Winnetnews.com -&nbsp;Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akhirnya naik menjadi Rp4,2 juta per hari ini, Jum&rsquo;at (1/11). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Andri menambahkan, Disnaker DKI Jakarta berupaya menambah keterampilan bebisnis buruh dan para ibu rumah tangga dengan berbagai pelatihan kewirausahaan. Serikat buruh pun nantinya bakal dilibatkan.

&quot;Secara organisasi kita baru dua gerai pekerja, kalau bisa diperbanyak dengan libatkan Serikat Buruh. Belajar bisnis lah dia,&quot; tuturnya di DPRD DKI Jakarta seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Andi mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membangun klinik khusus bagi para pekerja. Tujuan pembangunan klinik guna meringankan biaya kesehatan jika para pekerja jatuh sakit.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="581" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1572578018.jpg" width="800" />
<figcaption>Kadisnaker DKI Jakarta, Andri Yanshay. [Foto: Tribunjakarta.com]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Rencananya besok akan diundang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan serikat buruh akan paparan soal yang akan dirikan klinik kesehatan,&quot; ujar dia.

&quot;Supaya memudahkan fasilitasnya. Ruang itu yang beri peluang untuk beri kesehatan pada pekerja. Toh, uang mereka juga,&quot; lanjut dia.

Meski UMP DKI Jakarta telah naik, pengumuman kenaikan UMP DKI rupanya tak sama dengan angka yang diidamkan serikat buruh. Mereka berharap UMP dinaikan hingga Rp4,6 juta.

Aspirasi itu diutarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Winarso saat unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Angka ini juga sudah termasuk hitungan 78 poin kebutuhan yang disahkan Dewan Pengupahan Nasional. Diketahui, Hanif Dhakiri menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen.

Penetapan kenaikan tertuang dalam surat Bernomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Dalam surat tertanggal 15 Oktober lalu tersebut, Hanif menyatakan kenaikan UMP tersebut dihitung dengan menggunakan rumus yang telah diatur dalam PP Pengupahan.

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akhirnya naik menjadi Rp4,2 juta per hari ini, Jum’at (1/11). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Keten...

hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

Ilustrasi buruh wanita. [Foto: rri.co.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hore-ump-dki-jakarta-naik-segini-besarannya.jpg

Hore! UMP DKI Jakarta Naik, Segini Besarannya

Winnetnews.com - &nbsp;Sebanyak tujuh provinsi bakal naik Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 mencapai 8,51% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Patokan kenaikan UMP ini berdasarkan parameter inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Surat Edaran (SE) tertanggal 15 Oktober 2019, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menerangkan inflasi nasional berada di angka 3,39% disertai pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. Dari dua hitungan itu, kemudian diakumulasikan jadi besaran kenaikan UMP 2020.

&quot;Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%,&quot; jelas Hanif dalam SE, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (17/10).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1571306318.jpg" width="800" />
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

Namun, sesuai pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015, bagi daerah yang upah minimum (UMP/UMK) pada 2015 masih di bawah Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) wajib menaikkan upah minimum sama dengan nilai KHL paling lambat pada 1 November 2019.

Ada tujuh Provinsi yang harus menaikkan UMP sama dengan KHL antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara

Sebanyak tujuh provinsi bakal naik Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 mencapai 8,51% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupah...

menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

Ilustrasi pekerja buruh pabrik. [Foto: Purbalingganews.net]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-menaker-beberkan-ump-2020-di-7-provinsi-naik-851-wajib-samakan-khl.jpg

Menaker Beberkan UMP 2020 di 7 Provinsi Naik 8,51%, Wajib Samakan KHL

WinNetNews.com - Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

&quot;Jadi besaran UMP DKI, sesuai dengan pergub sebesar Rp 3.940.973,096. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Jakarta menjadi kota maju dan bahagia warganya dengan UMP sebesar itu,&quot; kata Plh Gubernur DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Saefullah mengatakan angka tersebut sudah mengakomodasi usulan semua pihak. Buruh juga mendapat kartu pekerja yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan subsidi bahan pangan melalui JakGrosir.

&quot;Pekerja akan difasilitasi oleh pemprov berupa kartu pekerja dengan mendapat tambahan manfaat. Jadi kalau kita punya kartu pasti ada manfaatnya,&quot; sebut Saefullah.

Kenaikan UMP 2019 sudah diteken Anies dalam Pergub pada Jumat (26/11). Penetapan tersebut dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).&nbsp;

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengingatkan kepada seluruh Gubernur agar mengumumkan kenaikan UMP sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sebesar 8,03%.

Hanif menegaskan, jika dalam waktu pengumuman masih terdapat provinsi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan disesuaikan menjadi 8,03%.

&quot;Kita lihat nanti, kita kembalikan UU, PP 78 kita lakukan,&quot; kata Hanif di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul &quot;<a href="https://news.detik.com/berita/4283159/anies-tetapkan-ump-dki-2019-sebesar-rp-39-juta">Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta</a>&quot;

Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.&qu...

anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-anies-baswedan-tetapkan-ump-2019-untuk-wilayah-dki.jpg

Anies Baswedan Tetapkan UMP 2019 untuk Wilayah DKI

WinNetNews.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Para buruh meminta kenaikan upah sebesar 20-25%.

&quot;Yang kita minta kenaikannya 20-25%, akumulasi karena upah yang tahun-tahun sebelumnya rendah kan. Hasil survei kita Rp 4,2 juta, itu yang kita minta,&quot; kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (17/10/2018).

Usulan kenaikan upah 25%, menurutnya bukan dilakukan secara asal-asalan. Pihaknya telah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Hal itu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh yang harus ditingkatkan.

&quot;Naik 20-25% dengan kisaran angka Rp 4,2 juta ampai Rp 4,5 juta ini hasil survei ya, bukan asal asalan, dengan meningkatkan kualitas item KHL, bukan menambah (item),&quot; sebutnya.

Pihaknya juga meminta adanya perbaikan item yang jadi acuan pemerintah menaikkan upah buruh. Dalam PP 78 ada 60 item yang jadi acuan. Mereka meminta adanya peningkatan kualitas dari masing-masing item.

Perbaikan kualitas itu contohnya, dalam item yang jadi acuan pemerintah konsumsi daging berkisar 0,75 kg per bulan. Angka tersebut diminta mulai mengikuti standar WHO, yakni 1,2-1,5 kg per bulan.

Kemudian, dia meminta pemerintah memperhatikan biaya komunikasi melalui smartphone yang semakin mahal. Komunikasi via smartphone ini menurutnya penting untuk mengkomunikasikan pekerjaan antara perusahaan dengan pekerjanya.

&quot;Yang ketiga misal rumah, ukurannya dulu pakainya cuma 1 kamar ukuran kecil. Sekarang kan sudah susah sekali didapat untuk kontrakan. Sekarang rata rata 3 petak, itu harus diperbaiki.

Terakhir adalah ongkos transportasi. Selama ini biaya transportasi para buruh dihitung dari jalan utama tempat tinggal ke lokasi pabrik.

&quot;Tapi sekarang perumahan buruh jauh dari jalan utama sehingga menambah jumlah untuk pergi ke jalan utama, ada tambahan ongkos lagi,&quot; tambahnya. (detikcom)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Para buruh meminta kenaikan upah sebesar 2...

buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-buruh-minta-kenaikan-ump-20-25-ini-alasannya.jpg

Buruh Minta Kenaikan UMP 20-25%, Ini Alasannya

WinNetNews.com - Kementerian Tenaga Kerja (Kenaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%.

Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

&quot;Sudah ditetapkan peningkatan UMP 2018, hitungannya dari inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Jadi totalnya peningkatan UMP sebesar 8,71%&quot; ungkap Kasubdit Standarisasi dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Dinar Titus, di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Penetapan upah minimum 2018 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sehubungan dengan penetapan UMP 2018 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2018 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2017.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2018.

&quot;Contohnya di Provinsi DKI Jakarta, UMP-nya saat ini Rp 3.355.750 x 8,71% = Rp 292.285. Kemudian Rp 3.355.750 + Rp 292.285 = Rp 3.648.035. Kurang lebih seperti itu,&quot; pungkasnya. (detikcom)

Kementerian Tenaga Kerja (Kenaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%.Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 13 Ok...

upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upah-minimum-provinsi-2018-akan-naik-sebesar-871.jpg

Upah Minimum Provinsi 2018 Akan Naik Sebesar 8,71%

WinNetNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Alasannya, batas PTKP di Indonesia yang tinggi dibanding negara se-ASEAN telah mengakibatkan pemerintah kehilangan 3,6 juta Wajib Pajak (WP) dan penerimaan tekor Rp 20 triliun.&quot;Semakin tinggi PTKP, maka basis pajak makin sedikit. Apalagi Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP,&quot; ucapnya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (20/7/2017).Untuk diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro telah menaikkan batas PTKP dua kali pada 2015-2016. Di periode 2015, pemerintah menyesuaikan batas PTKP dari Rp 24,3 juta setahun atau Rp 2,02 juta per bulan menjadi Rp 3 juta sebulan atau Rp 36 juta setahun.Satu tahun berselang, Bambang Brodjonegoro kembali menaikkan PTKP menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta setahun. Alasannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.&quot;Dibanding negara ASEAN, PTKP kita yang paling tinggi, walaupun pendapatan per kapita kita relatif lebih rendah dari Malaysia, Thailand, bahkan dengan Singapura sekalipun. Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi,&quot; Sri Mulyani menjelaskan.Dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, batas PTKP di Indonesia saat ini cukup tinggi karena ada kenaikan PTKP cukup signifikan dalam periode dua tahun terakhir (2015-2016) masing-masing 50 persen dari tahun sebelumnya.&quot;Kenaikan ini menyebabkan basis pajak turun,&quot; ujarnya.Hestu Yoga mengaku, pemerintah kehilangan sekitar sekitar 3,6 juta Wajib Pajak (WP) terdaftar yang karena termasuk WP yang bebas dari pungutan pajak karena penghasilannya di bawah PTKP.&quot;Akibat 3,6 juta WP yang tadinya bayar pajak, tidak lagi bayar pajak karena masuk di bawah PTKP. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jadi berkurang, sekitar lebih dari Rp 20 triliun di tahun ini,&quot; tegas Hestu Yoga.Sayangnya, kata Hestu Yoga, pemerintah tidak pernah menurunkan batas PTKP yang sudah ditetapkan selama ini. Dengan begitu, untuk meningkatkan rasio pajak dan penerimaan, pemerintah melakukan kajian penerapan PTKP ke depan, salah satunya berdasarkan UMP.&quot;PTKP memang dalam sejarahnya belum pernah diturunkan. Tapi kami melihat perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan formulasi tepat penerapan PTKP ke depannya, apakah berdasarkan UMP atau kenaikan berdasarkan inflasi atau yang lainnya,&quot; ia menerangkan.Hestu Yoga bilang, diskusi dan kajian mengenai perubahan penerapan PTKP tersebut ada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Namun ia menegaskan bahwa, dengan kajian tersebut, bukan berarti pemerintah akan menurunkan PTKP saat ini.&quot;Diskusi dan kajiannya harus dibahas dengan BKF Kemenkeu. Tapi bukan berarti PTKP akan diturunkan sekarang ya,&quot; tukas Hestu Yoga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)....

pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemerintah-akan-kaji-penetapkan-ptkp-berdasarkan-upah-minimum-provinsi.jpg

Pemerintah Akan Kaji Penetapkan PTKP Berdasarkan Upah Minimum Provinsi

WinNetNews.com - Pemerintah menyatakan patokan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 adalah sebesar 8,25%. Kenaikan tersebut berdasarkan inflasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy).Namun demikian, besaran UMP tersebut nantinya akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Salah satu daerah yang sudah menetapkan UMP 2017 yakni DKI Jakarta, yang mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 3,1 juta menjadi Rp 3,3 juta.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, berujar persentase kenaikan UMP itu sudah sesuai harapan dunia usaha. Lewat ketetapan formula baru tersebut, pengusaha banyak terbantu lantaran hitungan kenaikannya sudah pasti.Dengan UMP baru yang sudah ditetapkan dan mulai berlaku tahun depan, pengusaha sudah punya ancang-ancang dari sekarang untuk mengalokasikan biaya untuk upah karyawan.

Pemerintah menyatakan patokan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 adalah sebesar 8,25%. Kenaikan tersebut berdasarkan inflasi nasional yang dihitung dari...

berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-berita-bagus-untuk-buruh-ump-tahun-depan-naik-8-25-.jpg

Berita Bagus Untuk Buruh, UMP Tahun Depan Naik 8,25%

WinNetNews.com - Upah minimum provinsi (UMP) 2017 untuk DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp3.355.750. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.&quot;UMP sudah ditandatangani tadi, saya ikuti PP. Nilai UMP DKI 2017 Rp 3,3 juta. Aku yang tandatangan tadi,&quot; kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (27/10/2016).Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta merekomendasikan tiga besaran UMP 2017 kepada Gubernur DKI. Rekomendasi ini disepakati pada rapat sidang dewan pengupahan, Rabu 26 Oktober 2016.Unsur buruh merekomendasikan nilai UMP 2017 sebesar Rp3.831.690. Kemudian unsur pengusaha merekomendasikan UMP DKI 2017 sebesar Rp3.355.750 dan unsur pemerintah mengikuti PP 78/2015 memiliki besaran yang sama dengan unsur pengusaha.

Upah minimum provinsi (UMP) 2017 untuk DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp3.355.750. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 201...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ump-dki-jakarta-telah-ditetapkan.jpg

UMP DKI Jakarta Telah Ditetapkan

WinNetNews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 pada 1 November mendatang. patokan dari kenaikkan UMP ini ada pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan untuk menetapkan UMP 2017.&quot;Kami tetap patokannya PP sudah itu saja. Tanggal 1 November ya kami harus tetapkan. Kalau sampai dia deadlock harus kami putuskan,&quot; kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/10).Dalam PP nomor 78 tahun 2015 sudah mencantumkan rumus pentapan yakni UMP tahun berjalan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.Untuk di DKI tercatat angka Rp 3.351,040 atau naik 8,11 persen. Unsur pengusaha juga sepakat dengan nilai tersebut.Sementara dari unsur buruh atau pekerja, UMP berpatokan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah disurvei. Pekerja melakukan survei di tujuh pasar tradisiolal, dengan nilai KHL sebesar Rp 3,491.607.Angka tersebut kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan infalsi Jakarta. Sesuai perhitunggannya nilai yang muncul adalah Rp 3.831.690 atau naik sekitar 23 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 pada 1 November mendatang. patokan dari kenaikkan UMP ini ada pada Peraturan Pe...

dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dki-akan-tetapkan-ump-1-november-mendatang.jpg

DKI Akan Tetapkan UMP 1 November Mendatang

WinNetNews.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tak ada yang mampu mengendalikan kebijakannya, termasuk Sunny Tanuwidjaja sekalipun. Suatu ketika saat Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI, Ahok pernah marah ke Sunny karena Sunny berada di pihak pengusaha.Ahok menceritakan itu di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/4/2016) malam. Kala itu sedang terjadi pembahasan alot soal Upah Minimum Provinsi (UMP).Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kala itu, Sofjan Wanandi, menolak kenaikan UMP. Padahal Ahok menilai UMP sudah harus naik. Sunny berada di pihak Sofjan kala itu.Sunny membela Sofjan agar UMP tak jadi dinaikkan. Melihat sikap Sunny, Ahok murka. Meja rapat digebraknya keras-keras.Bahkan Ahok mewanti-wanti Sunny agar tak coba-coba mengintervensi keputusannya lagi. "Sekali lagi ikut campur, awas lu (Anda, Sunny)! Jadi gue yang putusin," kata Ahok.Rapat itu dikatakan Ahok berlangsung cukup ribut. Dan rapat itupun sebenarnya juga Sunny yang berhasil mempertemukan di ruang lantai atas Balai Kota Jakarta. Ahok akhirnya tetap menaikkan UMP karena Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga sudah berubah."Aku enggak peduli, lu mau ngancam gue ribut juga ga peduli. Apa gara-gara saya bela pengusaha? Bukan. Karena sistem KHL," kata Ahok."Dasar membuat UMP adalah survei kehidupan layak, saya pikirkan sistem. (Sebenarnya) Saya enggak mau berantem capek. Kamu pengusaha atau rakyat, selama sistem seperti itu pun saya akan pertahankan," kata Ahok.Ahok menyebut dirinya sebagai sosok yang tak mudah diatur orang lain. Ini bisa dilihat lewat rapat-rapat Ahok yang banyak diunggah di YouTube.Sebelumnya, Sunny menyatakan hal serupa. Dia kapok berdebat dengan Ahok gara-gara pernah digebrak meja oleh Ahok."Saya sama Pak Gubernur nih, contoh saat dia jadi Wakil Gubernur, saya sebenarnya pro UMP jangan dinaikin. Pak Wagub bilang harus naik 40 persen waktu itu pertama kali. Digebrak meja saya sama dia. Kapok saya kalau debat-debat begini. Ngapain debat-debat," kata Sunny di Balai Kota. disadur dari situs detik news

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tak ada yang mampu mengendalikan kebijakannya, termasuk Sunny Tanuwidjaja sekalipun. Suatu ketika saat Aho...

ahok-gebrak-meja-karena-sunny-bela-pengusaha

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21908.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21908.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21908.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21908.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21908.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21908.JPG

UPAH MINIMUM PROVINSI