WinNetNews.com - TNI punya usulan di tengah revisi UU Antiterorisme yang tengah bergulir di DPR. TNI ingin teroris disebut dengan gamblang sebagai kejahatan terhadap negara.&quot;RUU Antiterorisme, yang diminta oleh TNI hanya satu, definisi teroris itu adalah kejahatan terhadap negara,&quot; kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada wartawan usai buka puasa bersama insan media di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (12/6/2017).Panglima TNI kemudian bicara soal sejarah dibuatnya RUU Antiterorisme. Salah satunya karena tekanan internasional.&quot;Karena adanya bom Bali. Jadi UU ini untuk mengungkap kasus teror,&quot; ungkapnya.Ia kemudian mengungkap kasus terkini seperti yang terjadi di Marawi, Filipina. &quot;Di Marawi itu kekuatan disebut hanya 50 orang tapi ternyata sekarang 600 orang lebih. Kita tidak bisa melihat sel tidur yang terbentuk sejak awal. Begitu dibangunkan maka sel tidur akan bangun,&quot; kata Panglima TNI.Dia juga bicara adanya potensi pergeseran kelompok teroris yang terkait ISIS di Marawi ke Indonesia. Kelompok teroris tersebut bisa saja masuk melalui daerah-daerah perbatasan.&quot;Ada loncatan ISIS dari Marawi ke Bitung, Morotai, dan seterusnya. Hal ini yang sama-sama perlu kita waspadai,&quot; pungkasnya.

TNI punya usulan di tengah revisi UU Antiterorisme yang tengah bergulir di DPR. TNI ingin teroris disebut dengan gamblang sebagai kejahatan terhadap negara.&quo...

tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tni-ingin-teroris-disebut-sebagai-kejahatan-terhadap-negara.jpg

TNI Ingin Teroris Disebut Sebagai Kejahatan Terhadap Negara

WinNetNews.com - DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Antiterorisme.Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Musyawarah yang diikuti Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/12/2016) sore."Revisi UU Terorisme semuanya sudah setuju untuk diagendakan dalam bentuk pansus," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat Pansus.&#160;Nantinya, kata Agus, pansus ini akan diisi oleh gabungan anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah militer dan pertahanan serta Komisi IIII DPR yang membidangi hukum dan keamanan.Namun, hingga saat ini, pimpinan hingga anggota pansus belum ditentukan. Nantinya, Komisi I dan III lah yang akan menentukan anggota mereka untuk ditempatkan di dalam pansus."Belum ditentukan sekarang," ucap Agus.Revisi UU Antiterorisme menjadi langkah pemerintah pasca-peristiwa teror di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta, 14 Januri 2016 lalu.Pemerintah memasukkan sejumlah perubahan di dalam draf itu.&#160;Perubahan itu antara lain perpanjangan waktu penahanan terduga teroris, pencabutan status kewarganegaraan bagi mereka yang berperang untuk kepentingan negara lain, izin penyadapan kepada kelompok terduga teroris cukup dikeluarkan hakim pengadilan.Selain itu, draf RUU Antiterorisme ini juga memuat perluasan penindakan aparat hukum terhadap kelompok terduga teroris mulai dari tahap persiapan aksi teror.Pemerintah juga memasukkan usulan agar terduga teroris dan mantan terpidana teroris beserta keluarganya turut dipantau dan sekaligus dilakukan rehabilitasi. Sumber dari Kompas, Jakarta

DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Antiterorisme.Keputusan ini diambil dalam rapat Badan M...

dpr-bentuk-pansus-bahas-revisi-uu-antiterorisme

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/17569.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/17569.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/17569.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/17569.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/17569.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/17569.JPG

DPR Bentuk Pansus Bahas Revisi UU Antiterorisme

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo telah memutuskan memilih revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya aksi terorisme.Revisi UU itu diharapkan selesai tahun ini. Lalu, apa saja usulan yang dipertimbangkan masuk dalam revisi UU Antiterorisme itu?&#160;Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan, fungsi pencegahan akan ditingkatkan dengan diperluasnya kewenangan penindakan.Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/pemerintah-sepakat-merevisi-uu-terorisme">Pemerintah Sepakat Merevisi UU Terorisme</a>Kepolisian akan diberikan kewenangan melakukan penahanan sementara dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memeriksa terduga teroris.&#160;Penahanan sementara itu diusulkan dapat berlangsung sekitar dua pekan. Terduga teroris akan dibebaskan jika tidak terbukti terlibat atau akan melakukan aksi terorisme.Yasonna melanjutkan, ada juga usulan mencabut kewarganegaraan bagi WNI yang berperang untuk kepentingan negara lain, atau kepentingan organisasi radikal di luar negeri.&#160;"Karena terorisme adalah kejahatan global. Memang ada usulan kalau masuk (kembali ke Indonesia setelah berperang untuk kepentingan negara lain atau organisasi radikal) dikasih alat, tapi saya kira lebih bagus paspornya yang kita cabut," ujarnya.Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, muncul juga usulan mengenai penetapan barang bukti untuk menindak terduga teroris tidak lagi harus seizin ketua pengadilan negeri tetapi cukup dengan seizin hakim pengadilan.Cara ini dianggap akan mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme.&#160;"Asas praduga tak bersalah tetap akan kita jaga," ucap Yasonna.Pemerintah berharap revisi UU Antiterorisme ini selesai pada 2016. Peraturan baru yang dimuat dalam revisi UU tersebut tidak berlaku surut. sumber dari kompas, Jakarta

Presiden Joko Widodo telah memutuskan memilih revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme dalam rangka meningkatkan penceg...

revisi-uu-antiterorisme-yang-diusulkan-pemerintah-ini-poinnya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/12833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/12833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/12833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/12833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/12833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/12833.jpg

REVISI UU ANTITERORISME

TNI Ingin Teroris Disebut Sebagai Kejahatan Terhadap Negara

DPR Bentuk Pansus Bahas Revisi UU Antiterorisme

Revisi UU Antiterorisme yang Diusulkan Pemerintah, Ini Poinnya

Latest News

IDN	Total
Cases
Deaths
Recovers