Winnetnews.com -&nbsp;Pengaduan yang dilalukan warga Jakarta, baik dengan datang langsung ke Balaikota maupun lewat aplikasi Qlue, akan tercatat secara otomatis di dalam sistem yang dimiliki Pemprov Jakarta. 
 
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

&quot;Setiap pengaduan, baik yang melalui kanal pengaduan langsung, Qlue, e-mail atau langsung ke kecamatan, atau jalur elektronik Facebook, selalu tercatat di sistem. Malah ada yang SMS ke saya. Saya langsung konsolidasikan ke CRM (citizen reporting mechanism),&quot; jelas Sandi.

Lebih lanjut Sandi mengatakan, setiap pengaduan akan langsung diteruskan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kewenangan.

&quot;Akan dimonitor dari masing-masing SKPD. Pengaduan ini dikaitkan dengan kinerja mereka (SKPD). Mereka akan memiliki kepentingan memastikan bahwa ini terselesaikan dengan baik dan cepat,&quot; ucap Sandi.

Bagi warga yang sudah mengadu namun tidak kunjung direspons oleh Pemprov DKI, warga harus mengecek langsung laporan tersebut di website www.pengaduanwarga.jakarta.co.id yang disediakan Pemprov.

&quot;Dan untuk mengecek hasil pengaduannya, jangan susah-susah. Warga bisa cek melalui website www.pengaduanwarga.jakarta.co.id dengan memasukan nomor pengaduannya,&quot; jelas Sandi.

Pengaduan yang dilalukan warga Jakarta, baik dengan datang langsung ke Balaikota maupun lewat aplikasi Qlue, akan tercatat secara otomatis di dalam sistem yang...

soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-pengaduan-warga-yang-makin-rumit-sandi-sarankan-cek-di-website.JPG

Soal Pengaduan Warga yang Makin Rumit, Sandi Sarankan Cek di Website

Winnetnews.com -&nbsp;Rencana Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Anies&nbsp;Baswedan untuk melipatgandakan jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sebelumnya hanya 13 orang menjadi 74 orang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.
Sumarsono yang pernah menjabat sebagai plt Gubernur DKI Jakarta itu memahami jika anggaran untuk TGUPP membengkak karena jumlah timnya juga melonjak. Meski demikian ia memita Anies merasionalisasi jumlahnya
Namun, Sumarsono khawatir jika TGUPP nantinya bakal berfungsi sebagai penampungan tim sukses Anies saat&nbsp;Pilkada&nbsp;yang lalu.
&ldquo;Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarnya meledak sekian kali lipat tapi itu konsekuensinya. Tapi berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur,&rdquo; ujar Sumarsono.
Ia menjelaskan jika terjadi seperti itu maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak efektif bagi kinerja tim ahli gubernur.
Hal lain yang juga mungkin terjadi adalah terciptanya ketidakselarasan serta kurang harmonisnya hubungan TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
&ldquo;Saya setuju kalau terlalu banyak itu resikonya memang ketidakharmonisan dan bisa membuat SKPD memble karena merasa ya karena dia dianggap tidak bisa melakukan segala sesuatu sehingga kan berbahaya. Makanya saya minta supaya dirasionalisasi lah jumlahnya,&rdquo; ujar Sumarsono.
TGUPP ini menjadi perhatian publik karena jumlahnya yang membengkak hingga berkali-kali lipat, anggarannya juga melonjak menjadi Rp 28 miliar.
Anies sendiri sempat mengatakan jika TGUPP bisa diambil dari&nbsp;kalangan profesional alias non-PNS maupun PNS. Menurutnya, itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.
&ldquo;Pergub-nya bisa PNS, bisa non-PNS,&rdquo; ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melipatgandakan jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sebelumnya hanya...

anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-anggaran-tgupp-melonjak-sumarsono-khawatir-tgupp-jadi-sarang-untuk-menampung-tim-sukses-anies.jpg

Anggaran TGUPP Melonjak, Sumarsono Khawatir TGUPP Jadi Sarang Untuk Menampung Tim Sukses Anies

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat tugas pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke wakil gubernur Saleh Lasata. Saleh menjadi plt gubernur karena Nur Alam ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.&quot;Tugas plt dan gubernur itu sama. Pastikan pembangunan strategis pusat-daerah terlaksana. Apa yang jadi program strategi nasional, skala prioritas daerah terlaksana,&quot; kata Tjahjo berpesan dalam sambutannya di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).Penunjukkan plt dilakukan karena roda pemerintahan di Sultra tetap berjalan. Tjahjo meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap gubernur Sultra Nur Alam yang ditahan atas kasus dugaan korupsi penerbitan SK dan izin tentang sektor sumber daya alam.Selain itu Tjahjo meminta Saleh bersinergi dengan unsur terkait selain Pemprov Sultra. Dengan sinergi, program kerja yang disusun Pemprov setempat dapat terlaksana.&quot;Pemda juga bukan kepala daerah dan kepala desa, tapi ada DPRD. Harus bersama-sama dalam putuskan kebijakan pembangunan. Di sana juga ada kepolisian, kejaksan, pengadilan tokoh adat, agama harus libatkan mereka. Tidak boleh ditinggalkan,&quot; tegas dia.Sementara itu Saleh berharap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja normal. Seluruh program yang disusun harus tetap berjalan agar stabilitas daerah dan pelayanan publik terjaga.&quot;Kami sebenarnya masih dalam suasana prihatin. Namun kami sadar roda pemerintahan tidak boleh berhenti dan harus jalan. Makanya kami ucapkan makasih melimpahkan kewenangan ini. Mudah-mudahan bisa selesaikan tugas sebaik-baiknya sampai Februari 2018,&quot; kata Saleh.Nur Alam ditahan penyidik KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur pada Rabu (5/7) malam.Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam dan menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan.Kemudian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat tugas pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke wakil gubernur Saleh Lasata....

mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

Mendagri Serahkan Plt Gubernur Sultra ke Wakil Gubernur Saleh Lasata

Winnetnews.com - Calon gubernur dan wakil gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diketahui sebentar lagi akan kembali menjalani cuti untuk kampanye Pilkada putaran kedua mulai 7 Maret 2017.Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpesan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).&quot;Kita koordinasi, Maret kan menghadapi cuaca ekstrem, antisipasi banjir,&quot; ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (6/3/2017).Tidak hanya berpesan soal banjir, Djarot juga menitipkan pada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI agar peningkatan dana operasional RT/RW direalisasikan.&quot;Saya juga titip kepada Plt, kan kami sudah mengajukan peningkatan dana operasional RT-RW. Surat sudah ada di DPRD, tinggal menunggu nanti pergubnya,&quot; kata Djarot.Selain itu, Djarot mengatakan, belum mengetahui agenda kampanyenya di hari pertama cuti. Menurut Djarot, kampanye bisa dilakukan bisa juga tidak.&quot;Kampanye itu kan bisa kita ambil bisa tidak kita ambil, ya kan,&quot; ucap Djarot.

Calon gubernur dan wakil gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diketahui sebentar lagi akan kembali menjalani cuti untuk ka...

djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-djarot-berpesan-kepada-skpd-sebelum-jalani-cuti-kampanye.jpg

Djarot Berpesan Kepada SKPD Sebelum Jalani Cuti Kampanye

WinNetNews.com - Tim KPK melakukan supervisi terhadap pengelolaan APBD Sumatra Utara selama lima hari.Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan lima poin hasil supervisi tersebut.Dia menyebutkan, pertama, KPK menyarankan agar pemprov melakukan pembenahan sistem perencanaan keuangan daerah dan penilaian kinerja SKPD.Kedua, mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).Poin ketiga adalah menempatkan posisi pimpinan SKPD sesuai dengan kompetensi yang ada atau " the right man on the right job ". Saat ini pemprov memproses uji kompetensi lelang jabatan beberapa posisi pimpinan SKPD.Keempat, pemprov disusul pemkab/pemko agar segera menerapkan aplikasi keuangan online untuk meminimalisasi kesempatan korupsi."Kami juga akan mengusulkan kepada Kemendagri untuk memperkuat peran inspektorat. Kami ingin posisi mereka tidak sama dengan pemda, harus satu tingkat di atas."Terakhir, Sumut perlu mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan membentuk unit layanan pengadaan (ULP) permanen di kabupaten/kota."Saat ini KPK menilai proses perizinan di Sumut masih bermasalah karena banyak pintu. Ke depan, kami memohon agar SKPD rela perizinan di bawah satu atap untuk memaksimalkan potensi PAD. Saya optimistis Sumut bisa lebih baik dari saat ini." disadur dari situs bisnis

Tim KPK melakukan supervisi terhadap pengelolaan APBD Sumatra Utara selama lima hari.Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan lima poin hasil supervis...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21197.jpg

SKPD

Soal Pengaduan Warga yang Makin Rumit, Sandi Sarankan Cek di Website

Anggaran TGUPP Melonjak, Sumarsono Khawatir TGUPP Jadi Sarang Untuk Menampung Tim Sukses Anies

Mendagri Serahkan Plt Gubernur Sultra ke Wakil Gubernur Saleh Lasata

Latest News

Djarot Berpesan Kepada SKPD Sebelum Jalani Cuti Kampanye

Saran KPK Untuk Plt Gubernur Sumut

IDN	Total
Cases
Deaths
Recovers