Winnetnews.com - &nbsp;Polisi telah menetapkan Habib Rizieq dan menantunya,&nbsp;Muhammad Hanif Alatas sebagai tersangka terkait kasus tes swab di RS UMMI Bogor, keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

Selain Habib Rizieq dan menantu, Dirut RS UMMI, Andi Tatat juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan&nbsp;Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No Tahun 1984 tak hanya itu, ketiganya juga disangkakan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946.

&quot;Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik, sidik konstruksi pasal ditambahkan. Pasal 216 KUHP. Pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Maksimal 10 tahun (penjara),&quot; kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku heran dengan ancaman hukuman yang mencapai dua digit tersebut.

&quot;Bisa sampai 10 tahun luar biasa ya, bayangkan kesalahannya itu lebih berat dari seorang koruptor, koruptor saja ancaman hukumannya kadang-kadang kurang dari itu,&quot; ucapnya seperti dikutip dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (12/1).

Dengan pengenaan ancaman 10 tahun penjara itu, lanjut Refly artinya aparat kembali memiliki legitimasi untuk menahan Habib Rizieq dengan status tersangka.

&quot;Habib Rizieq sudah ditahan jadi rangkap, kalaupun nanti dia menang di pra peradilan atas kasus kerumunan Petamburan dengan pengenaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, maka dia tetap bisa ditahan lagi sebagai tersangka dengan kasus lainnya,&quot; tuturnya.

&quot;Jadi perangkap bagi Habib Rizieq banyak betul ya, sehingga dia tidak hanya dikenai UU yang ancaman hukumannya ringan, tapi juga ancaman hukumannya berat,&quot; sambungnya.

Sebagai pakar yang juga mendalami hukum di Indonesia, Refly menilai ada yang janggal dalam&nbsp;pengenaan pasal 14 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi:

&quot;Pasal ini berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.&quot;

Menurutnya, apabila Habib Rizieq dikenakan terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan, ini sama sekali tidak relevan, karena dalam kasus ini menurutnya Habib Rizieq dia tidak melakukan hal tersebut.

&quot;Padahal dalam kasus Habib Rizieq justru die tidak menyiarkan apa-apa, dia hanya menolak untuk tes swab kan berbeda,&quot; ucapnya.

Kemudian, Refly juga menyoroti soal keonaran yang dinilainya terlalu dipaksakan. Padahal, pihak HRS sama sekali tak membuat onar.&quot;Jadi terkesan bahwa pasal ini adalah pasal yang memang dan bertujuan untuk menjamin Habib Rizieq akan bisa ditahan kalau seandainya nanti di pra peradilannya lolos,&quot; tuturnya.

Refly juga beranggapan bahwa ancama hukuman lebih dari lima tahun untuk pelanggaran yang berhubungan dengan Covid-19 sangat berlebihan.

&quot;Menurut saya terlalu berlebihan mengenakan pasal-pasal dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun yang mengindikasikan seolah-olah ini adalah kejahatan berat,&quot; ucapnya.

&quot;Bayangkan ada ketua umum partai yang korup saja ancaman hukumannya tidak banyak, kemudian dihukum cuman satu tahun dan sekarang sudah bebas. Ketua lembaga negara yang korup hanya dapat hukuman kurang dari lima tahun,&quot; sambungnya.

Ia menduga ada sesuatu di balik rentetan hukuman yang menjerat Habib Rizieq, mulai dari&nbsp;kerumunan Petamburan (6 tahun penjara), Megamendung (1 tahun penjara), dan tes swab RS UMMI (10 tahun penjara) menunjukkan adanya sesuatu.

&quot;Kemudian sekarang juga kasus chatnya dibuka, itu menunjukkan bahwa Habib Rizieq memang sedang dilanda bertubi-tubi masalah hukum dan kita tidak tahu bagaimana ujungnya semua ini,&quot; tuturnya.

&quot;Tapi yang jelas memang Habib Rizieq so far sudah ditersangkakan dengan tiga dakwaan penersangkaan tindak pidana dan kemungkinan akan jadi tersangka lagi dalam kasus chat mesumnya dengan FIrza Husein.&quot; katanya.

Polisi telah menetapkan Habib Rizieq dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas sebagai tersangka terkait kasus tes swab di RS UMMI Bogor, keduanya dijer...

hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hrs-dan-menantu-terancam-10-tahun-penjara-refly-harun-luar-biasa-lebih-berat-dari-koruptor-1610421779.jpg

HRS dan Menantu Terancam 10 Tahun Penjara, Refly Harun: Luar Biasa, Lebih Berat dari Koruptor

Winnetnews.com - &nbsp;Sandiaga Uno mengakui dirinya menghabiskan uang tak sedikit untuk terjun ke dunia politik. Jumlahnnya bahkan mencapai Rp1 triliun.

Seperti diketahui, Sandiaga Uno pernah&nbsp; mencalonkan diri jadi Wagub DKI Jakarta bersama anies Baswedan serta mencalonkan jadi Cawapres bersama Prabowo Subianto pada pilpres tahun 2019 lalu dan menelan kekalahan.

Secara blak-blakan ia mengungkap dalam video wawacara bersama Refly Harun dana yang digelontorkan untuk masuk ke dunia politik.

Awalnya Refly bertanya uang yang dihabiskan selama Pilkada 2017. Sandi pun menyebut angka Rp300 miliar.

&ldquo;Kalau Pilpres 2019 habis berapa bung?&rdquo; kata Refly Harun.

&ldquo;Itu juga sudah saya laporkan (ke LHKPN). Hampir Rp 600-an miliar total Rp1 T (triliun),&quot; ungkap Sandiaga Uno seperti dikutip Zonajakarta.com berjudul &quot;Ikhlas Harta Rp1 Triliun Ludes Demi Politik, Sandiaga Uno: Sayanya Terlalu Naif dan Sedikit Bloon&quot; dari kanal Youtube Refly Harun.

Menanggapi jawaban Sandiaga tersebut, Refly mengatakan&nbsp; bila orang yang tak punya modal besar tak bisa jadi calon presiden.

Sandi sontak langsung membantah dan menyebut&nbsp;bila kesuksesan dalam menjadi calon presiden tidak diukur dengan uang. Menurutnya&nbsp;orang yang tak punya apa-apa pun bisa menjadi kandidat.

Sandiaga pun menyayangkan sikapnya kala itu dan menyebutnya sebagai &#39;naif&#39; dan &#39;bodoh&#39;.

&quot;Tapi ada yang nggak punya apa-apa bisa jadi kandidat. Sayanya aja yang terlalu naif dan sedikit bloon, begitulah,&quot; kata Sandiaga sambil tertawa.

Meski harus kalah dalam kontestasi Pilpres, Sandiaga mengaku tak pernah menyesal terjun ke politik.&nbsp;Saat berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sandi mengaku bila apa yang dilewatinya merupakan salah satu bentuk pengabdian.

&quot;Kalau saya melihat ini sebagai jalur pengabdian. Saya melihat bahwa politik ini sesuatu yang mestinya kita gunakan sebagai kendaraan untuk memperbaiki dan membangun bangsa dan kebaikan,&quot; katanya.

Ia bahkan menegaskan tidak kapok dan tetap percaya untuk membangun bangsa, harus memberikan yang terbaik.

&quot;Jadi kalau untuk membangun bangsa dan kebaikan enggak boleh kapok dong. Kita harus berikan yang terbaik,&quot; ujarnya.

Namun, Sandiaga mengakui&nbsp;lebih memilih menjadi seorang pengusaha daripada berkarier di politik.

&ldquo;Jika disuruh pilih, saya lebih ingin menjadi pengusaha kayaknya, itu sudah DNA maksudnya. Saya itu masih belajar politik. Dan kalau kepentok kanan dan kiri, jika pilih salah satu, saya pilih jadi pengusaha,&rdquo; kata Sandi.

Sandiaga Uno mengakui dirinya menghabiskan uang tak sedikit untuk terjun ke dunia politik. Jumlahnnya bahkan mencapai Rp1 triliun.Seperti diketahui, Sand...

habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

Sandiaga Uno. (Foto: Instagram @sandiuno)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-habis-rp1-triliun-untuk-politik-sandiaga-uno-saya-terlalu-naif-1606273527.jpg

Habis Rp1 Triliun untuk Politik, Sandiaga Uno: Saya Terlalu Naif

Winnetnews.com - &nbsp;Kerumunan yang timbul dari acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan menyisakan sejumlah perdebatan. Beberapa pihak mempersepsikan kerumunan acara HRS sama dengan Pilkada 2020 saat masa pendaftaran.

Terkait hal tersebut, menurut pakar hukum tata negara Refly Harun persoalan tersebut&nbsp;harus dikembalikan ke substantif menyangkut kondisi darurat kesehatan masyarakat.

&quot;Jadi, ini orang mungkin agak lupa bahwa negara kita ini kan sedang dinyatakan dalam kondisi darurat. Bahkan, dua, pertama darurat kesehatan masyarakat, pada 31 Maret kalau tidak salah dinyatakan oleh presiden. Yang kedua darurat bencana nasional tanggal 13 April,&quot; kata Refly, dalam acara Kabar Petang tvOne&nbsp;dikutip&nbsp;Winnetnews&nbsp;Jumat (20/11).

Selain itu Refly juga menegaskan dalam perspektif kondisi darurat tak ada bedanya kerumunan di acara HRS dengan pilkada. Menurut dia, kedua kerumunan itu sama-sama berpotensi melanggar darurat kesehatan masyarakat.

&quot;Jadi, kalau kita dalam perspektif darurat bencana nasional maka sebenarnya tidak beda antara kerumunan HRS dengan kerumunan pilkada. Karena dua-duanya adalah kerumunan yang bisa berpotensi untuk melanggar kedaruratan kesehatan masyarakat, Dan tentu saja dalam perspektif kesehatan kan sama berbahayanya,&quot; kata Refly.

Ia mengaku heran jika ada pihak yang memaklumi kerumunan pilkada karena telah diatur dalam undang-undang. Refly mengingatkan banyak saran yang mendorong agar perhelatan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda mengingat sedang pandemi COVID-19.

&quot;Seolah-olah karena pilkada itu diatur dalam perundang-undangan, orang boleh berkerumun. Menurut saya justru awalnya banyak tuntutan untuk menunda pilkada, itu satu,&quot; tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut Refly, dengan keputusan pilkada yang tak ditunda harusnya&nbsp; kerumunan bisa dihilangkan. Ia menyinggung komitmen kampanye di luar ruang yang mesti dibatasi.

&quot;Tapi, kan faktanya adalah kita tidak aware dengan kondisi darurat kesehatan masyarakat yang kita nyatakan sendiri, Itu menurut saya persoalan,&quot; ujarnya.

&quot;Maka saya kira kalau kerumunan pilkada bermasalah maka tentu kerumunan swasta akan lebih bermasalah lagi. Kira-kira begitu,&quot; kata Refly.

Kerumunan yang timbul dari acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan menyisakan sejumlah perdebatan. Beberapa pihak mempersep...

refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-refly-harun-tidak-ada-bedanya-kerumunan-di-acara-hrs-dengan-pilkada-1605853278.jpg

Refly Harun: Tidak Ada Bedanya Kerumunan di Acara HRS dengan Pilkada

Winnetnews.com - &nbsp;Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Habib Rizieq Shihab berpeluang menjadi calon presiden di Pemilu 2024.

Namun, Refly menambahkan, hal tersebut bisa terjadi apabila ambang batas pretidential threshold dihapuskan. Seperti diketahui presidential threshold&nbsp;merupakan ambang batas syarat partai mengajukan calon presiden dilihat dari perolehan kursi parlemen di DPR.

&ldquo;Kalau memang Habib Rizieq ingin berbuat kepada negara, turun gelanggang, kenapa tidak? Makanya hapuskan presidensial threshold. Tetapi itu tergantung dia, apakah dia akan ikut berpolitik lebih jauh, atau memang tetap menjadi penjaga moral saja,&rdquo; kata Refly disitat dari akun Youtubenya.

Refly menilai peluang&nbsp; Habib Rizieq jadi capres 2024 bisa saja terjadi. Terlebih FPI pernah mau jadi partai. Namun keinginan itu adalah keinginan lama.

&ldquo;Karena saya dengar juga FPI mau berubah jadi partai, walau long time ago. Mungkin ini ide sudah tidak relevan lagi, karena mereka akan lebih ke Amar Maruf Nahi Munkar, atau apapun namanya,&rdquo; kata Refly.

Namun yang pasti menurut Refly, sosok Habib Rizieq dipercaya bakal memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia ke depan. Kendati dia berasal dari jalur non partai.

&ldquo;Mungkin sama seperti Gatot Nurmantyo, walau dalam dimensi berbeda. Satu dimensi keda&rsquo;ian, satu lagi mantan Panglima TNI yang juga punya pengalaman,&rdquo; katanya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Habib Rizieq Shihab berpeluang menjadi calon presiden di Pemilu 2024.Namun, Refly menambahkan, hal tersebut b...

pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pulang-ke-indonesia-refly-harun-sebut-habib-rizieq-berpeluang-jadi-capres-2024-1604650428.jpg

Pulang ke Indonesia, Refly Harun Sebut Habib Rizieq Berpeluang Jadi Capres 2024

Winnetnews.com - &nbsp;Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan kepada Refly Harun terkait dengan kasus ujaran kebencian yang melibatkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Polri menjadwalkan Refly akan dipanggil besok.

&quot;Iya, info dari penyidik demikian (dipanggil), rencananya besok 3 November 2020, pukul 10.00 WIB,&quot; kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono saat dimintai konfirmasi, Senin (2/11).

&quot;Dipanggil sebagai saksi dari tersangka SN,&quot; lanjut Awi.

Seperti diketahui, sebelumnya Gus Nur telah ditetapkan sebagai tersangka&nbsp;dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina Nahdlatul Ulama (NU). Bareskrim Polri memastikan siapa pun yang terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk diperiksa.

&quot;(Gus Nur tersangka tunggal) Sementara demikian, kita tunggu saja, masih berproses. Tentunya nanti siapa pun yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube ini, tentunya akan dipanggil semua. Siapa yang rekam, yang wawancarai, yang&nbsp;ngedit, siapa yang unggah atau&nbsp;upload,&quot; kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).

Terkait kasus ini, kepolisian telah memeriksa empat orang saksi yang terdifri dari pelapor dan saksi ahli.

&quot;(Total) ada 4 saksi, termasuk pelapor, kemudian dua saksi ahli. Ini masih berjalan. Tidak menutup kemungkinan saksi yang lain atau orang yang terlibat dalam pembuatan itu yang mengunggah, yang mengedit, yang men-shooting, semua, termasuk yang wawancara semua akan kita panggil, kita tunggu saja,&quot; ujarnya.

Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian&nbsp;dengan menghina NU lewat video di salah satu akun YouTube. Video yang diunggah pada 16 Oktober&nbsp;itu tayang dalam akun MUNJIAT Channel. Dalam video tersebut Gus Nur tampak sedang berbincang dengan&nbsp;Refly Harun.&nbsp;

Pada menit ke-3.45, Gus Nur kemudian menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini. Menurut Gus Nur, NU saat ini tidak seperti NU yang dulu.

&quot;Sebelum rezim ini, ke mana jalan dikawal Banser. Saya adem-ayem sama NU. Ndak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat itu berubah,&quot; ujarnya dalam video itu.

&quot;Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum. Sopirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan. Dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok,&nbsp;nyanyi&nbsp;juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga,&quot; lanjutnya.

Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan kepada Refly Harun terkait dengan kasus ujaran kebencian yang melibatkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Polri...

kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kasus-ujaran-kebencian-gus-nur-polisi-akan-periksa-refly-harun-1604298286.jpg

Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur, Polisi Akan Periksa Refly Harun

Winnetnews.com - &nbsp;Pakar hukum tata negara mmenilai penangkapan sejumlah tokoh&nbsp;Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai skenario&nbsp;&nbsp;yang sengaja dilakukan untuk menjegal langkah &nbsp;KAMI yang makin kritis.

&quot;Kalau kita lihat penangkapan aktivis KAMI, rasanya memang berat untuk tidak mengatakan bahwa motifnya lebih politik. Tidak tahu apa yang akan dituju dengan penangkapan tersebut,&quot; kata Refly Harun dalam video yang diunggahnya di YouTube bertajuk &#39;UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!&#39;, pada Minggu (18/10)

&quot;Salah satu skenarionya mungkin untuk mengadang laju KAMI, dimana organisasi ini sangat disambut masyarakat di berbagai daerah dengan partisipasi sendiri. Bisa dipastikan mereka yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi banyak yang bergabung dalam KAMI, terlepas dari motifnya apa,&quot; sambung Refly.

Ia juga menilai tudugan melanggar UU ITE yang ditujukan kepada para petinggi KAMI diduga merupakan upaya untuk menghentikan pergerakan.

&quot;Bisa jadi pinggir-pinggirnya dilumpuhkan satu demi satu. Alasan UU ITE mengenai misalnya twit. Aduh, banyak sekali twitt-twitt seperti itu bertebaran di internet, di jagat maya ini,&quot; jelas Refly.

Menurut Refly, tulisan seperti yang diunggah Syahganda dapat dengan mudah ditemui di media sosial.&nbsp;Bahkan tak hanya masyarakat biasa, menurutnya, tulisan serupa yang diunggah Syahganda dkk juga kerap dilakukan oleh wakil rakyat di parlemen.

&quot;Para anggota DPR sendiri juga mengatakan hal yang sama. Mantan anggota DPR juga mengatakan hal yang sama, kurang lebih yang disampaikan oleh misalnya Anton Permana,&quot; terang Refly

Pakar hukum tata negara mmenilai penangkapan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai skenario  yang sengaja dil...

refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-refly-harun-kami-sangat-disambut-masyarakat-tapi-satu-demi-satu-dilumpuhkan-1603083131.jpg

Refly Harun: KAMI Sangat Disambut Masyarakat, tapi Satu Demi Satu Dilumpuhkan

Winnetnews.com - &nbsp;Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi tanggapannya soal ramainya prediksi terkait kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan nama Prabowo Subianto dari kalangan militer bakal tetap masih menjadi perhatian.

Namun, ia menambahkan, kini ada nama&nbsp;Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang semakin menunjukkan eksistensi melalui civilians value-nya. Bahkan, kini Gatot dianggap salah satu sosok yang bisa bersaing dengan Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari kalangan militer.

&quot;Kita tahu bahwa kalau kita bilang Kampret, kehilangan penghulu. Prabowo yang diharapkan stay untuk berada di luar pemerintahan memimpin oposisi, tapi menjadi menteri pertahanan. Jadi Prabowo merendahkan diri, dengan jadi seorang menteri,&quot; ujar Refly dalam video yang diunggah channel YouTube Refly Harun, Minggu (4/10/2020).

&quot;Belum tentu dia tidak sukses. Sukses menjadi menhan dan akan jadi putra mahkota dalam pilpres 2024.&quot;

Refly berpendapat apabila Prabowo kembali mengikuti Pilpres di 2024 maka ia akan berbeda dengan ketika tahun 2019. Menurutnya akan ada anyak keraguan dari pengikutnya saat itu. Ia tak menutup kemungkinan Prabowo akan&nbsp;masuk dalam lingkaran Jokowi.

&quot;Prabowo bisa jadi anak emas Jokowi, dan juga anak emas Megawati. Bukan tidak mungki Prabowo-Puan 2P, maju ke medan pertempuran. Dengan syarat elektabilitas Prabowo nomor 1,&quot; pungkasnya.

Nama lain yang diprediksi Refly adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini&nbsp;justru didukung oleh mantan Pendukung rabowo Subainto.

&quot;Akan dahsyat, kalau Gatot-Anies dipersatukan sebagai simbol perlawanan rezim. Namun siapa yang akan menjadi nomor dua? Bisa jadi seperti Megawati-Prabowo,&quot; kata dia.

&quot;Jadi semakin sering Gatot dihadang, maka dia akan bertambah populer, Itu potensial untuk membesar. Bisa saja sekarang survei-survei masih mengunggulkan, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, bisa saja besok-besok ada nama Gatot Nurmantyo,&quot; lanjutnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi tanggapannya soal ramainya prediksi terkait kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan nama Prabowo Sub...

refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-refly-harun-gatot-anies-akan-dahsyat-kalau-dipersatukan-simbol-perlawanan-rezim-1601861854.jpg

Refly Harun: Gatot-Anies Akan Dahsyat Kalau Dipersatukan, Simbol Perlawanan Rezim

Winnetnews.com - &nbsp;Presiden Joko Widodo dikabarkan mengikirimkan sekeranjang bunga untuk Pempimpin Korea Utara, Kimg Jong Un. Diketahui, kirimkan tersebut dalam rangka&nbsp;hari jadi ke-72 DPRK atau Korea Utara.

Berdasarkan publikasi media pemerintah Korea Utara&nbsp;Korean Central News Agency (KCNA), Kamis (24/9), bunga yang dikirimkan Jokowi itu berwarna merah, putih, kuning, dan ungu. Tak dijelaskan jenis bunga yang terangkai dalam keranjang tersebut.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun bunga yang dikirimkan Jokowi itu&nbsp;mengandung simbol-simbol tertentu yang hanya diketahui oleh Jokowi dan orang-orang terdekatnya.

&quot;Kita harus melihat peristiwa ini dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah politik luar negeri kita,&quot; terang Refly Harun.

&quot;Memang politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas untuk tidak memihak. Namun, bebas juga punya kecenderungan, selain bebas juga aktif. Aktif untuk apa? aktif untuk mengupayakan perdamaian dunia sebagaimana amanah konstitusi,&quot; sambungnya.

Refly kemudian menyinggung soal kedekatan antara Indonesia,&nbsp;China, dan Korea Utara pada 1960-an. Di mana pada saat itu dikenal istilah Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Kedekatan tersebut membuat pada tahun&nbsp;1965 Presiden Soekarno mengirim bunga kepada Kim Il Sung yang tak lain adalah kakek dari Kim Jong Un.

Pada masa itu, lanjut Refly konteksnya adalah masa ketika Indonesia&nbsp;tengah mesra dengan kekuatan kiri di dunia.

&quot;Apakah hal ini juga simbol seperti itu, kita tidak tahu. Orang bisa membacanya ke arah sana. Apalagi Indonesia sangat pro China dalam hal investasi, sekarang dengan Korea Utara,&quot; ujar mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini.

Ia berharap Indonesia tidak terjebak di dalam lingkaran yang sempat terjadi di masa lalu.&nbsp;Pemberian bunga kepada Kim Jong Un ini hanya sebagai simbol perdamaian dunia.

&quot;Tetapi sekali lagi, kalau boleh memilih, menurut saya, ngapain kita memberikan simbol-simbol seperti itu kepada kekuatan yang sesungguhnya (bukan contoh baik bagi demokrasi)?&quot; jelasnya.

Refly menambahkan, Indonesia memang harus aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia, namun bentuknya tak harus dengan&nbsp; bunga-bunga seperti itu.

&quot;Tapi ya Presiden Jokowi dan pembantunya terutama dari Kemenlu memiliki alasan lain. Kita tidak tahu juga yang membisikkan soal pengiriman bunga ini, siapa yang melakukan inisiatif ini semua,&quot; pungkasnya.

Presiden Joko Widodo dikabarkan mengikirimkan sekeranjang bunga untuk Pempimpin Korea Utara, Kimg Jong Un. Diketahui, kirimkan tersebut dalam rangka&nbsp...

jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-kirim-bunga-untuk-kim-jong-un-refly-harun-duga-ada-simbol-tertentu-1601277340.jpg

Jokowi Kirim Bunga untuk Kim Jong Un, Refly Harun Duga Ada Simbol Tertentu

Winnetnews.com - &nbsp;Pengamat politik Refly Harun menilai penerapan &nbsp;politik di Indonesia aneh karena Presiden yang telah&nbsp;&nbsp;terpilih terus dianggap sebagai kader partai, bahkan dianggap petugas partai. Menurutnya, yang benar adalah ketika sudah menjadi presiden adalah milik seluruh rakyat.

&rdquo;Memang tugas partai adalah untuk kaderisasi, untuk rekrutmen politik. Tapi begitu seseorang menjadi presiden Republik Indonesia, maka sesungguhnya dia presiden bagi kita semua, bukan hanya presiden PDIP. Jadi, rasanya buat apa ada perintah mengawal Presiden Jokowi hingga 2024,&rdquo; kata Refly dalam video berjudul Perintah Mega: Amankan Jokowi hingga 2024! Ada Apa? yang diunggah di YouTube, Minggu (30/8).

Refly yang juga dikenal sebagai Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah dalam bentuk apa pengawalannya tersebut.

&rdquo;Dalam bentuk pengerahan massa? Intimidasi terhadap mereka yang tidak setuju? Atau bagaimana?&nbsp;Kan&nbsp;ini juga persoalan,&rdquo; ujarnya.

Menurut Refly demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sesuatu yang sah dalam demokrasi.

&rdquo;Kalau misalnya ada demonstrasi sekadar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, itu tidak bisa dikatakan makar. Itu adalah aspirasi dalam alam demokratis,&rdquo; kata salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Refly juga menganggap apabila aksi demonstrasi tersebut direspons dengan demonstrasi tandingan tidak menjadi masalah dan sah-sah saja.

&rdquo;Yang tidak boleh adalah ketika menciptakan tandingan lalu dibenturkan sehingga terjadi konflik horizontal,&rdquo; ujar dia.

Pengamat politik Refly Harun menilai penerapan  politik di Indonesia aneh karena Presiden yang telah  terpilih terus dianggap sebagai kade...

refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-refly-harun-demonstrasi-meminta-presiden-mundur-tidak-bisa-dikatakan-makar-1598840559.jpg

Refly Harun: Demonstrasi Meminta Presiden Mundur Tidak Bisa Dikatakan Makar

Winnetnews.com - &nbsp;Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak agar presidential threshold pada Pilpres 2024 diturunkan dari&nbsp;&nbsp;20 persen menjadi 0 persen. Menurut salah seorang Deklarator KAMI, Refly Harun , penerapan presidential threshold hanyalah akal-akalan parpol besar untuk menjegal pesaing di tahap awal menuju Pilpres.

&quot;Presidential threshold adalah akal-akalan parpol terutama parpol besar yang memiliki kursi yang banyak, yang dominan untuk menghilangkan pesaing di tahap awal. Jadi dengan adanya presidential 20 persen atau 25 persen kursi, maka sesungguhnya tidak sembarang parpol bisa mengajukan paslon,&quot; kata Refly Harun saat menyampaikan sikap KAMI dalam akun YouTubenya, Kamis (27/8).

Refly pun menyayangkan karena banyak calon presiden potensial yang ingin maju namun harus terjegal oleh&nbsp;presidential threshold. Tingginya presidential threshold tersebut umumnya hanya menghadirkan dua pasangan calon.

Ia mencontohkan sejumlah nama calon presiden yang dianggap punya peluang sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang, seperti&nbsp; Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

&quot;Penerapan presidential threshold banyak sekali calon-calon presiden yang tidak bisa nyalon karena sloting untuk nyalon itu hanya dua saja. Padahal saat ini banyak nama yang berseliweran, misalnya Prabowo sudah berapa kali kalah, tetap mau nyalon lagi kelihatannya,&quot; kata dia.

&quot;Ada juga Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, mungkin juga jago perempuannya Khofifah, ada juga calon-calon lainnya seperti AHY. Mungkin juga termasuk orang bagian dari masyarakat dari KAMI, ya&nbsp;who knows&nbsp;kita tidak tahu,&quot; lanjut Refly.

Oleh karena itu, Refly menilai jika presidential threshold maka dapat memberikan dampak negatif untuk penerapan demokrasi di Indonesia karena hanya akan dikontrol pihak yang memiliki uang.

&quot;Nah, karena itulah KAMI berkesimpulan bahwa mempertahankan presidential threshold itu adalah sesuatu yang buruk dalam politik dan demokrasi di Indonesia,&quot; tuturnya.

&quot;Politik dan demokrasi Indonesia akan dibajak terutama oleh para pemilik modal karena pemilik modal bisa membeli semua parpol agar tidak ada paslon lagi yang bisa diajukan. Kecuali satu pasangan saja yang barangkali bisa disetting para cukong,&quot; tutup Refly.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak agar presidential threshold pada Pilpres 2024 diturunkan dari  20 persen menjadi 0 persen....

kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kami-sebut-presidential-threshold-hanya-akal-akalan-parpol-besar-1598582967.jpg

KAMI Sebut Presidential Threshold Hanya Akal-Akalan Parpol Besar

Winnetnews.com - &nbsp;Presiden Jokowi resmi membentuk&nbsp;Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keputusan tersebut tertuan dalam&nbsp;Perpres 82/2020. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan menanganii penyebaran Covid-19 sekaligus memuilihkan ekonomi akibat pandemi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritik terkait pembentukan komite tersebut.

Menurut Refly,&nbsp;pembentukan Komite COVID-19 menjadi bukti kini fokus utama pemerintah Indonesia adalah penanganan dampak ekonomi, sehingga membuat&nbsp; kesehatan masyarakat tak lagi jadi fokus utama.

Ditambah lagi, kata Refly Komite Kebijakan COVID-19 diketuai oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sementara itu Ketua Pelaksana Komite Kebijakan COVID-19 dipimpin Menteri BUMN, Erick Thohir.

&quot;Sepertinya pemerintah seolah-olah lebih penting ekonomi ketimbang nyawa manusia, pendekatannya lebih ke ekonomi. Ini seolah-olah orang mati biarin saja, pokoknya ekonomi pulih,&quot; ujar Refly kepada wartawan, Selasa (21/7).

Menurutnya, fokus Indonesia dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi virus corona sudah terlihat sejak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Corona yang kini&nbsp; menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Refly pun mengingatkan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan penanganan virus corona secara kesehatan masyarakat dibanding fokus pada pemulihan ekonomi.

&quot;Pendekatannya heavy ekonomi, termasuk dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (kini UU 2/2020). Walau tidak bisa dilepaskan persoalan ekonomi tapi kita tahu ada persoalan yang terkait kesehatan, harusnya pentingkan kesehatan masyarakat dahulu,&quot; tutupnya.

Presiden Jokowi resmi membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keputusan tersebut tertuan dalam Perpres 82/2020. Pe...

refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-refly-harun-kritik-penanganan-covid-19-seperti-pentingkan-ekonomi-ketimbang-nyawa-1595387478.jpg

Refly Harun Kritik Penanganan Covid-19: Seperti Pentingkan Ekonomi Ketimbang Nyawa

Winnetnews.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) lalu, agar&nbsp;segera menyusun kode etik. Pasalnya, etik anggota Dewas tidak termaktub dalam UU KPK yang baru.

&quot;Mereka harus segera membuat kode etik, tidak hanya kode etik bagi karyawan dan pimpinan KPK, tapi juga kode etik bagi diri mereka sendiri, karena undang-undang itu tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan Dewan Pengawas yang lebih lanjut,&quot; kata Refly kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).

Kode etik yang dicontohkan adalah larangan Dewan Pengawas KPK bertemu dengan pihak yang sedang dalam perkara. Dia mengatakan etik tersebut harus cepat diatur.

&quot;Harus diatur. Nggak boleh. Karena mereka juga menjalankan projustitia, karena mereka memberikan izin,&quot; terangnya, seperti dilansir detikcom.

Selain itu, Dewan Pengawas juga harus bisa mempercepat proses pemberantasan korupsi dari sektor penindakan. Menurut dia, penindakan harus dipersolid dengan dilakukannya banyak OTT agar menimbulkan efek jera.

&quot;Penindakan kan hanya tiga institusi: kejaksaan, polisi, dan KPK. Pencegahan itu malah harus dipimpin langsung Presiden, karena itu tak boleh lemah dalam penindakan, termasuk OTT. Bahkan, menurut saya, harus ditingkatkan. Itulah yang memunculkan efek jera korupsi. Kalau nggak ada OTT, pasti pesta pora,&quot; imbuhnya.

Diketahui, lima anggota Dewas KPK yang telah dilantik adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsuddin Haris (peneliti LIPI). Dia berharap penuh pada sosok Artidjo, yang sudah membuktikan integritasnya semasa menjabat hakim agung.

Refly mengatakan pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan.&nbsp;

&quot;Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan. Kalau cuma cegah, orang ditindak aja nggak kapok. Jadi untuk membuat orang kapok, itu bukan dinasihati,&quot; pungkasnya. [dtc]

&nbsp;

Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) lalu, agar ...

pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

Pelantikan Dewas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Foto : Okezone/Fakhrizal Fakhri)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik

Winnetnews.com -&nbsp;Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota dewan membentengi diri mereka dari kritik melalui pasal itu.

Pasal 122 UU MD3 diklaim akan berfungsi menjaga kehormatan dan marwah lembaga serta anggota DPR.

&quot;Kalau tidak mau dikritik ya jadi orang biasa saja, tidak ada yang mengkritik,&quot; ujar Refly. 
 
Menurutnya, kritik terhadap anggota dewan merupakan hal biasa dan bentuk hukum keseimbangan. Setiap anggota dewan difasilitasi negara dalam bentuk gaji serta kesempatan ke luar negeri untuk bekeja.

Kritik juga merupakan bentuk masukan bagi anggota parlemen sehingga dapat bekerja lebih baik. Masyarakat juga dapat menilai keseimbangan dari fasilitas yang diterima serta kinerja selama ini.

&quot;Itu hukum keseimbangan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia berpotensi dikritik. Jadi kalau dikritik ya wajar sesuai dengan fasilitas dan kekuasaan yang mereka terima,&quot; tutur mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini. 
Lihat juga: 
 
Ia juga menyoroti tidak jelasnya standar seseorang merendahkan anggota dewan dan mengajukan proses ke kepolisian sebab DPR tak punya kewenangan memproses hukum.

&quot;Kalau saya dalam debat bilang anggota DPR ini tidak punya otak dan dalam konteks ketidaktahuan dia terhadap satu hal atau kekeliruannya. Apa kemudian saya merendahkan martabat yang bersangkutan dan bisa dikriminalkan? Kan bahaya,&quot; ucap mantan Staf Ahli Presiden ini.

Pasal penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. 
 
Menurutnya, jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

&quot;Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,&quot; kata Fadli.&nbsp;

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota...

jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

Jika Tidak Mau Dikritik, Jangan Jadi Anggota DPR

WinNetNews.com - Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belum tergerak untuk membubuhkan tanda tangannya agar sah dan wajib diundangkan.&nbsp;

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut ada dua kemungkinan kenapa hal itu terjadi. Pertama, adanya reaksi penolakan dari masyarakat atas beberapa pasal yang dinilai berlebihan dan mengancam kebebasan.

Penyebab kedua karena tidak ada koordinasi. Saat menteri terkait menyetujui pembahasan sebuah pasal di DPR tak ada koordinasi dengan Presiden. Hal ini terungkap dari pengakuan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bahwa dirinya tak sempat melaporkan pasal-pasal kontroversial selama pembahasan bersama DPR.

Tapi Refly melihat penyebab pertama yang paling mungkin terjadi. &quot;Kadang-kadang karena materi terkait DPR, barangkali pemerintah loss loss saja. Tapi kemudian ketika ada reaksi negatif dari masyarakat Presiden bersikap,&quot; kata Refly saat dihubungi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Lalu, apa pengaruhnya jika UU tersebut tak ditandatangani oleh Presiden?

Menurut Refly secara yuridis tak ada pengaruhnya karena Pasal 73 Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, ketika sebuah RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak disahkan di DPR, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.&nbsp;

Namun secara politis, bila UU MD3 diajukan judicial review, Mahkamah Konstitusi akan dengan mudah membatalkan pasal-pasal yang diuji materikan. &quot;Sehingga Presiden tak perlu defense, hakim lebih mudah untuk memutuskan,&quot; kata Refly.&nbsp;

Seperti diketahui UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018 lalu. Setelah disahkan oleh DPR, UU MD3 diajukan ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi UU untuk diundangkan.&nbsp;

Sebelum DPR mengesahkan, berbagai elemen masyarakat sebetulnya sudah memprotes dan meminta agar pengeasahan UU ditunda. Tapi yang terjadi DPR justru mempercepat sehari pengesahan dari jadwal yang ditentukan.

Pasal yang dikritik dan ditolak masyarakat antara lain tentang pemberian imunitas berlebihan kepada anggota DPR yang terlibat suatu tindak pidana, kewenangan DPR untuk memenjarakan siapa saja yang tak memenuhi panggilannya, dan kewenangan untuk memidanakan siapa yang saja yang dianggap mencemarkan nama baik dan kehormatan anggota Dewan. (detikcom) 
&nbsp;

Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belu...

walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

Walau Presiden Tidak Tandatangan, RUU MD3 Bisa Sah Jadi UU

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih berat lagi.&quot;Pertama-tama kita ucapkan selamat dulu ke Pak Arief, tetapi tantangan ke depan makin besar. Karena patut dicatat dalam kepemimpinan Pak Arief sebelumnya ada beberapa hal yang mundur seperti lamanya membacakan putusan. Mungkin ke depan hakim harus lebih memprioritaskan penyelesaian kasus atau perkara karena itulah tugas utama MK,&quot; ujar Refly saat dihubungi wartawan, Minggu (16/7/2017).Menurut Refly tugas-tugas MK yang sifatnya seremonial sudah harus dikesampingkan terlebih dulu. Karena tugas utama MK tidak lain untuk penyelesaian perkara konstitusi.&quot;Sehingga periode kedua Pak Arief ini putusan MK harus bisa melebihi ekspektasi masyarakat paling tidak akan mengingkari para pencari keadilan. Karena pepatah mengatakan &#39;Justice delayed is Justice denied&#39; keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari,&quot; paparnya.Hal berikutnya yang diingatkan Refly ialah integritas para hakim MK. Mengingat kasus OTT yang dialami Patrialis Akbar juga terjadi dalam periode kepemimpinan Arief Hidayat.&quot;Tidak boleh dilupakan kasus Akil Muchtar saja sudah luar biasa, kemudian kasus OTT Patrialis kembali terjadi. Ada problem integritas di MK ini. Makanya Pak Arief harus menjaga itu,&quot; lanjutnya.&quot;Terakhir untuk terus meningkatkan kualitas MK, sehingga putusan MK bisa menjadi solusi dan guidance bagi pencari keadilan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan,&quot; tutupnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih b...

mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

Mahkamah Konstitusi Kembali Dipimpin Arief Hidayat

WinNetNews.com - Status Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai pelapor kasus "Papa Minta Saham" dipermasalahkan oleh anggota MKD baru yang berasal dari partai golkar. Tak hanya itu, anggota MKD dari partai Golkar beranggapan bahwa bukti rekaman yang diberikan oleh SUdirman juga dipermasalahkan.Publik menilai anggota-anggota baru MKD utusan Golkar memiliki kedekatan dengan Setya Novanto, meskipun sang Ketua Umum Golkar dari Munas Bali, Aburizal Bakrie membantah hal itu.Menurut pakar hukum Refly Harun, bukti rekaman tak bisa dipermasalahkan, karena kasus Novanto berada di ranah etik bukan pidana."Kita bicara soal kelakuan, kelakuan anggota DPR yang menyimpang. Jadi rekaman itu jadi bukti dari suatu laporan," kata Refly kepada wartawan, Senin (30/11/2015).Menurut Refly, jika Sudirman Said melapor tanpa ada bukti, maka laporannya bisa disebut fitnah."Nanti kalau melapor tidak ada bukti dibilang fitnah. Setiap pelaporan kan harus ada buktinya. Kita bukan bicara proses penegakan hukum, ini soal etik. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat melaporkan kelakuan anggota DPR yang menyimpang," ulas Refly.Baca juga artikel: <a href="https://www.winnetnews.com/post/ganti-anggota-mkd-golkar-perkuat-posisi-partai">Ganti Anggota MKD, Golkar Perkuat Posisi Partai </a>"Ini hanya soal kode etik, kalau bukti itu dipermasalahkan juga, maka tidak ada laporan," sambungnya.Refly meminta MKD tak membuat alasan yang mengada-ngada. Yang harus jadi fokus di kasus dugaan pencatutan Presiden itu adalah Novanto sebagai terlapor, jangan malah mempersalahkan hal-hal tak substantif."Titik berat itu bukan pada pengadu, tapi yang diadukan. Pengadu nggak ada urusan. Namanya sidang MKD, kalau dianggap melakukan pelanggaran, tanpa pengaduan pun bisa disidangkan, kan begitu aturan di UU MD3. Jadi MKD jangan mengada-ada alasannya," pungkasnya.

WinNetNews.com -  Status Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai pelapor kasus "Papa Minta Saham" dipermasalahkan oleh anggota MKD baru yang berasal dari partai gol...

pakar-hukum-kasus-setya-novanto-terkait-kode-etik-bukan-pidana

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/7839.jpg

REFLY HARUN