

&ldquo;Agak aneh memang jika memunculkan Pak Ahok. Ada keasan pemaksaan dan pembenaran. Saya setuju dengan Dahlan Iskan, BUMN tidak perlu kebisingan yang tidak perlu. BUMN perlu prestasi dan profesionalitas,&rdquo; kata Mardani, dikutip dari Detik.com, Selasa (19/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1574133382.jpg" width="700" />
<figcaption>Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera (foto: Kronologi.id)</figcaption>
</figure>
</div>

Mardani melanjutkan jika penunjukkan berdasarkan afiliasi partai politik adalah hal yang tidak baik untuk BUMN. Dia menekankan bahwa BUMN jangan sampai terpengaruh oleh faktor politik.

&ldquo;Penunjukkan pribadi yang terafiliasi pada parpol bukanlah contoh yang baik untuk good corporate governance. Jangan buat BUMN menjadi terperosok pada ombang-ambing politik,&rdquo; ucapnya kemudian.

Lebih lanjut, Mardani berpendapat BUMN diisi oleh pemimpin yang memiliki rekam jejak baik di bidang pengelolaan energi. &ldquo;Koneksi apapun ya menurut saya kasihan BUMN. Diperlukan kedewasaan dan kebijaksanaan mengelola negeri ini. Paling baik mereka yang memiliki track record di bidang pengelolaan energi. Kita bisa berikan kepercayaan pada anak-anak muda untuk mengelolanya,&rdquo; pungkasnya.

&nbsp;

&nbsp;

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera ikut menanggapi tweet sindiran Fadli Zon kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (foto: Solopos)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-setuju-dengan-fadli-zon-pks-ikut-sindir-jokowi-ahok-soal-bumn.jpg

Setuju dengan Fadli Zon, PKS Ikut Sindir Jokowi-Ahok Soal BUMN

Winnetnews.com - Selain berangkulan dan bercengkrama dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden Jokowi juga dikeetahui telah berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Hal ini diketahui dari pernyataan Sohibul Iman yang menyatakan bahwa dirinya dan Jokowi juga telah berpelukan erat.

&ldquo;Saya rangkulan dengan Pak Jokowi,&rdquo; kata Sohibul kepada wartawan, dikutip dari Detik News, Selasa (12/11).

Isu rangkul-merangkul ini mencuat ke publik setelah Jokowi pada momen HUT Golkar ke-55 pekan lalu, yang dinilai menyindir Surya Paloh. Jokowi mengatakan dirinya tidak pernah dirangkul atau dipeluk oleh Surya Paloh. Setelah dimintai keterangan, Jokowi mengaku jika pernyataan tersebut dimaksudkan untuk candaan saja. Hal ini diungkapkannya dalam Penutupan Kongres II NasDem tadi malam. Tidak hanya Jokowi yang menganggapnya bercanda, Sohibul Iman juga berpikir demikian.

&ldquo;Itu dimaksukan sebagai candaan Pak Jokowi saja. Lan Pak Jokowi bilang jika rangkulan tidak ada buruknya, malah itu baik-baik saja. Apalagi kalau niatnya baik, untuk mempersatukan bangsa,&rdquo; jelas Sohibul.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="421" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573528700.jpg" width="750" />
<figcaption>Sohibul Iman, Joko Widodo, dan Surya Paloh (foto: Tribunnews)</figcaption>
</figure>
</div>

Dilansir dari Detik.com, proses rangkulan Jokowi dengan Sohibul Iman tersebut bermula saat Surya Paloh memanggil Sohibul untuk mendekat. &ldquo;Semua (di sekitar Paloh dan Jokowi) masih komplit. Ada Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, Jokowi, Surya Paloh, Jusuf Kalla. Saya salaman, bahkan dengan Jokowi saya cipika-cipiki,&rdquo; kata Sohibul.

Bahkan ketika Jokowi tiba di lokasi, Sohibul mengatakn bahw dirinya sudah bersalaman terlebih dahulu. Hanya saja, saat acara berlangsung, Sohibul berada di barisan para pemimpin parpol sementara Jokowi berada di barisan pertama bersama Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain berangkulan dan bercengkrama dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden Jokowi juga dikeetahui telah berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul I...

diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

Jokowi dan Sohibul Iman berpelukan (foto: Katadata)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-diisukan-musuhan-presiden-pks-ngaku-cipika-cipiki-dengan-jokowi.jpeg

Diisukan Musuhan, Presiden PKS Ngaku Cipika Cipiki dengan Jokowi

Winnetnews.com -&nbsp;Momen Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah rupanya benar-benar dimanfaatkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka. Secara blak-blakan, Gibran mengaku ogah menunggu akhir masa jabatan sang ayah sebagai presiden di 2024.

Ditemui di acara talk show Banteng Muda Indonesia di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (10/11), Gibran mengaku telah dewasa meski dulu sempat apolitis. Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pembuktian dirinya sebagai generasi milenial yang perduli terhadap perkembangan bangsa.

&quot;Kelamaan. Ya momennya itu sekarang. Ya memang benar, dulu saya seperti itu. Sekarang mungkin karena proses pendewasaan. Saya mulai menyadari sebagai anak muda, kita harus mulai mengubah stereotip, mulai mengubah mindset orang-orang bahwa politik itu selalu kotor,&quot; beber Gibran seperti dikutip Detik.com.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573440291.jpg" width="800" />
<figcaption>Gibran Rakabuming Raka di acara&nbsp;tralkshow&nbsp;Banteng Muda Indonesia di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (10/11). 
[Foto: Kompas.com]</figcaption>
</figure>
</div>

Gibran mengungkapkan jika dirinya sempat ragu masuk ke dunia politik lewat jalur PDIP. Kala itu Gibran berpandangan jika PDIP merupakan partai kolot, jadul, dan kaku.

Namun, Gibran mengubah stigma PDIP ketika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menggambarkan sistem politik di PDIP, terutama di sektor digitalisasi dan teknologi mengingat zaman yang semakin maju.

&quot;Saat itu saya langsung &#39;tek&#39;, ah partai ini punya masa depan. Partai ini ternyata nggak jadul-jadul banget. Partai ini sudah punya visi beberapa puluh tahun ke depan,&quot; ujar Gibran.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="531" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573440705.jpg" width="800" />
<figcaption>Gibran Rakabuming Raka mendaftar di PDIP Surakarta. [Foto: Liputan6.com]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Jadi di situ saya merasa justru partai yang punya visi misi untuk menampung anak muda itu ya PDIP. Itu alasannya. Kalau yang mengubah bukan anak muda, ya nggak mungkin bisa. Karena ini momennya anak muda untuk jadi penggerak, bukan jadi objek yang digerakkan,&quot; sambung kakak kandung Kaesang Pangarep tersebut.

Gibran menambahkan, dirinya sudah memulai sosialisasi kepada calon pemilih. Salah satu cara adalah dengan menemui masyarakat secara langsung.

&quot;Kita udah ke masyarakat, udah blusukan juga. Tim udah gerak di bawah,&quot; lanjutnya.

Gibran menjelaskan, telah memutuskan maju melalui PDIP, bukan independen sebagaimana yang diisukan belakangan. Selain dari PDIP, Gibran juga dilirik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="574" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573440826.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Pilkada 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surakarta, Sugeng Riyanto. [Foto: Medcom.id]</figcaption>
</figure>
</div>

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Pilkada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surakarta, Sugeng Riyanto menilai masuknya Gibran ke radar partai berlambang padi emas itu merupakan respons dari para kader.

&quot;Memang politik itu cair dan peluang mendukung Gibran masih lebar,&quot; kata Sugeng yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Surakarta, Rabu (30/10).

Momen Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah rupanya benar-benar dimanfaatkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka. S...

pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

Kebersamaan Gibran Rakabuming Raka dengan Joko Widodo. [Foto: Boombastis.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pengakuan-gibran-tak-mau-tunggu-akhir-masa-jabatan-jokowi.jpg

Pengakuan Gibran Tak Mau Tunggu Akhir Masa Jabatan Jokowi

Winnetnews.com - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partai tempatnya bernaung tidak memiliki hubungan buruk dengan Partai NasDem. Ia juga mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh masih berhubungan baik.

&ldquo;Baik-baik saja enggak ada masalah. PDIP dan NasDem juga enggak ada masalah,&rdquo; celetuk Djarot, dikutip dari Okezone, Senin (11/11).

Djarot menilai manuver politik yang dilakukan Surya Paloh dengan merangkul Presiden PKS Sohibul Iman merupakan langkah biasa. Ia membenarkan jika elite politik memang sepatutnya membangun silahturahmi politik kedati berbeda secara pemikiran. Di sisi lain, ia tidak menganggap ujaran Jokowi sebagai bentuk sindirin&nbsp;kepada Surya Paloh.

&ldquo;Kalau saya melihat ya seperti rangkulan biasa. Pak Jokowi juga tidak bermaksud menyindir. Dia ngomong apa adanya. Untuk pihak yang merasa tersindir ya enggak usahlah. Silahtruahmi politik oke, jangan terlampau baperan,&rdquo; ungkap Djarot.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="480" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573440904.jpg" width="640" />
<figcaption>Surya Paloh dan Sohibul Iman berpelukan (foto: Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
</div>

Djarot mengatakan bahwa saat ini NasDem terhitung sebagai partai koalisi pemerintah. Ia mengimbau Surya Paloh dan tim untuk lebih fokus mendukung Jokowi-Ma&rsquo;ruf terlebih dahulu daripada sibuk mengambil ancang-ancang untuk Pilpres 2024 yang dirasanya masih terlampau jauh.

&ldquo;Mau gak mau kan NasDem ada dalam pemerintahan, tentunya mau ngomong Pilpres 2024 masih sangat jauh. Parpol harus bisa memperkuat konsolidasi kabinet, ini harus solid dulu. Menurut saya pribadi yaudah sih biarin aja. Fokus dulu dengan urusan kabinet saat ini,&rdquo; pungkasnya.

Sebelumnya, banyak spekulasi dari media yang menyebut jika NasDem dan koalisi pemerintah mengalami gonjang-ganjing pasca peristiwa mesra Surya Paloh dan Sohibul Iman. Jokowi bahkan sempat melontarkan kecemburuan karena tidak dipeluk oleh Surya Paloh.

&nbsp;

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partai tempatnya bernaung tidak memiliki hubungan buruk dengan Partai NasDem. Ia juga mengatakan bahwa Me...

djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-djarot-tegaskan-pdip-dan-nasdem-baik-baik-saja-minta-masyarakat-jangan-baperan.jpg

Djarot Tegaskan PDIP dan NasDem Baik-Baik Saja, Minta Masyarakat Jangan Baperan

Winnetnews.com - Ada yang baru dari Fahri Hamzah dan Anis Matta pasca hengkang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka berdua membentuk partai baru, namanya Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Kemang, Jakarta, Minggu (10/11).

Secara aklamasi, dua inisiator tersebut langsung menjabat sebagai ketua dan wakil ketua yang masing-masing diisi oleh Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

&ldquo;Sekjen-nya Pak Mahfudz Sidik, Bendahara Umum-nya adalah Pak Ahmad Riyaldi. Kami berempat ini memang pernah menjadi anggota DPR,&quot; kata Fahri seperti dilansir Detik.com.

Fahri mengatakan struktur lain dalam kepengurusan partai terus berkembang hingga ke daerah. Namun, ia belum menyebutkan siapa punggawa-punggawa Partai Gelora lainnya.

&quot;Kemudian struktur lainnya juga berkembang, termasuk kemarin pendiri terus berkembang, misalnya ada Pak Deddy Mizwar. Pokoknya nanti banyak pengurus, ada tokoh-tokoh lain akan masuk. Terus terang kami nggak mau gembar-gembor dulu, ini partai kita mulai dengan low profile. Yang penting adalah penguatan struktur sampai ke daerah, ke wilayah kita perkuat,&quot; ujarnya.

Fahri juga belum mengungkapkan posisi Deddy Mizwar dalam kepengurusan Partai Gelora. Namun, Fahri menyebut Deddy Mizwar ingin &#39;kerja&#39; atau terlibat langsung di Partai Gelora.

&quot;Beliau sambil jalan kita obrolin. Dia pingin kerja, kata dia begitu. Dia bilang &#39;saya nggak mau sekadar simbolik, saya mau kerja&#39;. Nah jadi banyaklah. Dia kan orang seni, content creator, dia kan sutradara, tentu banyak tempatlah buat dia. Dia bilang dia mau kerja. Dia nggak mau sekadar simbolik, dia pengen kerja juga, ya udah itu nanti kita lihatlah,&quot; jelas Fahri.

Fahri juga mengaku sempat ditawari mengakuisisi partai yang tidak lolos ke parlemen dan tinggal mengganti pengurusnya. Namun, Fahri menyebut para pendiri Partai Gelora menolak karena ingin berjuang dari nol.

&quot;Kami mau berjuang dari nol. Makanya ini seluruh pengurus struktur wilayah sampai 34 provinsi betul-betul dimulai dari nol. Ini tidak ada ngambil struktur partai lain, ini murni kita dari bawah sampai ke tingkat atas. Dan aktanya ini akta baru, akta yang murni baru yang merupakan ikhtiar dan upaya kita sendiri,&quot; sebut Fahri.

Ada yang baru dari Fahri Hamzah dan Anis Matta pasca hengkang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka berdua membentuk partai baru, namanya Partai Gelomba...

partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

Deklarasi Partai Gelora di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/11). [Foto: Tribunnews.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-partai-gelora-barisan-sakit-hati-pks-plus-deddy-mizwar.jpg

Partai Gelora, ‘Barisan Sakit Hati’ PKS Plus Deddy Mizwar

Winnetnews.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo menyindir Ketua Umum Parai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Melihat sindiran Jokowi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan bahwa hal tersebut wajar terjadi.

&ldquo;Berpelukan itu setiap politisi kan kalau bertemu pasti berpelukan. Saya kalau ketemu Pak Surya juga suka berpelukan,&rdquo; kata Sandiaga, dilansir dari Merdeka.com, Jumat (08/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573204263.jpg" width="800" />
<figcaption>Surya Paloh dan Sohibul Iman berpelukan (foto: Tribunnews)</figcaption>
</figure>
</div>

Menurut Sandiaga, pertemuan antara Surya dan Sohibul jangan diasumsikan buruk terlalu cepat. &ldquo;Jangan terlalu cepat menangkap isi berita lah. The news cycle ini cepat berubah sekarang. Dalam dua tiga hari saja sudah berubah dan akan terus berubah,&rdquo; celetuk Sandiaga.

Ia khawatir jika pemberitaan yang ada baru-baru ini justru memecah belah banyak pihak. &ldquo;Jangan terlalu berlebihan menanggapi isi berita,&rdquo; katanya kemudian.

<h3>Sindirian Jokowi</h3>

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi secara halus mendyindir pertemuan Surya dan Sohibul.

&quot;Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam ini lebih cerah dari biasanya sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS,&rdquo; kata Jokowi pada Rabu (06/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="530" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573204209.jpg" width="800" />
<figcaption>Surya Paloh dan Joko Widodo (foto: VOA ISLAM)</figcaption>
</figure>
</div>

Jokowi menulai pertemuan antara Surya dan Sohibul sangatlah cair. Ia mengaku tidak paham makna pertemuan tersebut. &quot;Wajahnya cerah setelah beliau berangkulan dengan pak Sohibul Iman, saya tidak tahu maknanya apa,&quot; lanjut Jokowi.

Jokowi bahkan mengaku jika dirinya tidak pernah mendapatkan rangkulan hangat dari Surya. &ldquo;Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya,&rdquo; canda Jokowi kala itu.

Presiden Joko Widodo menyindir Ketua Umum Parai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Melihat sindiran Jokowi, Wakil Ketua Dewan Pem...

jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-sindir-surya-paloh-karena-berpelukan-dengan-ketum-pks-sandiaga-saya-juga-suka-berpelukan.jpg

PKS

PKS, Demokrat, dan PAN Kompak Desak Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kritisi Kartu Prakerja, Politisi PKS: Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dua Cawagub DKI akan Jalani Fit and Proper Test Hari Ini

Latest News

Kemesraan PKS dan Demokrat di Cikeas, Potensi Koalisi Pilkada 2020?

PKS Usung Paslon Sagiran-Soimah di Pilkada Bantul 2020

Paloh Curhat ke PKS Soal Pansus Jiwasraya, Sohibul: Jokowi Tolak Usulan DPR

Rapat dengan Mendag, DPR Fraksi PKS Kepingin Ganja Jadi Komoditas Ekspor

Anies kepada Sandi: Welcome Back Bro!

Jelang Penentuan Kursi Cawagub DKI, Anies Titip Pesan Khusus

Gerindra dan PKS Nilai Aksi Dewi Tanjung ke Anies Bermuatan Politik

Iuran BPJS Naik, PKS: Dasar Rezim Zalim!

Isu Kepala Daerah Dipilih DPRD Bergulir, PKS Khawatir Pilkada Jadi Ladang Oligarki

Setuju dengan Fadli Zon, PKS Ikut Sindir Jokowi-Ahok Soal BUMN

Diisukan Musuhan, Presiden PKS Ngaku Cipika Cipiki dengan Jokowi

Pengakuan Gibran Tak Mau Tunggu Akhir Masa Jabatan Jokowi

Djarot Tegaskan PDIP dan NasDem Baik-Baik Saja, Minta Masyarakat Jangan Baperan

Partai Gelora, ‘Barisan Sakit Hati’ PKS Plus Deddy Mizwar

Jokowi Sindir Surya Paloh Karena Berpelukan dengan Ketum PKS, Sandiaga: Saya Juga Suka Berpelukan!

NasDem Ingin Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Partai Apa Saja yang Ikut Serta?

NasDem Mulai ‘Peluk’ PKS, Bincang Koalisi Pilpres 2024?

Pemprov DKI Beli Lem Aibon Rp82 Miliar, Politisi Gerindra: Mau Buat ‘Ngelem’ Berjamaah?

Muncul Anggaran ‘Aneh’ DKI, PKS Bela Anies Tak Punya Wakil Gubernur

Kader PKS Usul Eks Menkominfo Jadi Calon Wali Kota Medan

Fahri Hamzah Pastikan Kelahiran Garbi Menjadi Parpol Baru di Indonesia

SBY dan AHY dipastikan Tidak Hadir di Kediaman Prabowo

Hasil Final Rekapitulasi Pileg 2019: PDIP Raup Suara Terbanyak

Kasasi Ditolak, PKS Harus Bayar Rp 30M ke Fahri Hamzah

PKS Akan Hapus Pajak Motor, Anies: Akan Dikaji Lebih Dulu

Hidayat: Pengganti Sandiaga dari PKS

Beda dengan Golkar, PKS Dukung Imbauan SBY Terkait Gempa Sulteng