WinNetNews.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengkajian pelaksanaan Ujian Nasional (UN).&quot;Untuk UN, kami melakukan kajian internal. Kami akan lihat manfaatnya, karena terbatasnya anggaran. Apalagi tahun depan, banyak program prioritas lainnya,&quot; ujar Mendikbud saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa malam.Pelaksanaan UN dikaji ulang karena saat ini UN tak lagi menjadi penentu kelulusan.Pada 2016, besarnya anggaran untuk mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp94 miliar.Selain juga diselenggarakan UN Perbaikan bagi anak yang ingin memperbaiki nilai UN.Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran Kemdikbud pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp39,823 triliun.Jumlah tersebut sama persis dengan anggaran yang disampaikan oleh Kemdikbud.&quot;Di sejumlah kementerian memang terjadi pengurangan anggaran. Tapi khusus untuk pendidikan, karena menjaga konstitusi maka Banggar memutuskan Kemdikbud tidak mengalami pengurangan serupiah pun,&quot; kata anggota Komisi X DPR, I Wayan Koster.Sejumlah pemerhati juga meminta agar pelaksanaan UN Perbaikan juga ditinjau ulang karena dinilai menghamburkan uang.&quot;Kalau sedang efisiensi, maka program penting yang harus diprioritaskan. UN Perbaikan harus ditinjau ulang, karena program yang mubadzir,&quot; kata pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengkajian pelaksanaan Ujian Nasional (UN)."Un...

pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pelaksanaan-ujian-nasional-mendikbud-untuk-un-kami-sedang-lakukan-kajian-internal.jpg

Pelaksanaan Ujian Nasional, Mendikbud: Untuk UN, Kami Sedang Lakukan Kajian Internal

WinNetNews.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan meningkatkan asumsi subsidi listrik dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Adapun peningkatan jumlah anggaran untuk subsidi listrik dengan berkisar antara Rp43,21 hingga Rp60,53 triliun. Sedangkan, pada tahun ini Kementerian ESDM akan menyusun RAPBN-P 2016 untuk subsidi listrik, dari Rp38,39 triliun menjadi Rp59,04 triliun atau Rp60,46 triliun."Ada enam hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan fiskal subsidi listrik 2017," kata Sudirman di ruang rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Selasa, 14 Juni 2016.Pertama, meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik.Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.Ketiga, melanjutkan pemberian subsidi listrik untuk seluruh pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan pelanggan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA.Keempat, meningkatkan rasio elektrifikasi.Kelima, meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu baran, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik.Keenam, mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yg lebih efisien, khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara asing dan mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.Selanjutnya, Said mengatakan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi 2017 yang sebesar 92,75 persen, akan lebih difokuskan pada daerah Timur. "Di timur jadi fokus karena daerah yang enggak ada akses listrik. Bikin 10 MW di sana jauh lebih berarti ketimbang nambah yang sudah ada listrik," tuturnya.Dia mengungkapkan asumsi dasar subsidi listrik pertumbuhan penjualan listrik di 2017 mencapai delapan sampai sembilan persen, dengan penjualan listrik Rp234,18 triliun - Rp236,24 triliun.Lalu, pihaknya menargetkan penurunan susut jaringan mencapai delapan persen, dengan beberapa upaya, yaitu meningkatkan kualitas jaringan distribusi, penambahan trafo distribusi sisipan baru, dan meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal.&#160;

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan meningkatkan asumsi subsidi listrik dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

sudriman-said-asumsi-subsidi-listrik-akan-ditingkatkan-dalam-rapbn-2017

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28977.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28977.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28977.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28977.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28977.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28977.jpg

Sudriman Said: Asumsi Subsidi Listrik akan ditingkatkan dalam RAPBN 2017

WinNetNews.com - Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di Barkrie Tower dua hari sebelum paripurna RAPBN 2016 digelar di DPR. Kala itu KMP mengancam menolak RAPBN 2016, namun di luar rapat itu semua berubah.Mengungkap hasil pertemuan elite KMP pada Rabu (28/10) lalu, Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah menuturkan KMP bakal menolak pos tidak jelas di RAPBN 2016. Kurang lebih KMP mengajukan sejumlah syarat jika ingin pembahasan RAPBN 2016 berjalan lancar."Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Karena kalau kita belum tahu pemasukan kita berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian," kata Fahri, Kamis (29/10) kemarin.KMP menyoroti alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN. Menurut KMP hal itu tidaklah diperlukan. Karena alokasi PMN yang sebelumnya juga tidak terserap sempurna."Sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," imbuh Fahri.itikus PKS ini.Menyadari KMP bakal menolak RAPBN 2016, pemerintahan Jokowi-JK tak tinggal diam. Lobi pun dilancarkan, tak main-main yang melobi langsung Wapres Jusuf Kalla.Tak lama setelah rapat KMP itu ternyata JK menemui pimpinan KMP. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum Golkar versi munas Riau Aburizal Bakrie (Ical) dan petinggi parpol KMP lainnya.&#160;"Ada pembicaraan soal RAPBN 2016 nanti tanya saja ke Pak JK hasil pembicaraannya apa," bisik pihak internal KMP.Tampaknya lobi JK cukup berhasil. Wapres memang sudah yakin sejak beberapa hari lalu bahwa RAPBN tak akan tertunda. "Optimislah pasti akan disetujui?" Kata JK kepada wartawan di istana wapres.Nyatanya memang kini praktis hanya Gerindra yang gamblang menolak RAPBN 2016."Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target. Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," kata juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar, Kamis malam (29/10/2015).Gerindra menyoroti soal tingginya anggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN) yang tinggi, padahal realisasinya pada APBN-P 2015 dinilai rendah. Sementara itu anggaran alutsista yang diajukan dinilai rendah.Anggota KMP punya banyak catatan terkait RAPBN 2016 namun tidak menolak dengan gamblang. Golkar punya enam catatan, yang pertama menilai RAPBN yang diajukan kurang realistis, kedua meminta pemerintah sungguh-sungguh mempergunakan APBN terutama untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, ketiga belum terlihat kesungguhan untuk mengurangi pemakaian BBM serta mengembangkan riset energi baru terbarukan, keempat soal besarnya anggaran PMN, kelima meminta pemerintah betul-betul mengawasi distribusi dana desa, dan terakhir penerimaan pajak negara masih lambat.PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi juga memberikan catatan-catatan untuk bisa menerima RAPBN 2016. Hal yang paling disorot pun sama, yakni mengenai besarnya PMN yang dianggarkan. Soal minimnya anggaran alutsista juga disoroti oleh Fraksi Partai Demokrat. Meski kesimpulannya setuju dengan RAPBN 2016, FPD juga meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan asumsi dasar makro.Kalau bicara tentang catatan, Fraksi PKS paling banyak memberikan untuk pemerintah. PKS pada akhirnya setuju dengan RAPBN 2016, tetapi ada 18 catatan yang disematkan. PMN menjadi salah satu catatan itu karena dinilainya rawan diselewengkan. Pencapaian pajak yang masih kurang, hingga pagu anggaran untuk perguruan tinggi yang belum disesuaikan juga memunculkan tanda tanya buat PKS.Mengenai penerimaan pajak juga jadi catatan kritis dari Fraksi PKB, meski menerima RAPBN 2016. Pendapatan negara juga disebut turun oleh fraksi yang sebetulnya juga merupakan pendukung pemerintah ini. Catatan juga dilontarkan oleh Fraksi PAN kepada pemerintah. Lagi-lagi PMN adalah yang paling menjadi sorotan.Untuk Fraksi NasDem dan Hanura juga memiliki catatan yang hampir serupa. Lalu terakhir adalah PPP yang sebetulnya tak menegaskan menerima atau pun menolak ketika menyampaikan pandangan. Tetapi pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa F-PPP menerima RAPBN 2016.Dengan mayoritas fraksi di DPR menyetujui diprediksi pengesahan RAPBN 2016 bakal berjalan lancar. Tentu jika semua catatan fraksi-fraksi diakomodasi oleh pemerintah. disadur dari detiknews

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di Barkrie Tower dua hari sebelum paripurna RAPBN 2016 digelar di DPR. Kala itu KMP mengancam menolak RAPBN 2016, nam...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/6360.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/6360.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/6360.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/6360.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/6360.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/6360.jpg

Gerindra Ditinggal

WinNetNews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 2.095,7 triliun, setelah menggelar rapat dengan pemerintah hingga pagi.Rapat ini dimulai pukul 17.30 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 03.00 WIB. Hasil rapat ini kemudian akan dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini juga sekitar pukul 10.00 WIB."‎Dengan semua pernyataan mini akhir fraksi, termasuk laporan Banggar di Paripurna. Oleh karena itu nanti disiapkan laporan agar tidak ada yang tertinggal," ujar Ketua Umum Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat mengetuk palu persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).Mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk disahkan Rancangan APBN ini sebagai UU APBN 2016 dalam sidang paripurna. Kecuali fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan penolakan. Sedangkan fraksi PPP tidak menyatakan diterima atau ditolak, melainkan hanya persetujuan untuk diteruskan ke pembahasan selanjutnya.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/benarkah-kmp-tolak-rapbn-2016">Benarkah KMP Tolak RAPBN 2016</a>Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan‎, hasil pembahasan ini memberikan sinyal positif dalam perekonomian 2016 bahwa pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis."Pemerintah akan melanjutkan program prioritas nasional, seperti infrastruktur, konektifitas‎, serta program nawa cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah," ujar Bambang pada kesempatan yang sama. disadur dari detik &#160;

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 2.095,7 triliun, setelah menggelar rap...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/6322.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/6322.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/6322.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/6322.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/6322.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/6322.jpg

Banggar DPR Setujui APBN

WinNetNews.com - Pemerintah memberi sinyal akan menempuh sejumlah kompromi terkait pembahasan RAPBN 2016.Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (29/10/2015)."Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakinilah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle' untuk menyejahterakan rakyat," kata Pramono setelah menunaikan Shalat Dhuhur di Masjid yang terletak di depan Komplek Rumah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).Ia yakin tidak akan ada kebuntuan, karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar.Menurut dia, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya."Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," ucapnya.&#160;Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dan dirinya."Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," imbuh Pramono.Presiden telah memberikan arahan kepada sejumlah menteri agar meminimalisasi perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016.Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam Nawacita."Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," tutur Pramono.Presiden, kata Pramono, tidak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung, melainkan melalui menteri-menterinya. disadur dari bisnis indonesia

Pemerintah memberi sinyal akan menempuh sejumlah kompromi terkait pembahasan RAPBN 2016.Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering I...

hindari-kebuntuan-rapbn-pemerintah-pilih-jalan-kompromi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/6301.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/6301.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/6301.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/6301.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/6301.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/6301.jpg

Hindari Kebuntuan RAPBN, Pemerintah Pilih Jalan Kompromi

WinNetNews.com - Kabarnya Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Benarkah demikian?Seskab Pramono Anung berharap agar DPR segera menyetujui APBN pertama dari Presiden Jokowi itu. Sebab ini merupakan cita-cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan Nawacita. "Arahannya adalah, karena APBN yang sekarang ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden, dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta ke Menkeu,"ungkap Pramono yang dihimpun dari laman detik."Kalau memang masih ada perbedaan, diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," ujar politikus PDIP ini.Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menggelar rapat terakhir untuk membahas RAPBN 2016 yang harus disahkan Jumat (30/10) besok. Ketua Banggar Ahmad Noor Supit sudah mengetahui akan ada penolakan dalam persetujuan RAPBN 2016."Memang di komisi bervariasi, ada catatan diberikan komisi, ada penolakan dari fraksi di komisi tersebut. Saya sudah dapat laporan itu," kata Ahmad Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).Menurutnya, ada sinyal fraksi-fraksi yang menolak itu adalah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan berbagai catatan. Namun, sikap fraksi itu baru diketahui dalam rapat siang nanti."Di KMP yang sekarang ini kelihatannya memang ada yang ingin menolak APBN. Kita lihat sementara sinyalnya begitu, tapi belum lihat di lapangan," tutur politisi Golkar itu.

Kabarnya Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Benarkah demikian?Seskab Pramono Anung berharap agar DPR segera menyetujui...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/6292.jpg

Benarkah KMP Tolak RAPBN 2016

&#160;Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai bahwa harga jual gas Indonesia relatif lebih mahal karena adanya "intermediary function" (fungsi perantara)."Kita sedang menunggu peraturan presiden (perpres) soal tata kelola gas sebagai solusinya, karena sudah banyak analisis yang menilai harga gas kita mahal," kata Menteri Sudirman dalam Rapat Dewan Energi Nasional di Jakarta, Senin.Oleh sebab itu, dalam tata cara alokasi dan penyusunan harga gas harus diatur sedemikian rupa agar lebih transparan, termasuk memberikan persyaratan terentu bagi badan usaha yang ingin masuk di bidang perdagangan gas, ujarnya.Selain menyampaikan hal tersebut, pada rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM itu, Menteri Sudirman juga memaparkan sejumlah isu-isu strategis di bidang energi, seperti program pembangkit 35 gigawatt serta permasalahannya.Sehubungan dengan produksi gas Indonesia, sebelumnya Komisi VII DPR-RI telah menetapkan lifting gas bumi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016."Dari hasil rapat dengan jajaran Kementerian ESDM, kita sepakati batas terbawahnya 1.100 (MMFSCFD), dan batas atasnya 1.300 (MMFSCFD)," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya Widya Yudha di Jakarta, Senin (22/6).Ketika ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM, ia menjelaskan keputusan tersebut sudah melalui proses musyawarah dengan seluruh anggota fraksi di Komisi VII.(cn)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai bahwa harga jual gas Indonesia relatif lebih mahal karena adan...

menteri-sebut-harga-gas-indonesia-relatif-mahal

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/205.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/205.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/205.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/205.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/205.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/205.jpg

RAPBN