Winnetnews.com - &nbsp;Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.&nbsp;

&quot;Mengabulkan gugatan para Penggugat. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dinyatakan oleh Tergugat I dan II... adalah perbuatan melanggar hukum,&quot; ujar Hakim Ketua Nelvy di PTUN Jakarta, hari ini, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, dalam perkara tersebut pihak tergugat 1 adalah adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Republik Indonesia.

Majelis hakim memutuskan&nbsp;menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, Internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, jika ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut.&nbsp;

Pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah berawal pada Agustus 2019 lalu terkait dengan kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Setelah pemblokiran itu, gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll menggugat pemerintah ke PTUN karena dinilai tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

-------------------------

Catatan redaksi: Berita&nbsp;ini telah mengalami dua perubahan. Pertama, sebelumnya kami menulis Tergugat&nbsp;juga&nbsp;divonis meminta maaf ke masyarakat. Keterangan ini&nbsp;didapat dari situs resmi PTUN Jakarta. Kemudian didapat konfirmasi bahwa penasihat umum telah membatalkan permintaan&nbsp;tersebut dan hakim juga telah membenarkan tidak ada vonis demikian. Kedua, kami juga melakukan revisi dengan menghapus&nbsp;nama Jokowi dan Rudiantara&nbsp;untuk mempertegas bahwa pihak Tergugat ialah jabatan&nbsp;Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika dan bukan individu tertentu

&nbsp;

&nbsp;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pembl...

jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-dan-menkominfo-divonis-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua-1591183093.jpg

Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah Atas Pemblokiran Internet di Papua

WinNetNews.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

&quot;Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,&quot; kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

&quot;Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,&quot; sambung hakim membacakan amar putusan.&nbsp;

Sebelumnya, KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU menyampaikan pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 itu pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurusan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.&nbsp;

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI. (detikcom)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk P...

pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pkpi-memenuhi-syarat-jadi-peserta-pemilu-2019.jpg

PKPI Memenuhi Syarat Jadi Peserta Pemilu 2019

WinNetNews.com - Ketua Partai Idaman Rhoma Irama dan pengurus partai mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka akan mengajukan banding terkait putusan Bawaslu.

Pantauan di PTUN, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (8/3/2018), Rhoma dan rombongan tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Rombongan Rhoma kompak memakai jas hijau berlambang Partai Idaman.&nbsp;

Rhoma dan rombongan terlihat membawa satu bendel map tebal warna kuning. Mereka juga terlihat membawa lima dokumen yang dijilid.&nbsp;

Mereka tak memberikan keterangan apapun, dan langsung mendaftarkan gugatan mereka ke loket 1 di meja pendaftaran. Petugas terlihat mengecek berkas-berkas yang dibawa Partai Idaman.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan untuk menolak gugatan Partai Idaman menjadi peserta Pemilu. Gugatan itu ditolak pada Senin (5/3).

Gugatan itu ditolak lantaran Partai Idaman dinilai tidak memenuhi syarat administrasi. Dengan begitu, Partai Idaman tidak mengikuti tahapan verifikasi yang menjadi syarat peserta pemilu. (detikcom)

Ketua Partai Idaman Rhoma Irama dan pengurus partai mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka akan mengajukan banding terkait putus...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-partai-idaman-ajukan-gugutan-ke-ptun.jpg

Partai Idaman Ajukan Gugutan ke PTUN

WinNetNews.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggugat soal status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif jadi Gubernur DKI Jakarta ke PTUN. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyatakan, Presiden Jokowi mempersilakan pengaduan tersebut.&quot;Proses begitu ya silakan saja. Selama di jalur hukum, Presiden menghormati proses hukum itu,&quot; kata Johan saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2017).Selama masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan. Tentu saja setiap keputusan yang diambil pasti ada yang puas, ada yang tidak.&quot;Kalau ada yang tidak puas dengan sebuah kebijakan lalu menggunakan saluran hukum, ya silakan,&quot; ungkap Johan.Sementara itu Mahkamah Agung sudah mengeluarkan fatwa terkait status Ahok dan diserahkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun Tjahjo masih merahasiakan isi fatwa tersebut.Meski sudah ada Fatwa MA, namun jika ada yang melayangkan gugatan ke PTUN tetap diperbolehkan. &quot;Itu hak warga negara,&quot; kata Johan.Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengaku telah menyampaikan gugatan ke Presiden Joko Widodo ke PTUN. Hisyam menilai pemerintah tidak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai status Ahok. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah mengatur jelas.&quot;Jam sebelas tadi saya dan Sekjen bersama pengurus harian Parmusi datang ke PTUN di Jakarta Timur untuk melaporkan Jokowi. Kami sampaikan gugatan agar segera melaksanakan Undang-Undang Pemda,&quot; jelas Hisyam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2).

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggugat soal status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif jadi Gubernu...

acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-acta-gugat-ahok-ke-ptun-presiden-silahkan-pengaduan-di-jalur-hukum.jpg

ACTA Gugat Ahok ke PTUN, Presiden: Silahkan Pengaduan di Jalur Hukum

Kuasa hukum tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan OC Kaligis, Humprey Djemat mengatakan rampungnya berkas penyidikan tidak akan mengganggu proses praperadilan yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Ia mengatakan pihaknya tetap berpegang pada permohonan KPK kepada hakim untuk menunda sidang selama dua minggu. Permohonan itu disampaikan untuk mempersiapkan bukti surat, saksi termasuk berkoordinasi dengan ahli dan menyiapkan surat administrasi lainnya."Kami tetap meminta praperadilan tetap jalan," ujar Humprey di Kantor KPK, Selasa (11/8).Diketahui, kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghadiri sidang praperadilan pertama yang diajukan tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, Otto Cornelis Kaligis pada Senin (10/8) lalu.Melalui perdebatan antara kuasa hukum Kaligis dan Hakim Suprapto, akhirnya sidang praperadilan tersebut ditunda selama satu pekan dan akan digelar kembali, Selasa (18/8) mendatang.Hal ini yang kemudian dipertanyakan pihak OC Kaligis. Humprey mengatakan KPK tidak jujur pada saat praperadilan. Seharusnya, ujar Humprey, KPK dapat jujur memberitahu hakim praperadilan apabila memang berkas penyidikan telah rampung dan akan dilimpahkan ke pengadilan."Menunda kan bukan untuk P21. Tapi ternyata pelimpahan yang nanti menggugurkan praperadilan," ucapnya.Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 82 ayat (1) huruf d, permohonan praperadilan yang diajukan tersangka otomatis gugur bila pengadilan pokok perkara dimulai. Bunyi pasal tersebut adalah "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.(cn)

Kuasa hukum tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan OC Kaligis, Humprey Djemat mengatakan rampungnya berkas penyidikan tidak akan m...

berkas-dilimpahkan-kaligis-berkeras-lawan-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1266.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1266.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1266.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1266.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1266.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1266.jpg

Berkas Dilimpahkan, Kaligis Berkeras Lawan KPK

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indiriyanto Seno Adji menjelaskan, tersangka suap sekaligus pengacara kondang OC Kaligis akan merugi jika tak mau diperiksa tim penyidik terkait kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan."Kami berpendapat justru merugikan penyidikan yang bersangkutan (jika tidak mau diperiksa)," kata Indriyanto saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/7).KPK mengklaim telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada OC Kaligis sebagai saksi sekaligus tersangka. Kebebasan tersebut termasuk dalam memberikan keterangan. "Itu hak penuh tersangka tidak memberikan jawaban dan tidak mau tanda tangan. Kita serahkan kepada yang bersangkutan," katanya.Alhasil, OC Kaligis tak dapat dikenakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal merintangi atau menghalangi penyidikan.Seperti yang diberitakan sebelumnya, OC Kaligis menolak diperiksan sebagai saksi untuk anak buahnya sekaligus tersangka dalam kasus yang sama, M Yagari Bhastari (Geri) yang merupakan anak buah Kaligis, Selasa (28/7).“Hari ini tekanan darah OC Kaligis tinggi. Menurut dia 190/90. Kata dia, ‘Lebih baik saya ditembak mati kalau diperiksa hari ini’,” kata anggota tim kuasa hukum Kaligis, Ramdan Alamsyah, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.Ini adalah penolakan Kaligis yang kedua kalinya untuk diperiksa dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Kaligis pernah menyebut, selain tersangka dia punya hak ingkar, penolakan itu dilakukannya agar kasus ini bisa cepat selesai dan dilimpahkan ke pengadilan. Kaligis menyatakan bahwa lebih baik keterangannya diberikan pada saat di pengadilan nanti.Kaligis ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan dan kemudian ditahan pada Selasa (14/7). Penahanan OC dilangsungkan setelah KPK menahan lima orang tersangka dalam kasus serupa yang tertangkap tangan tengah bertransaksi suap.Selain Geri, mereka yang ditangkap yakni Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, dan Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan.Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita duit US$ 15 ribu dan Sin$ 5 ribu yang diduga sebagai duit suap. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti sebagai tersangka.(cn)

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indiriyanto Seno Adji menjelaskan, tersangka suap sekaligus pengacara kondang OC Kaligis akan mer...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/826.jpg

KPK: OC Kaligis Rugi Kalau Ogah Diperiksa

Pengusutan KPK tak berhenti hanya dengan menetapkan pengacara kawakan Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan. KPK masih membidik tersangka lain, yakni pemilik uang suap.Informasi yang didapat, Rabu (15/7/2015) tim penyidik KPK saat ini sudah mendapatkan beberapa petunjuk soal siapa pemilik suap ini. Tinggal menunggu waktu akan ada penetapan tersangka baru kasus suap hakim PTUN ini.Namun, Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji mengaku saat ini sprindik untuk tersangka baru kasus suap hakim PTUN Medan belum diteken. Pasalnya, tim saat ini tengah berfokus untuk mengorek keterangan dari OC Kaligis yang telah dijebloskan ke Rutan Guntur."Belum ditentukan (kapan akan menerbitkan sprindik baru), karena kami masih perlu pemeriksaan terhadap OCK," jelas Indriyanto.'Nyanyian' OC Kaligis ini akan sangat membantu KPK untuk menentukan siapa pihak lain yang bertanggung jawab atas kasus ini. Namun, untuk diketahui, dalam perkara di PTUN Medan, OC Kaligis disewa oleh pihak Pemprov Sumatera Utara agar gugatannya menang.Sebelumnya, komisioner KPK yang lain, Johan Budi menyebut memang KPK tengah membidik tersangka lain. Tersangka yang dibidik adalah pihak pemilik uang suap."Belum berhenti, ini masih dikembangkan, kepada para pihak yang diduga terlibat, apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup, siapapun akan ditindak," jelas Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, Selasa (14/7)."Ini masih didalami sumber uang yang digunakan," tegas Johan.(cn)

Pengusutan KPK tak berhenti hanya dengan menetapkan pengacara kawakan Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan. KPK masih membidik te...

setelah-oc-kaligis-kpk-bidik-tersangka-baru-kasus-suap-hakim-ptun-1

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/513.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/513.jpg

PTUN