Winnetnews.com -&nbsp;Berdasarkan data tahun 2017, ada 22 kasus anak yang dijadikan kurir narkoba. Ini merupakan fakta yang sungguh miris. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.

Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.&nbsp;

Anak kecil mudah diarahkan untuk melakukan apapun. Melihat peluang itu, banyak sekali oknum-oknum bandar narkoba yang memanfaatkan anak kecil sebagai kurir mereka, untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwajib. Apa yang membuat oknum dewasa itu tega menyalahgunakan kepolosan anak-anak?

Alasannya tentu saja karena anak di bawah umur masih lemah dan belum mengerti apa-apa sehingga mudah sekali disuruh melakukan apa pun. Dari kasus ini, lalu timbul pertanyaan mengenai bagaimana sanksi atau hukuman bagi anak di bawah umur yang kedapatan menjadi kurir narkoba?&nbsp;

Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara &lsquo;anak&rsquo; dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.&nbsp;

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Diversi itu hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

<ol>
	<li>Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</li>
	<li>Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.&nbsp;</li>
</ol>

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.&nbsp;

Adapun upaya yang lebih konkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin.

Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran/transaksi narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan terutama anak kecil.&nbsp;

Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani.&nbsp;

Sungguh malang jika anak di bawah umur sudah harus dijadikan sebagai kurir narkoba yang berakhir ditangkap dan diberikan hukuman, walaupun itu bukan kesalahan mereka terlebih lagi mereka masih di bawah umur yang sangat membutuhkan pengawasan lebih dari orang tua.&nbsp;

Mari kita berantas kegiatan ini dengan cara melindungi anak kecil yang ada di sekitar kita terlebih lagi saudara-saudara kita dengan memberikan edukasi bahwa tidak semua hal yang diperintahkan orang dewasa itu harus dituruti.

 
--------------- 
Ayu Sukmawati adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta. 
*) Opini penulis dalam artikel ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Winnetnews.com.&nbsp;

&nbsp;

Berdasarkan data tahun 2017, ada 22 kasus anak yang dijadikan kurir narkoba. Ini merupakan fakta yang sungguh miris. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotro...

ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ketika-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba.jpg

Ketika Anak di Bawah Umur Jadi Kurir Narkoba

Winnetnews.com -&nbsp;Jangan coba-coba menerobos jalur sepeda di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. Karena per 20 November 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya bakal menilang bagi siapa saja yang berani mengambil jalur khusus sepeda.

Tidak main-main, Pemprov DKI Jakarta dalam menindak tegas bagi pengendara motor maupun mobil yang menerobos ataupun memarkirkan kendaraan di jalur khusus tersebut akan dikenakan bukti pelanggaran (tilang).

Penindakan tilang ini dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan uji coba selama beberap bulan terakhir terhadap beberapa titik ruas jalur khusus sepeda. 

Pemberlakuan jalur khusus sepeda ini juga digencarkan demi mengurangi polusi udara. Mengutip Kompas.com, tidak hanya membuat jalur sepeda baru, jalur sepeda lama yang terbengkalai juga turut dihidupkan kembali. 

Di hari pertama penindakan ini, sudah tahukah kamu soal jalur sepeda yang ada di Jakarta? Berikut beberapa informasi seputar jalur sepeda yang perlu kamu ketahui:

<h3>Rute baru jalur sepeda</h3>

Rute baru jalur sepeda diterapkan di 17 koridor jalan. Sebelum penindakan dilakukan per hari ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba ke dalam tiga fase di seluruh koridor jalan tersebut.

Fase pertama dimulai pada 20 September 2019 sampai 19 November 2019. Ada pun ruas jalan yang diuji coba pada Fase pertama sepanjang 25 kilometer, meliputi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda.

Fase kedua dilangsungkan pada 12 Oktober 2019 sampai 19 November 2019 di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan RS Fatmawati Raya. Total panjang ruas dalam fase ini mencapai 23 kilometer.

Sementara, Fase ketiga berlangsung pada tanggal 2 hingga 19 November 2019. Rute fase ketiga meliputi Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Jatinegara Timur.

<h3>Tiga marka pembatas jalur sepeda</h3>

Tahukah kamu di jalur sepeda, juga terdapat marka atau rambu-rambu yang dibuat dan perlu dipatahui. Tak hanya bagi para pesepeda, tetapi pengendara kendaraan lain juga perlu memahaminya.

Terdapat tiga marka yang membatasi jalur sepeda di jalan raya, yaitu garis putih solid (tersambung), garis putus-putus, dan penanda jalan dengan cat hijau. 

Garis putih solid digunakan sebagai penanda adanya jalur sepeda. Marka jalan bercat hijau mengingatkan seluruh pengendara bahwa mereka mulai memasuki jalur sepeda.

Sementara, garis putus-putus disebut dengan mix traffic. Area mix traffic diperkenankan untuk dilintasi oleh seluruh pengguna jalan, baik pesepeda maupun pengendara lainnya.

<h3>Denda Rp500.000</h3>

Usai tahap uji coba, pelanggar yang tidak menuruti rambu jalur sepeda akan dikenakan sanksi. Sanksi dikenakan berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) no. 22 tahun 2009.

Sesuai aturan tersebut, sanksi yang diberikan berupa denda Rp500.000 atau kurungan pidana dua bulan.

Selain itu, ada pula pasal-pasal lain yang mengatur hak pengguna sepeda. Beberapa di antaranya adalah Pasal 45 tentang jalur sepeda, Pasal 62 tentang hak atas fasilitas pendukung keamanan, dan Pasal 106 serta Pasal 284 yang mengatur keselamatan dan kenyamanan pengguna. (<a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/20/06450041/awas-kena-tilang-ini-informasi-lengkap-seputar-jalur-sepeda-di-jakarta?page=all">kompas</a>)

Jangan coba-coba menerobos jalur sepeda di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. Karena per 20 November 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bers...

pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

Ilustrasi motor masuk jalur sepeda. [Foto: mediaindonesia.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemprov-dki-bakal-tilang-penerobos-jalur-sepeda-segini-besaran-dendanya.jpg

Pemprov DKI Bakal Tilang Penerobos Jalur Sepeda, Segini Besaran Dendanya

Winnetnews.com - Kamu sering nunggak bayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per bulannya? Jika kamu sering nunggak, pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengaku sanksi dalam Inpres tersebut kini tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Melansir laman Tempo, Fachmi menegaskan jika peserta BPJS Kesehatan telat dalam membayar iuran per bulannya, maka peserta BPJS Kesehatan akan sulit memperoleh berbagai proses pengurusan adminstrasi.

&ldquo;Misalnya perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor. Kalau dari sisi perbankan, sulit mengajukan kredit,&rdquo; terangnya, Selasa (8/10).

Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum, Komaryani menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan yang ditengarai akan berdampak bagi keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan. 

Selain Inpres, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menerbitkan beleid yang mengatur review kelas bagi peserta untuk meningkatkan kualitas layanan.

&quot;Kami juga sedang menyiapkan peraturan untuk perbaikan sistem manajemen, administrasi klaimnya. Lalu ada sistem rujukan, ada juga strategyc purchasing, ada pencegahan fraud, ada sinergisme dengan badan penyelenggara lainnya,&quot; tutur Komaryani.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mencatat terdapat 50 persen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri penerima Jaminan Kesehatan Nasional saat ini menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.

&quot;Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi,&quot; kata Mardiasmo.

Mardiasmo menuturkan, tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan terus membengkak. Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.

Kamu sering nunggak bayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per bulannya? Jika kamu sering nunggak, pemerintah bakal menyiapkan sanksi...

telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

Ilustrasi BPJS Kesehatan. [Foto: BPJS Kesehatan]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-telat-bayar-premi-bpjs-kesehatan-terapkan-sanksi-ini.jpg

Telat Bayar Premi, BPJS Kesehatan Terapkan Sanksi Ini

Winnetnews.com -&nbsp;Perlindungan konsumen di Indonesia masih termasuk relatif baru, mengingat semenjak Indonesia belum merdeka sudah pasti setiap harinya terjadi transaksi-transaksi oleh dan antara pelaku usaha dan konsumen. Baru pada tahun 1999 badan legislatif akhirnya dapat memformulasikan hukum yang secara khusus melindungi Konsumen yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (&quot;UUPK&quot;).

<ul>
	<li>Beberapa Pengertian dalam UUPK</li>
</ul>

Perlindungan konsumen&nbsp;adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. 
 
Konsumen&nbsp;adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
 
Pelaku usaha&nbsp;adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 
Pengertian diatas harus benar-benar diperhatikan agar dapat diketahui apakah dalam suatu transaksi telah terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Suatu contoh yang nyata dari hubungan hukum pelaku usaha adalah jual beli rumah melalui developer. Dalam contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen adalah pihak yang membeli rumah dan pelaku usaha adalah pihak yang menjual rumah (developer)

<ul>
	<li>Ketentuan-Ketentuan dalam UUPK</li>
</ul>

 
Di dalam UUPK sudah diatur ketentuan-ketentuan yang melindungi Konsumen dari praktek bisnis pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam UUPK ini diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal penyediaan atau perdagangan barang/jasa, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang/jasa, tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK.

<ul>
	<li>Sanksi Pidana</li>
</ul>

 
Sebelum berlakunya UUPK ini, hak-hak dari Konsumen memang tidak sepenuhnya terlindungi meskipun sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga secara umum mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya UUPK, beberapa hal yang sebelum UUPK adalah murni hubungan keperdataan dapat juga menjadi suatu peristiwa tindak pidana. Contohnya adalah Pelaku Usaha yang tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi sebelum UUPK hubungan hukumnya adalah murni keperdataan/wanprestasi (tidak dapat dilaporkan ke polisi) akan tetapi dengan diberlakukannya UUPK ini, maka konsumen yang merasa Pelaku Usaha tidak menepati janjinya dan/atau prestasinya dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian untuk diproses secara Pidana. Perlu diperhatikan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
 
by:&nbsp;<a href="http://www.tnrlawfirm.com/">tnrlawfirm</a>

Perlindungan konsumen di Indonesia masih termasuk relatif baru, mengingat semenjak Indonesia belum merdeka sudah pasti setiap harinya terjadi transaksi-transaks...

hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia - Perlindungan Bagi Masyarakat

WInnetnews.com -&nbsp;Pesawat tidak berawak yang dapat dikendalikan jarak jauh,&nbsp;drone, telah menjamuri banyak negara, termasuk Indonesia. Namun nyatanya, para pengguna tak bisa asal terbangkan drone secara sembarangan.

Dalam acara yang dikemas&nbsp;DJI&nbsp;untuk mengenal teknologi drone, Kolonel Penerbang (Kol PNB) Agung Sasongkojati yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal II Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) mengatakan, penerbang drone harus memiliki izin jika tidak ingin didenda.

&quot;Jika melanggar, bisa-bisa dikenakan denda mencapai Rp 1,5 miliar atau dipenjara 3 tahun. Jadi tidak bisa semena-mena untuk terbang,&quot; ujar Agung di Wisma Aldiron, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Meski begitu, Agung menjelaskan, penerbang bisa saja menerbangkan drone tanpa izin. Namun, zona yang diperbolehkan tentu daerah terpencil.

&quot;Jadi kalau di pusat kota seperti ini (Jakarta) tidak boleh. Meskipun begitu, kita sudah sediakan tempat khusus,&quot; kata Agung.

Beberapa lokasi yang diberi izin, dia menambahkan, seperti Wisma Aldiron Jakarta Selatan, Cibubur Jakarta Timur, BSD Tangerang. Selain lokasi yang ditentukan, Agung menuturkan, penerbangnya harus sudah mendapatkan lisensi resmi.

Lebih lanjut, dia menyarankan, jika memang sudah bisa menerbangkan drone baiknya langsung bergabung dalam federasi resmi. Karena disitu penerbang akan mendapat lisensi setelah mendapat pelatihan.

&quot;Kalau sudah bergabung dan tercantum namanya pasti lebih aman,&quot; tukasnya.

Pesawat tidak berawak yang dapat dikendalikan jarak jauh, drone, telah menjamuri banyak negara, termasuk Indonesia. Namun nyatanya, para pengguna tak...

hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hati-hati-kalau-asal-terbangkan-drone-bisa-kena-sanksi-lho.jpg

Hati-hati! Kalau Asal Terbangkan Drone Bisa Kena Sanksi Lho!

Winnetnews.com - Seorang pria bertato yang tampak bertelanjang dada sambil pegang tulisan &#39;SAYA COPET&#39; di Halte TransJakarta di Harmoni. Rupanya pria bertato itu adalah copet yang mendapat sanksi sosial dari petugas TransJakarta.&quot;Itu sanksi sosial,&quot; ujar Humas Transjakarta, Wibowo Kamis (27/7).Foto pria itu memang sedang viral beredar di media sosial malam ini. Pria yang memegang papan bertuliskan &quot;SAYA COPET&quot; tersebut juga tidak cuma menahan malu, tapi juga menahan sakit akibat memar di bagian bibir terkena bogem mentah.Meski telah diberi sanksi sosial Transjakarta akan tetap menyerahkan pria tersebut kepada pihak berwenang.&quot;Tapi tetap ditindaklanjuti ke pihak berwenang,&quot; kata Wibowo.Wibowo mengatakan sanksi sosial diberikan untuk memberi efek jera kepada pelaku. &quot;Sanksi sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&quot; tutup Wibowo.

Winnetnews.com - Seorang pria bertato yang tampak bertelanjang dada sambil pegang tulisan &#39;SAYA COPET&#39; di Halte TransJakarta di Harmoni. Rupanya pria be...

nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

Copet yang dihukum di halte TransJakarta / Foto: instagram

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-nih-akibatnya-kalo-nyopet-di-transjakarta-gaes.jpg

Nih Akibatnya Kalo Nyopet di TransJakarta Gaes!

WinNetNews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).&quot;Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB ini efektif berlaku mulai tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016,&quot; kata Agus Bambang Setiowidodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Selasa (1/11).Agus menjelaskan, penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB ini dilakukan untuk mendorong para wajib pajak (WP) di Ibukota melunasi hutang pajak kendaraan bermotor.&quot;Kami mengajak WP menggunakan kesempatan ini untuk membayar hutang pajak tanpa dikenai sanksi administrasi,&quot; ujarnya.Ia menambahkan, penghapusan sanksi PKB dan BBN-KB tersebut diberlakukan serentak di Kantor Bersama Samsat di lima wilayah kota DKI Jakarta.&quot;Warga juga dapat memanfaatkan pembayaran e-samsat PKB melalui ATM Bank DKI dengan nama kendaraan dan nama di ATM Bank DKI yang sama,&quot; tandasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Ke...

mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mulai-31-desember-tidak-perlu-bayar-denda-pkb-dan-bbn-kb.jpg

Mulai 31 Desember Tidak Perlu Bayar Denda PKB dan BBN-KB

&#160;Jakarta, Winnetnews.com -&#160;Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akan membahas sanksi terhadap para pengguna dan pengedar vaksin palsu."Akan kami bahas sanksi terhadap 14 rumah sakit ini. Misalnya, direktur RS juga terlibat pembelian vaksin, ini yang nanti akan kami lanjutkan," ujar Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis malam (14/7/2016).Jika seluruh manajemen RS terbukti terlibat dalam pengadaan vaksin palsu, kata dia, akan dijatuhi sanksi berat."Akan tetapi, kalau ini hanya karena oknum yang bermain, tentu ada penindakan yang lebih berat, misalnya sanksi pidana," tuturnya menerangkan.Mengenai ancaman berupa sanksi penutupan operasional RS yang bersangkutan, Menteri Nila belum bisa memastikan hal tersebut karena akan dipertimbangkan berdasarkan hasil penyidikan yang masih berlangsung."Nanti kita lihat, tadi 'kan dikatakan berjenjang. Kami tidak bisa langsung mengatakan tutup dan sebagainya, harus dilihat dulu," katanya.

Jakarta,  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akan membahas sanksi terhadap para pengguna dan pengedar vaksin palsu."Akan kami bahas...

kemenkes-akan-bahas-sanksi-pengguna-vaksin-palsu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31936.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31936.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31936.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31936.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31936.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31936.jpg

Kemenkes Akan Bahas Sanksi Pengguna Vaksin Palsu

WinNetNews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi memberikan Sanksi atas kericuhan yang dilakukan oleh supporter Persija. Sanksi yang diberikan yakni Persija tidak diizinkan menghadiri turnamen selama kompetisi berlangsung, dan tidak boleh menggunakan atribut Jakmania dalam bentuk apapun selama enam bulan.Terkait dengan sanksi yang diberikan tersebut, pengurus The Jakmania (sebutan bagi supporter Persija) masih belum memutuskan langkah apa yang akan diambil.Ketua II The Jakmania, Kaltim Aliet mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan secara mendalam terhadap sanksi itu di internal pengurus.Kericuhan yang dilakukan oleh supporter Persija di Gelora Bung Karno menelan dipicu lantaran salah satu suporter The Jakmania masuk ke lapangan saat Persija kebobolan 0-1 oleh Sriwijaya.Akibat kericuhan tersebut, enam anggota polisi terluka, 19 suporter mengalami sesak nafas akibat tembakan gas air mata, dua mobil rusak, dan lima sepeda motor dibakar.Polisi juga sudah menangkap 7 orang yang diduga provokator dalam kericuhan tersebut.&#160;

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi memberikan Sanksi atas kericuhan yang dilakukan oleh supporter Persija. Sanksi yang diberikan yakni Persija tidak diiz...

the-jakmania-dapat-sanksi-setelah-kericuhan-di-gbk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/30505.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/30505.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/30505.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/30505.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/30505.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/30505.jpg

The Jakmania Dapat Sanksi Setelah Kericuhan di GBK

WinNetNews.com - Perlakuan sejumlah Satpol PP di Serang yang menyita makanan di warung makan Saeni menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satunya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Ia meminta kepada Wali Kota Serang untuk memberikan tindakan tegas kepada beberapa personil Satpol PP yang terlibat dalam razia tersebut.Yuddy mengakui niat Satpol Pemkot Serang tersebut sudah baik, namun tindakan yang dilakukan salah. Sehingga memunculkan antipati dari masyarakat. Seharusnya jika melihat warung makan yang buka pada siang hari, cukup beri teguran, tanpa harus mengambil makanan. Jangan sampai malah membebani masyarakat.Ia juga mengatakan, para pegawai harus merubah cara berpikir dalam bekerja. Karena PNS adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa rakyat.Maka itu, harus mengedepankan keadilan dan kemanusian serta kedekatan dalam proses bekerja. Seperti halnya penertiban tetapi tidak mengurangi ketegasan sebagai Satpol PP.&#160;

Perlakuan sejumlah Satpol PP di Serang yang menyita makanan di warung makan Saeni menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satunya Menteri Pendayagunaan Aparat...

berikan-sanksi-tegas-untuk-satpol-pemkot-serang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28747.jpg

Berikan Sanksi Tegas Untuk Satpol Pemkot Serang

WinNetNews.com - Warga Sukabumi sepertinya harus bersiap-siap dengan larangan pemerintah yang satu ini. khususnya bagi para perokok di angkutan umum. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akan memberikan denda Rp 500 ribu bagi siapapun yang merokok di dalam angkutan kota (angkot)."Sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No 26 tahun 2011 tentang kawasan bebas asap rokok dan Perda nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, Iwan SS di Sukabumi, Minggu.Agar masyarakat mengetahui peraturan tentang larangan merokok diangkutan umum ini, peraturan berupa gambar atau stiker ditempel di angkot yang melintas di Kabupaten Sukabumi.Selain itu, sanksi tersebut untuk menegaskan tentang kawasan bebas asap rokok, yang sasaran utamanya selain angkutan umum juga diterapkan di kantor pemerintah dan organisasi perangkat daerah (SKPD).Peraturan yang di buat oleh pemerintah ini hanya ingin membuat masyarakat untuk lebih peduli dan menghargai dengan sekitarnya, bukan untuk melarang warga untuk merokok. Sanksi akan diterapkan tanpa melihat usia maupun status pelanggar.Iwan mengatakan penempelan aturan tersebut ditargetkan kepada 1.200 kendaraan umum yang melintas di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh warga agar bisa mentaati peraturan itu jika tidak ingin dijatuhi sanksi denda tersebut. Sumber AntaraFoto: Radarsukabumi.com &#160;

Warga Sukabumi sepertinya harus bersiap-siap dengan larangan pemerintah yang satu ini. khususnya bagi para perokok di angkutan umum. Pasalnya Pemerintah Kabupat...

sukabumi-terapkan-sanksi-bagi-yang-merokok-di-angkutan-umum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/26928.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/26928.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/26928.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/26928.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/26928.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/26928.jpg

Sukabumi Terapkan Sanksi Bagi Yang Merokok di Angkutan Umum

WinNetNews.com - Akibat dari keteledoran yang dilakukan oleh Lion Air, pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta akan memberikan sanksi kepada Lion Air karena melanggar Undang-undang keimigrasian.,Hal itu karena Lion Air JT 161 Singapura-Jakarta salah menurunkan penumpang pada Selasa 10 Mei 2016. "Itu baru pertama kalinya kejadian di Bandara Soekarno-Hatta soal salah turun penumpang. Ini hitungannya fatal sekali,” ujar Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta I Gusti Bagus Gusti.Karena hal tersebut, pihak imigrasi menjadi kesulitan untuk mencari warga Negara asing yang masuk ke Indonesia."Kalau dari sisi keimigrasiannya, dapat dikenakan pasal pidana, yaitu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman kurungan penjara dua tahun dan denda Rp200 juta," katanya.Pihak Lion Air juga mengakui kalau kejadian tersebut sngat fatal. Pihak yang menurut mereka bertanggung jawab adalah group leader dan driver yang mengendarai bus ke terminal kedatangan domestik.&#160;

Akibat dari keteledoran yang dilakukan oleh Lion Air, pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta akan memberikan sanksi kepada Lion Air karena melanggar Undang-undan...

lion-air-akan-kena-sanksi-dari-pihak-imigrasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/26087.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/26087.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/26087.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/26087.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/26087.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/26087.jpg

Lion Air Akan Kena Sanksi Dari Pihak Imigrasi

WinNetNews.com - Sebagai pelajar yang terdidik, sebaiknya kita tinggalkan perilaku bullying di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Hari gini yang namanya tawuran dan berkelahi sana-sini kayaknya udah gak zaman lagi deh. Apa sih untungnya buat kita? Mau jadi sok jagoan? yang ada malah jadi bumerang buat diri sendiri.Seperti yang dilansir dari laman Antara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan mengeluarkan siswa yang melakukan bullying, berkelahi atau tawuran dari sekolah negeri."Jadi, siapapun melakukan bullying, berantem di sekolah negeri, tawuran akan langsung dikeluarkan dari sekolah," kata Ahok, usai meninjau Ujian Nasional di MTS Negeri 3 Jakarta Selatan, Senin (9/5), seperti yang dikutip dari laman Antara.Bila pelaku duduk di tingkat akhir sekolah, ia dinyatakan tidak lulus dan dikeluarkan dari sekolah dan mengulang di sekolah swasta.Bila siswa masih melakukan hal serupa di sekolah swasta, ia akan dipindahkan dari Jakarta tanpa ada rekomendasi.Ahok lebih mementingkan pendidikan karakter siswa daripada nilai akademis, siswa akan tetap dikeluarkan meskipun memiliki nilai yang bagus."Percuma orang itu pintar tapi karakter tidak teruji," kata dia.Langkah tersebut menurut Ahok dilakukan untuk meredam tawuran pelajar.Nah... masih mau membudayakan prilaku bullying, tawuran antar pelajar dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya? Resikonya kamu bisa dikeluarkan lho! Yuk.. cerdas bergaul! Ingat kata pak Ahok, karakter terpuji itu lebih baik ketimbang punya nilai prestasi bagus, tapi akhlaknya jongkok. Sumber: Antara

Sebagai pelajar yang terdidik, sebaiknya kita tinggalkan perilaku bullying di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Hari gini yang namanya tawuran dan berkela...

masih-suka-bullying-hati-hati-dikeluarkan-dari-sekolah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24747.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24747.jpg

Masih Suka Bullying? Hati-hati Dikeluarkan dari Sekolah!

WinNetNews.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Satria Mekar Utama, mengungkapkan sanksi berupa denda diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)."Sanksi normalnya bagi yang terlambat melapor SPT Pajak Tahunan sebesar Rp 1 juta bagi WP Badan dan Rp 100 ribu untuk WP OP," katanya.Sementara di Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tertulis barang siapa yang dengan sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Tahunan, baik manual maupun elektronik, bakal dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.Menurut Mekar, DJP menjalankan program Penegakan Hukum tahun ini sesuai dengan peta jalan Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu selama 5 tahun ke depan. Itu artinya, institusi ini tidak akan memberikan pelonggaran bagi Wajib Pajak yang nakal.Penegakan hukum, ucapnya, dapat diterapkan apabila WP OP maupun Badan mangkir dari surat imbauan yang dilayangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). WP nakal itu dapat ditindak dengan tegas."Tahun lalu kan kita suruh perbaiki SPT, sekarang tidak ada lagi. Sanksi dikenakan, penegakan hukum dilakukan jika terbukti melanggar ketentuan. Penyanderaan (gijzeling) juga masih dijalankan," ucap Mekar.Dilansir dari: liputan6Foto: republika&#160;

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tah...

inilah-sanksi-bagi-yang-terlambat-lapor-spt-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20365.jpg

Inilah Sanksi Bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

winnetnews.com - Perseteruan antara Korea Utara Vs Korea Selatan yang dibantu Amerika Serikat, semakin bertensi panas. Setelah Korut mendapatkan Sanksi baru dari AS kini Korut dikabarkan meresponnya dengan meluncurkan rudal balistik ke arah laut.Dilansir dari BBC, pejabat Korsel dan AS melaporkan kalau musuh potensial mereka telah menembakan rudal dari pantai timur dan terbang sejauh 800 kilometer sebelum akhirnya rudal tersebut jatuh ke laut.Meski belum ada konfirmasi terkait peluncuran rudal tersebut, namun di duga kegiatan tersebut merupakan sebuah respon setelah Presiden AS Barack Obama menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut terkait uji coba nuklir dan roket jarak jauh pada media Januari hingga Februari lalu.Pada sanksi tersebut, AS melakukan pembekuan asset-aset property pemerintah Korut yang ada di AS. Tak hanya itu, mereka juga melarang dan investasi AS di Korut dan memberikan kekuatan untuk siapa pun ke dalam daftar hitam, termasuk warga non AS yang kedapatan berbisnis dengan korut.Saat ini kondisi kawasan Semanjung Korea memang sangat memprihatikan, dipicu latihan perang gabungan yang dilakukan AS dan Korsel. Kegiatan yang memang di benci Korut ini membuat kemarahan Korut yang menganggapnya sebagai provokasi.Sehingga beberapa kali pun Korut mengancam akan melancarkan serangan nuklir besar-besar terhadap Korsel dan AS.

Perseteruan antara Korea Utara Vs Korea Selatan yang dibantu Amerika Serikat, semakin bertensi panas. Setelah Korut mendapatkan Sanksi baru dari AS kini Korut d...

tanggapi-sanksi-baru-korut-luncurkan-rudal-balistik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19797.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19797.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19797.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19797.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19797.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19797.jpg

Tanggapi Sanksi Baru, Korut Luncurkan Rudal Balistik

Sanksi ekonomi secara signifikan telah memukul ekspor Jerman ke Rusia dalam lima bulan pertama 2015 dan diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam sisa tahun ini, kata kelompok usaha, Kamis.Dari Januari sampai Mei, ekspor Jerman ke Rusia merosot 34 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 4,4 miliar euro (sekitar 4,84 miliar dolar AS), kata Komite Hubungan Ekonomi Eropa Timur Jerman, menghubungkannya dengan pengenaan sanksi Barat terhadap Rusia untuk posisinya pada krisis Ukraina, lapor Xinhua."Hubungan bisnis yang telah dibangun dalam beberapa dekade dan perspektif umum langsung berhenti, sanksi ekonomi merupakan faktor penting," kata ketua komite Eckhard Cordes.Menurut dia, ekspor Jerman ke mitra dagang terbesar ketiga di luar Uni Eropa itu diperkirakan menurun hampir sepertiga lebih sepanjang tahun ini, dari hampir 30 miliar euro pada 2014 menjadi sekitar 20 miliar euro."Semuanya mungkin harus dilakukan untuk memastikan bahwa kami keluar dari kebuntuan ini secepat mungkin," kata Cordes.Perdagangan bilateral antara Jerman dan Rusia sudah melemah pada 2014 ketika Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia setelah krisis di Ukraina menjadi kian parah. Sebagai respon, Rusia juga sebagian melarang impor dari beberapa negara-negara Barat.Pada 2014, Jerman mengekspor barang senilai 29,3 miliar euro ke Rusia, jauh lebih rendah dibandingkan pada 2012 ketika ekspor Jerman ke Rusia mencapai sebesar 38 miliar euro.(cn)

Sanksi ekonomi secara signifikan telah memukul ekspor Jerman ke Rusia dalam lima bulan pertama 2015 dan diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut dal...

sanksi-ekonomi-pukul-ekspor-jerman-ke-rusia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/644.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/644.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/644.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/644.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/644.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/644.jpg

SANKSI